Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang penelitian adalah konflik sumber daya air yang berdampak pada terbatasnya akses air oleh komunitas marginal. Permasalahan pada kesenjangan kelompok yang terpinggirkan dalam mengakses air di Penjaringan, Jakarta Utara telah disuarakan oleh kaum perempuan. Tujuan penelitian terdiri dari: menganalisis implementasi program yang mengacu pada SDG 5 dan 6, menggambarkan pemenuhan hak atas air, dan merancang konsep demokrasi air secara praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metodologi sistem lunak-pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan informan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SDGs telah dirancang dan diimplementasikan dalam rencana kelembagaan. Namun, dalam praktiknya, akses air yang disediakan oleh PALYJA dengan program Master Meter masih kurang memadai di Penjaringan, Jakarta Utara terlebih untuk komunitas masyarakat marginal. Desain konseptual berdasarkan manajemen komunal pada demokrasi air yang dirancang menggunakan SSM pada tahap lima yaitu model konseptual. Kesimpulannya, dengan menerapkan pengelolaan air berbasis komunal dapat merangkup lapisan marginal, memberdayakan perempuan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

---

The background of this research is the conflict of water resources that have an impact on limited access to water by marginalized communities. The problem of the inequality of marginalized groups in accessing water in Penjaringan, North Jakarta, has been voiced by women. The research objectives consisted of analyzing the implementation of programs that refer to SDG 5 and 6, describing the fulfillment of the right to water, and designing a practical water democracy concept. The method used in this research is qualitative using a soft system methodology-data collection through observation, semi-structured interviews with informants, and literature study. The results showed that the SDGs program had been designed and implemented in an institutional plan. However, in practice, the water access provided by PALYJA with the Master Meter program is still inadequate in Penjaringan, North Jakarta, especially for marginalized communities. The conceptual design based on communal management in water democracy designed using SSM in stage five, namely the conceptual model. In conclusion, applying communal-based water management can cover the marginal layers, empower women, and improve economic welfare."

"Tesis ini mengkaji perihal tanah masyarakat adat Tengger dalam perspektif komunalitas masyarakat adatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini membahas sifat komunal masyarakat adat Tengger melalui sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya yang dihubungkan dengan kebijakan pertanahan. Sifat komunal masyarakat adat Tengger meyakini tanahnya sebagai tanah suci yang tidak dapat dimiliki oleh pihak luar sehingga menciptakan keunikan serta kesenjangan tersendiri. Keunikan tersebut berupa praktik masyarakat adat Tengger terhadap sertipikat tanah yang dimilikinya, sementara kesenjangan terjadi antara penerapan sertipikat hak komunal masyarakat adat Tengger dengan kebijakan pertanahan. Kajian ini memberikan rekomendasi agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar lebih akurat dalam menyiarkan publikasi persnya kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap praktik pertanahan di lapangan. Serta tidak memaksakan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat adat oleh karena terdapat masyarakat adat yang hanya dengan tradisi dan budayanya telah mendapatkan tujuan dari hukum sehingga tercipta masyarakat yang damai dan tentram.

---

This thesis studies the customary land in Tengger within the community rsquo s perspective. This is a normative juridical study under constitutional and analytical approach. Primary, secondary, and tertiary law materials are used. Law materials are collected through documental review and interview procedure. The communal nature of the indigenes in Tengger is discussed under economy, social, and cultural circumstances, to further find its relationship with land policies. The communal nature of the indigenes in Tengger believes that their lands are sacred, implicating unavailability of land ownership for outsiders, which creates its distinct uniqueness and discrepancy. Uniqueness is shown through the practice of land certificates among the indigenes in Tengger, while discrepancy is performed in the contrary between the certification of communal rights for the indigenes in Tengger and the land policies. The result of this study recommends The Ministry of Agrarian and Spatial Planning National Land Agency to be more accurate in broadcasting their press releases for the community, therefore misunderstanding in land practices could be avoided. Furthermore, it could be better to not enforce regulations to the indigenes in Tengger, for the custom and culture in Tengger rsquo s community are adequate in achieving the purpose of law, creating a peaceful environment accordingly."

"Sistem gilir ganti sawah menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi sertipikasi tanah dalam program PTSL di Kabupaten Kerinci. Pemerintah melalui Permen ATR/BPN No 9 tahun 2015 telah memfasilitasi masyarakat pemilik sawah gilir ganti untuk memiliki sertipikat dengan keseluruhan nama pemilik tercantum dalam sertipikat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab perilaku masyarakat pemilik sawah gilir ganti yang tidak mau mensertipikatkan sawahnya. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui kuesioner, telaah dokumen dan in depth interview dengan informan yang dipilih dan ditentukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pemilik sawah gilir ganti yang tidak mau mensertipikatkan sawahnya karena tidak paham tentang pentingnya sertipikat tanah, tanah gilir tersebut kepunyaan banyak pemilik atau banyak ahli warisnya, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang sertipikat tanah komunal, masyarakat tidak mau mensertipikatkan tanahnya dengan alasan tidak diperbolehkan oleh ninik mamak dan tengganai, juga karena ada kebingungan tentang siapa yang akan memegang sertipikat dan nama siapa yang tercantum di dalamnya, dan karena masyarakat merasa terbebani dengan pajak-pajak dan administrasi lainnya jika tanah mereka di sertipikatkan.

