Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis akibat serangan siber terhadap perbankan dapat menyebabkan pencurian data, dan mengganggu operasional serta layanan transaksi finansial yang berdampak terhadap nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa terhadap perencanaan, pelaksanaan/implementasi, dan evaluasi manajemen komunikasi krisis perbankan yaitu PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif, serta teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI belum maksimal dalam melakukan perencanaan manajemen komunikasi krisis. Terkait pelaksanaan/implementasi manajemen komunikasi krisis, BSI melakukan penanganan saat terjadinya krisis dengan menaikkan pemberitaan positif sebanyak mungkin dan berhasil mendominasi jumlah pemberitaan negatif. Sedangkan, evaluasi manajemen komunikasi krisis mendorong pembenahan yang dilakukan oleh BSI pasca krisis melalui pembangunan sistem monitoring, mencanangkan perwakilan tim komunikasi di daerah-daerah, serta melakukan pelatihan terhadapnya. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perbankan perlu memperhatikan periode pra-krisis melalui monitoring dan pematangan pedoman mitigasi krisis, serta perlunya respon cepat, terbuka, solutif dalam memberikan informasi kepada publik maupun pemangku kepentingan.

---

The crisis resulting from cyber attacks on banking can lead to data theft and disruption of operational and financial transaction services, affecting customers. This research aims to provide an analysis of crisis communication management planning, implementation, and evaluation in the banking sector, specifically at PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). In this study, a qualitative approach is used, and the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) is employed as the theoretical framework. The research findings indicate that BSI has not maximized crisis communication management planning. Regarding the implementation of crisis communication management, BSI handles crises by increasing positive coverage as much as possible and successfully dominating the number of negative coverage. Meanwhile, crisis communication management evaluation encourages post-crisis improvements by BSI through the development of monitoring systems, establishment of communication team representatives in regions, and conducting training for them. The research results recommend that the banking sector needs to pay attention to the pre-crisis period through monitoring and maturing crisis mitigation guidelines, as well as the need for quick, open, and solution-oriented responses in providing information to the public and stakeholders."

"ABSTRAKDepartemen Perhubungan adalah salah satu Departemen yang memiliki resiko krisis yang sangat tinggi karena membawahi empat moda transportasi yaitu Perhubungan darnt, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian. Krisis terjadi ketika kecelakaan pesawat atau kapai lout atau moda lain dengan lrorban yang begitu banyak yang juga menarik perl!atian publik. Saat itu leljadi kepanikan, kesedihan, dan ketidakpastian me!anda stakeholder tennasuk para korban. Alur pencarian infurmasi menjadi sangat tinggi ketika para korban ingin mendapatkan infromasi tentang kecelakaan tersebut Krisis ini membawa dampak negatif bagi reputasi dan citra Departemen Perhubungan. Dalam situasi inilah kebcradaan humas sangat penting dalam menyampaikan infonnasl yang tepat kepada publik.Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui komunikasi krisis yang dilakukan Puskom Publik Departemen Perbubunga.n pada saat kecelakaan tcJ:jadl; kedua, untuk mengetahui bagaimana Puskom PubUk menghadapi pemberitaan negatif dari media massa dan ketiga bagaiamana peran Puskom PubJik daiam menjaga citra lembaga. Konsep yang dipakai adalah gabungan teori dari beberapa pakar komunikasi terkait dtngan komunukasi krisis yang dielaborasi menjadi bcberapa aspek dan indikator. Metode yang digunakan adalah deskriptifkualitatif dengan strategi studi kasus tunggal dimana data didapat dari wawancara mendalam, penelusuran dokumen dan arsip terkail Temuan dari penelitian ini adalah bahwa komunikasi krisis yang dilakukan Puskom Publik belum optimai, masihjauh dari kondisi ideal. Namun demikian Puskom Pubiik sudah cukup baik dalam menangani pemberitaan negatif dari media massa. Begitu juga Puskom Publik melalui program-programnya sudah cukup dalam menjaga citra Departemen Perhubungan mcskipun masih harus ditingkatan.

---

Abstract

Ministry of Transportation is one of risky institution in which it hand!es four major transportation sectors namely land transport, sea transport, air transport and railways. Crisis happens when accident occurs with many victims and arouse public attention and curiosity. There are uncertainty~ panic, hatred and sadness among the stakeholder including the victim and the family. They need all information about the accidents quickly and accurately. In this bad circumstances then the presence of public relation is very significance.

