Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Microgrid merupakan sistem dengan pembangkit listrik terdistribusi, sistem penyimpanan energi, dan beban yang terinterkoneksi satu sama lain ataupun terhubung ke grid utama. Kemajuan sistem microgrid dengan teknik kontrol, otomatisasi, teknik penyimpanan energi, hingga komunikasi menyebabkan sistem ini memiliki efisiensi dan keandalan yang lebih baik dibandingkan dengan grid tradisional. Kontrol sistem microgrid dibagi ke dalam tiga lapisan, yaitu kontrol primary, secondary, dan tertiary. Pemodelan sistem microgrid pada penelitian ini menggunakan dua inverter dan satu beban dalam kondisi microgrid yang terisolasi. Kontrol primary digunakan pada masing-masing inverter untuk mengatur nilai frekuensi dan tegangan maksimum serta menyesuaikan daya aktif dan reaktif pada setiap DG (distributed generation) menggunakan metode droop control. Sementara itu, kontrol secondary yang digunakan pada sistem ini berfungsi untuk mengembalikan nilai tegangan dan frekuensi pada microgrid pada kondisi tunak. Didapatkan bahwa jika sistem microgrid menggunakan gabungan dua lapisan kontrol primary dan secondary, respon frekuensi dan tegangan sistem pada kondisi tunak mencapai nilai nominalnya.

---

Microgrid is a system with distributed power plants, energy storage systems, and loads that are interconnected to each other or connected to the main grid. The advancement of microgrid systems with control techniques, automation, energy storage techniques, and communication causes this system to have better efficiency and reliability compared to the traditional grids. Microgrid system control is divided into three layers, namely primary, secondary, and tertiary control. The microgrid system modeling in this study uses two converters and one load in an isolated microgrid condition. Primary control is used on each inverter to set the maximum frequency and voltage values and adjust the active and reactive power on each DG (distributed generation) using the droop control method. Meanwhile, the secondary control used in this system restore the voltage and frequency values in the microgrid during steady state. It is found that if the microgrid system uses a combination of two layers of primary and secondary control, the frequency and voltage response of the system at steady state reaches its nominal value."

"Reformasi militer Indonesia telah mengakibatkan perubahan budaya, doktrin, struktural, dan organisasi. Perubahan tersebut belum mencapai sifat yang fundamental terhadap hubungan sipil-militer yang demokratis dimana hal ini sangat bergantung secara bersamaan pada "subordinasi masyarakat sipil untuk nilai-nilai militer” dan “subordinasi kontrol sipil atas militer". Kasus Indonesia dari reformasi militer tampaknya menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi hubungan sipil-militer tergantung begitu banyak pada setup kelembagaan militer serta pada gigihnya bimbingan dan inisiatif dari institusi sipil. Beradaptasi dari Peter D. Feaver tentang teori "principal-agent", penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada koherensi yang kurang terpadu dari upaya antara lembaga-lembaga sipil (supra), sehingga dasar reformasi militer di Indonesia di bawah kontrol demokrasi masih bermasalah. Hal ini jelas bahwa, pertama, reformasi militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokratisasi, dan kematangan demokrasi harus membuka jalan bagi reformasi di militer. Kenyataan bahwa militer tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkaran supra sehingga hal ini menjadi bermasalah. Kedua, lingkaran sipil/ politik di dalam lingkaran supra tidak dapat membimbing, memberikan saran, dan memberikan orientasi kepada militer dalam kerangka tujuan nasional, termasuk alokasi sumber daya serta penggunaan kekuatan militer, sementara militer tetap menjadi otonom dalam beberapa area seperti doktrin, organisasi, disiplin internal, sifat, serta rencana operasional. Ketiga, lingkaran infra-partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi non-pemerintah serta akademisi dan media-telah memainkan beberapa peran, meskipun terbatas, dalam menetapkan beberapa perubahan, tetapi mereka tetap tidak mampu menjaga momentum selama proses berlangsung. Keempat, pada tingkat implementasi, Departemen Pertahanan tampaknya memiliki kapasitas yang terbatas untuk melakukan kontrol mereka atas militer terutama di bidang anggaran militer, prioritas strategis, akuisisi senjata, pendidikan, dan doktrin. Supremasi sipil di Indonesia tampaknya telah mengandalkan "subordinasi sukarela" dari militer daripada akses sipil untuk melakukan kontrol yang efektif terhadap militer. Oleh karena itu, kebijakan instruktif dan dasar hukum keduanya diperlukan dan penting untuk menghasilkan subordinasi lengkap militer ke sipil.

