Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Khadija Wulan Clara
" ABSTRACT
Penelitian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap penerapan kebijakan wajib verifikasi kosmetik impor sebagaimana yang telah dilakukan berdasarkan ketetapan Peraturan Menteri Perdagangan No.73/M-DA/PER/12/2014 tentang ketentuan impor produk tertentu. Penerapan kebijakan verifikasi sebagai sistem proteksi beredarnya produk ekspor dan impor untuk mendorong perekonomian negara dengan penetapan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan. Penerapan verifikasi meliputi administrasi dan verifikasi teknis yang pada akhirnya dikecualikan bagi kosmetik impor oleh surveyor. Penerapan verifikasi dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan dengan ... "
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Faradiba
" Dalam rangka peningkatan peredaran kosmetik lokal maupun impor di Indonesia, pemerintah telah membuat ketentuan mengenai notifikasi kosmetik untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang membahayakan kesehatan. Namun pada kenyataannya, tingkat peredaran kosmetik tanpa notifikasi masih cukup tinggi. Salah satu nya pada sarana salon kecantikan. Sebagai pelaku usaha, salon kecantikan dianggap mengabaikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan pelindungan konsumen atas kosmetik dan penggunaan kosmetik tanpa notifikasi, skripsi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66080
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutabarat, Anastasia Marisa R.
" Kehidupan modern masyarakt saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil sempurna dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar kepada masyarakat, sehingga tampak bahwa produk yang ditawarkan memiliki harga yang lebih murah din=bandingkan kosmetik yang memiliki izin edar resmi. Ketentuan tentang pemasukan kosmetik diatur dalam Keputusan kepala Badan POM tnentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik. Dalam ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S589
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library