The goals of this thesis are first to know how the crisis communication he!d by Public Communication Center (Puskom Publik) Ministry of Transportation; Secondly to know how Puskom Publik handles the bad news exposed by the press during the crisis and thirdly to know how the role of Puskom Publik in managing good image of institution in the crisis situation. The writer use concept of crisis communication elaborated from several experts in crisis communication into some aspects and indicators. The methodology to use in this thesis is descriptive qualitative with single case analysis. The data is collected from deep interview with info!TI1ant and key informant, document analysis and also from related archives. The results of the thesis show that the crisis communication held by Puskom Publik during the crisis is not good enough, there still some weaknesses. However in the crisis Puslrom Publik could manage the bad news exposed by press well and also Puskom Publik through the program is able in handling good image and reputation Ministry of Communication, especially the crisis situation."

"Tesis ini meneliti tentang bagaimana strategi dan implementasi komunikasi krisis pemulihan citra yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia saat terjadinya kasus kekerasan seksual dan perundungan pada tahun 2021. Saat suatu organisasi mengalami krisis, organisasi tersebut harus merespon dengan cepat untuk mengantisipasi kerusakan reputasi organisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengelaborasikan teori dan konsep dari manajemen komunikasi krisis pada tahapan prakrisis, saat krisis dan postkrisis serta bagaimana strategi pemulihan citra dilakukan oleh KPI saat krisis terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa teori the nine steps of strategic public relations tidak diimplementasikan secara optimal pada kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi tahun 2021, KPI tidak menyusun strategi komunikasi krisis untuk menangani kasus yang berdampak pada reputasi organisasi tersebut, hal ini menyebabkan penanganan kasus berjalan dengan lambat. Sedangkan untuk strategi pemulihan citra KPI menggunanakan mortification strategy yaitu bentuk tanggung jawab organisasi atas krisis yang terjadi melalui permintaan maaf maupun kompensasi. Peneliti menilai KPI bertanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut dari mulai melakukan pendampingan korban hingga pemutusan kontrak kerja antara KPI dengan pelaku sebagai upaya penyelesaiin kasus. Strategi ini dinilai berhasil untuk memulihkan citra KPI dalam kasus kekerasan seksual dan perundungan tahun 2021 dapat dilihat dari grafik sentiment negatif media KPI yang terus menurun. 

---

This thesis examines the strategy and implementation of image restoration crisis communication carried out by the Indonesian Broadcasting Commission when cases of sexual violence and bullying occurred in 2021. When an organization experiences a crisis, the organization must respond quickly to anticipate damage to the organization’s reputation. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image restoration strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image recovery strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research uses a qualitative approach and collects data through interview techniques, observation, and document study. The research results show that the theory of the nine strategic steps in public relations was not implemented optimally in cases of sexual violence and bullying that occurred in 2021; KPI did not develop a crisis communication strategy to handle cases that had an impact on the organization’s reputation, this causes the handling of cases to proceed slowly. Meanwhile, for the image restoration strategy, KPI uses a mortification strategy, a form of organizational responsibility for the crisis that occurred through apologies and compensation. Researchers assess that KPI is responsible for handling the case, from assisting the victim to terminating the employment contract between KPI and the perpetrator to resolve the case. This strategy is considered successful in restoring KPI’s image in cases of sexual violence and bullying in 2021, which can be seen from the negative KPI media sentiment graph, which continues to decline."

"Tesis ini membahas komunikasi krisis yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada krisis COVID-19, yang dimulai dari awal masa kenormalan baru hingga terjadi pergantian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kasus yang menggunakan pendekatan teori komunikasi krisis discourse of renewal. Dengan menganalisis komunikasi krisis Kemenparekraf, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap teori discourse of renewal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh karakteristik discourse of renewal terdapat pada komunikasi krisis Kemenparekraf sehingga dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pengembangan teori discourse of renewal yang pada awalnya menyatakan bahwa hanya organisasi swasta dan terdampak secara fisik yang dapat menerapkan pembaruan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga menawarkan kata kunci dalam menemukan karakteristik discourse of renewal pada pesan komunikasi krisis.

---

This thesis discusses crisis communication carried out by the Ministry of Tourism and Creative Economy (MOTCE) during the COVID-19 crisis, which started from the beginning of the new normal period until the change of the Minister. This research is a case study-based qualitative research that uses a discourse of renewal crisis communication theory approach. By analyzing the MOTCE crisis communication, this research also analyzes the theory of discourse of renewal. The results of this study indicate that all the characteristics of the discourse of renewal are found in the MOTCE crisis communication so that this thesis can provide input and recommendations for the development of the theory of discourse of renewal which initially states that only private organizations and those physically affected can implement renewal. In addition, the results of this study also offer keywords in finding discourse of renewal characteristics on crisis communication messages."