---

Indonesia’s military reform may have resulted in noted cultural, structural, doctrinal, and organizational changes. But such change has yet to be felt in the fundamental democratic civil-military relation that relies upon both “the subordination of civil society to military values and the subordination of civilian control of the military”. In the case of Indonesia, the military reform process appears to suggest that the success of democratizing civil-military relations depends as much on the institutional setup of the military as on the persistence, guidance and initiative of the civilian institutions. Adapting Peter D. Feaver’s “principal-agent” theory, this study shows that owing to the lack of coherence and concerted effort among civilian institutions (supra), the nature of military reforms under democratic control in Indonesia remains problematic. Nonetheless, four points are clear. First, military reforms are an inseparable part of democratization, and democratic maturity should open the way for a better reforms in the military. The very fact that the military remains an integral and inseparable part of the supra is problematic. Secondly, the civil/political circle within supra is unable to fully guide, advise and orient the military in the area of national objectives, including the allocation of resources, and the use of military forces so long as the military remains autonomous in such areas as doctrine, organization, internal discipline, traits and operational planning. Thirdly, the infra -- political parties, social organizations, non-governmental organizations as well as academia and the media -- have played some roles, limited nonetheless, in setting the tone of changes, but they remain unable to keep up momentum throughout the process. Fourthly, at the implementation level, the Defense Ministry appears to have limited capacity to exercise its control over the military, especially in the area of the military budget, strategic priorities, weapons acquisition, education and doctrine. Civilian supremacy in Indonesia appears to have relied on “voluntary subordination” of the military rather than on civilian access to exercise effective control over the military. Hence, instructive policy and legal basis are both necessary and essential to yield a complete subordination of the military to the civilian democratic society."

"

Nama	:	Kadek Yogi Mahendra
NPM	:	1606927734
Judul	:	Efektivitas Klonidin Dosis 2 Mcg/Kg di Awal Induksi Dalam Menurunkan Angka Kejadian Emergence Delirium Pada Pasien Anak yang Menjalani Operasi Mata

Latar belakang. Emergence delirium (ED) adalah suatu kondisi yang umum terjadi, pada pasien anak-anak yang menjalani pembedahan, dimana anak menjadi sangat agitasi, memberontak, dan sulit untuk diredakan serta berpotensi membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, dengan insidensi di RSCM sebesar 39,7%. Etiologi, faktor resiko, dan patofisiologi diperkirakan multifaktorial. Berbagai upaya dan strategi telah diusahakan untuk mencegah kejadian tidak menyenangkan ini.

 

Metode. Penelitian uji klinik acak tersamar ganda pada anak usia 1-8 tahun yang menjalani operasi mata dengan anestesia umum di OK Kirana FKUI-RSCM pada bulan Januari-Maret 2020. Sebanyak 108 subjek didapatkan dengan metode konsekutif yang dirandomisasi menjadi dua kelompok. Kelompok klonidin (n = 54) mendapat klonidin 2 mcg/kgbb bolus IV lambat saat induksi anestesia, sedangkan kontrol (n = 54) mendapat NaCl 0,9%. Kejadian ED, waktu pulih, derajat nyeri, hipotensi dan bradikardia selama dan pascaoperasi dicatat. ED dinilai dengan Pediatric Anesthesia Emergence Delirium (PAED).

 

Hasil. Kejadian ED pada kelompok klonidin sebesar 29,6% sedangkan kontrol 31,5% (IK 95% 0,481-2,475; p=0,835). Waktu pulih kelompok klonidin memiliki nilai rerata 6 menit dibandingkan kelompok kontrol selama 5 menit (p=0,998). Nyeri sedang dirasakan pada 3,7% kelompok klonidin berbanding 0% pada kelompok kontrol. Hipotensi dialami pada 1 pasien di kelompok klonidin dan 1 pasien di kelompok kontrol, sedangkan bradikardia ditemukan pada 2 pasien di kelompok klonidin dan 3 pasien di kelompok kontrol

 

Simpulan. Pemberian klonidin 2 mcg/kgbb bolus IV lambat di awal induksi tidak lebih efektif dibanding plasebo dalam mencegah kejadian ED pada pasien anak yang menjalani operasi mata

Kata Kunci : emergence delirium, klonidin, kontrol, pasien anak, operasi mata, pembiusan umum

 

---

Name	:	Kadek Yogi Mahendra
NPM	:	1606927734
Title	:	Effectiveness Clonidine 2 Mcg/Kg during Anesthesia Induction to Reduce Emergence Delirium Rate in Pediatric Patient Underwent Eye Surgery

Background. Emergence delirium (ED) is a common condition in pediatric patient after surgery, when they become agitated, difficult to calm and could be harmful for themself or people around with incidence 39,7% in RSCM. Etiology, risk factor, and patyhophysiology are multifactorial. Some effort and strategy have been attempted to reduce this unpleasant incident

 

Method. This was a double-blind randomized clinical trial on children aged 1-8 years old underwent eye surgery under general anesthesia in OR Kirana FKUI-RSCM on January until March 2020. One hundred eight subjects were included using consecutive sampling method and randomized into two groups. Clonidine group (n=54) was given clonidine 2 mcg/kgbw slow intravenous injection during anesthesia induction while control group (n=54) was given NaCl 0,9%. Incidence of ED, recovery time, pain scale, during and postoperative hypotension and bradycardia were observed. Pediatric Anesthesia Emergence Delirium (PAED) scale was used to assess ED.

 

Result. Incidence of ED in clonidine group was 29,6% while in control group was 31,5% (IK 95% 0,481-2,475; p=0,835). Recovery time in clonidine group was 6 minutes and control group was 5 minutes (p=0,998). There was 3,7% in subject group was in moderate pain and 0% in control group. Hypotension was suffered by each 1 subject in both group and bradycardia suffered in 2 patient in clonidine group compared to 3 patients in control group

 

Conclusion. Administration of clonidine 2 mg/kg as a slow intravenous injection right after induction was not effective to prevent the incidence of ED in children underwent eye surgery"