"Tidak ada organisasi yang kebal oleh krisis. Semua organisasi memiliki risikonya masing-masing untuk dapat terserang oleh krisis, termasuk organisasi pemerintah. Tesis ini menganalisis dan mengevaluasi manajemen komunikasi krisis dan usaha pemulihan citra yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menghadapi krisis terkait revisi UU KPK tahun 2019. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep manajemen komunikasi krisis Three Step Approach gagasan Coombs dan teori Image Restoration gagasan Benoit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan internal dan eksternal sebagai data utama serta studi dokumen. Analisis dilakukan pada fase pra krisis, fase krisis, pasca krisis dan pemulihan citra yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen komunikasi krisis sebagian besar telah sesuai dengan konsep yang ada, dengan beberapa kekurangan. Selain itu, KPK berhasil memanfaatkan strategi corrective action, minimization, serta bolstering sebagai strategi pemulihan citra yang dilakukan.

---

No organizations are immune to crisis. All organizations have their own risks of being hit by a crisis, including government organizations. This thesis analyzes and disseminates crisis communication management and image restoration efforts carried out by the Corruption Eradication Commission in facing the crisis related to the amandement of Corruption Eradication Commission Law in 2019. The analysis is carried out by integrating the Three Step Approach crisis communication management concept, Coombs' idea, and Benoit's Image Restoration theory. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. Data was obtained through in-depth interviews with internal and external informants as the main data as well as document studies. The analysis was carried out in the pre-crisis, crisis, post-crisis and image restoration phases. The research results show that the implementation of crisis communication management is largely in accordance with existing concepts, with several shortcomings. Apart from that, the Corruption Eradication Commission (KPK) succeeded in utilizing corrective action, minimization, and bolstering as it’s image restoration strategy."

"Kegiatan komunikasi krisis selama pandemi dilakukan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. Kegagalan dalam mengelola kegiatan ini dapat mengakibatkan kerugian serius bagi pemangku kepentingan (masyarakat) dan pemerintah. Untuk mencegah kegagalan ini, komunikasi yang efektif dari pemerintah selaku sumber pesan perlu dilakukan agar menciptakan perubahan perilaku yang efektif bagi masyarakat selaku penerima pesan sehingga tidak mudah teralihkan oleh fenomena infodemik. Terdapat empat elemen komunikasi yang dapat dikontrol oleh pemerintah demi mencapai komunikasi yang efektif, yakni pemilihan sumber pesan (source), pembentukan isi pesan (message), pemilihan saluran pesan (channel), dan strategi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus dan paradigma post-positivis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kegiatan komunikasi krisis pemerintah yang dilakukan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, selaku sumber pesan tertinggi di dalam penanganan krisis. Hasil dari penelitian ini adalah, berdasaran elemen komunikasi yang diteliti dan kerangka konseptual yang disajikan, juru bicara pemerintah Indonesia sudah melakukan kegiatan komunikasi krisis sesuai dengan rekomendasi para pakar krisis. Akan tetapi, terdapat satu hal yang kontradiktif bila dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku, di mana seharusnya krisis kesehatan masyarakat ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Walaupun begitu, hal ini tidak mengurangi keefektifan kegiatan komunikasi krisis juru bicara pemerintah.

---

The Government Spokesperson for COVID-19 response carries out crisis communication activities during the pandemic. Failure to manage these activities can result in severe losses for stakeholders (community) and the government. To prevent this failure, effective communication from the government as a source of messages needs to be done to create effective behavioral changes for the community as message recipients so that they are not easily distracted by the infodemic. There are four elements of communication that the government can control to achieve effective communication, they are the selection of the source, the construction of the message, the selection of the channel, and the strategy. This study uses a qualitative research method with a case study strategy and a post-positivist paradigm. This study aims to analyze and evaluate the government's crisis communication activities carried out by the Government Spokesperson for COVID-19 response as the highest source of messages in handling the crisis. The result of this study is, based on the elements of communication carried out and the conceptual framework presented, the spokesperson for the Indonesian government has carried out crisis communications by the recommendations of crisis experts. However, one thing is contradictory when compared to the applicable law, where the Ministry of Health should handle public health crises. Nevertheless, this does not reduce the effectiveness of the government spokesman's crisis communication activities."

"Tesis ini menganalisis penyelenggaraan komunikasi publik bidang kesehatan terhadap kontroversi Pekan Kondom Nasional Tahun 2013 (PKN 2013) ditinjau dari aspek yuridis dan komunikasi krisis. Kontroversi PKN 2013 dipicu beredarnya isu pembagian kondom gratis dan bus kondom yang menimbulkan penolakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif melalui content analysis, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan kurang terbukanya badan publik (Kemenkes, KPAN, dan DKT Indonesia) menginformasikan PKN 2013 dan reaktifnya sikap pihak pemerintah mengelola komunikasi krisis PKN 2013. Hasil penelitian menyarankan meregulasi kebijakan komunikasi publik dua arah yang proaktif.

---

This thesis analyzes the implementation of public communication in health sector to the controversy of National Condom Week in 2013 (NCW 2013) in term of juridical aspect and crisis communication. The controversy of NCW 2013 was triggered by the spread of the issues of free condom distribution and condom bus that cause public rejection. This research is qualitative approach with descriptive study design. The results showed lack of transparency in public bodies (Ministry of Health, National AIDS Commission, and DKT Indonesia) to inform NCW 2013 and reactive attitude of the government to manage the crisis communication of NCW 2013. The researcher suggests regulating the two-way public communication policy that is proactive."

"ABSTRAKArtikel ini mengupas tentang komunikasi krisis di media sosial dari dua kasus di industri telekomunikasi. Teori utama yang digunakan adalah Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh Coombs (2007). Industri telekomunikasi adalah salah satu industri yang rentan terkena krisis, apalagi saat ini aplikasi telekomunikasi seperti smartphone dan internet sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Tulisan ini menunjukkan bahwa penerapan SCCT di industri telekomunikasi membutuhkan beberapa catatan khusus. Pertama, perlunya sistem penanda krisis yang peka terhadap munculnya potensi kritis. Kedua, sistem respon yang cepat tanggap karena perilaku pelanggan telekomunikasi yang cenderung kurang sabar dan cepat menyebarkan berita negatif dengan media sosial mereka."

"Discourse of renewal atau wacana pembaruan merupakan strategi komunikasi krisis yang berfokus pada bagaimana organisasi memandang peristiwa krisis sebagai suatu peluang untuk melakukan pembaruan. Terdapat empat aspek penting yang harus dilakukan organisasi agar berhasil dalam mencapai agenda-agenda pembaruan, yaitu mengkomunikasikan pembelajaran organisasi dari peristiwa krisis (organizational learning), komunikasi etis untuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder relation), mengkomunikasikan visi prospektif yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan ke depan, serta retorika organisasi yang efektif. Penelitian ini menelusuri aspek-aspek wacana pembaruan dalam pesan-pesan komunikasi Kementerian Sosial (Kemensos) RI pascakrisis korupsi Bansos Covid19. Dengan metode analisis isi kualitatif, data penelitian mengandalkan dokumen berupa rilis berita bansos pada situs web Kementerian Sosial. Data dikumpulkan menggunakan kata kunci “bansos”, “bantuan sosial”, “bansos COVID-19” dan “korupsi”, dalam periode Desember 2020 hingga Agustus 2021. Berdasarkan data yang diperoleh, pesan-pesan komunikasi Kemensos RI mengkomunikasikan enam tema besar yaitu korupsi, nilai-nilai, fokus dan visi ke depan, perbaikan tata kelola, temuan lapangan, serta keberlanjutan program. Tema-tema besar tersebut mendeskripsikan sebagian aspek wacana pembaruan dalam bentuk pembelajaran organisasi, komunikasi etis, visi prospektif organisasi, serta retorika organisasi. Meskipun begitu, pesan-pesan pembaruan dalam rilis berita bansos belum sepenuhnya menggambarkan wacana pembaruan organisasi untuk menjawab krisis akibat kasus korupsi.

---

The discourse of renewal is a crisis communication strategy that focuses on how organizations view a crisis event as an opportunity for renewal. There are four important aspects that organizations need to address in order to succeed in achieving renewal agendas: communicating organizational learning from the crisis event, ethical communication to build stakeholder relations, communicating a prospective vision focused on recovery and future improvements, and effective organizational rhetoric. This research examines the aspects of renewal discourse in the communication messages of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia after the corruption crisis in the COVID-19 social assistance program (Bansos). Using qualitative content analysis, the research data relies on documents in the form of Bansos news releases on the Ministry of Social Affairs website. Data were collected using keywords such as "bansos," "social assistance," "bansos COVID-19," and "corruption," from December 2020 to August 2021. Based on the obtained data, the messages of Bansos news releases address six major themes: corruption, values, future focus and vision, governance improvements, field findings, and program sustainability. These major themes describe some aspects of the renewal discourse in the form of organizational learning, ethical communication, prospective organizational vision, and organizational rhetoric. However, the renewal messages in the Bansos news releases have not fully depicted the organizational renewal discourse to address the crisis caused by the corruption case."