---

The shift system for changing fields is one of the causes of the low achievement of land certification realization in the PTSL program in the Kerinci Regency. The government through Permen ATR/BPN No. 9 of 2015 has facilitated the community of rotating rice field owners to have a certificate with the entire owner's name listed on the certificate. This study aims to identify and analyze the causes of the community owner’s behavior of shifting rice fields who do not want to certify their fields. This study uses a descriptive-analytical research design with a qualitative approach through questionnaires, document review, and in-depth interviews with selected and determined informants. This research shows that the community who owns shifting rice fields who are not interested to certify their fields because they do not understand the importance of land certificates, the rotational land has many owners or heirs, there are still many people who do not know about communal land certificates, people do not want to certify their land on the grounds ninik mamak and tengganai are not allowed, the community does not want to certify their land because there is confusion about who will hold the certificate and whose name is on it, and because the community feels burdened with taxes and other administration if their land is certified."

"Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hal tersebut diatur dengan tujuan agar masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum atas tanah ulayatnya dengan didaftarkan sebagai objek hak atas tanah. Penelitian ini membahas mengenai: (i) kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah ulayat masyarakat adat di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali; dan (ii) kedudukan subjek hukum perseorangan dalam penguasaan tanah ulayat milik masyarakat adat di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder disertai tipologi penelitan eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu: (i) tanah desa dapat dijadikan sebagai objek hak milik atas tanah dengan desa pekraman atau desa adat sebagai subjek hukum penguasanya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019 dan Kepmen ATR/Ka. BPN No 276/KEP-19.2/X/2017; ii) subjek hukum perorangan terhadap tanah ulayat dikuasai dengan hak milik tidak penuh, di mana desa pakraman sebagai lembaga adat tetap terlibat dalam pengelolaan dan penguasaannya sehingga tidak menghilangkan sifat dan karakter komunal dari sebuah tanah adat.

---

Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 18 of 2019 concerning Procedures for Administration of Ulayat Land of Legal Community Units recognizes the existence of customary rights of customary law communities as enshrined in the provisions of Article 3 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. This is regulated with the aim that customary law communities get legal recognition and certainty over their ulayat lands by being registered as objects of land rights. This study discusses: (i) the legal strength of certificates of rights to customary lands of indigenous peoples in Timpag Village, Tabanan Regency, Bali; and (ii) the position of individual legal subjects in the control of customary land owned by indigenous peoples in Timpag Village, Tabanan Regency, Bali. This research is an empirical normative research using primary and secondary data accompanied by a typology of explanatory research. The results of this study are: (i) village land can be used as an object of land ownership with Pekraman village or customary village as the legal subject of its ruler based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 18 of 2019 and Kepmen ATR/Ka. BPN No 276/KEP-19.2/X/2017; ii) individual legal subjects on ulayat land are controlled with incomplete property rights, where the village of Pakraman as a customary institution is still involved in its management and control so as not to eliminate the communal nature and character of a customary land."

"Usaha peternakan sapi potong saat ini masih terfokus pada produktivitas ternak sehingga tidak mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana potensi masyarakat untuk pengoptimalisasian peternakan sapi potong rakyat dengan konsep kandang komunal, bagaimana pemahaman masyarakat tentang manajemen kandang komunal yang berkelanjutan, faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan peternakan sapi potong rakyat, bagaimana model peternakan sapi potong rakyat melalui penerapan kandang komunal yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran (mix method) metode kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan data menggunakan metode wawancara dengan kuesioner dan survei langsung. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis korelasi bivariat dan model system dynamics. Berdasarkan hasil temuan maka diperoleh kesimpulan masyarakat di lokasi penelitian memliki potensi untuk pengoptimalisasian peternakan sapi potong rakyat dengan konsep kandang komunal. Hasil uji hubungan dan pengaruh pemahaman masyarakat tentang manajemen kandang komunal yang berkelanjutan menggunakan Korelasi Kendall's Tau menunjukkan bahwa terdapat memiliki hubungan yang nyata, berpengaruh signifikan dan searah antar variabel. Faktor yang menghambat pengelolaan peternakan terdiri atas faktor internal dan eksternal. Hasil uji validasi menunjukkan bahwa model optimalisasi peternakan sapi potong rakyat yang telah dibangun, mampu menirukan kinerja sistem sesungguhnya secara komprehensif dan valid untuk dilanjutkan. Sejalan dengan hasil penelitian, maka diperlukan kegiatan sosialisasi secara rutin tentang manfaat kandang komunal yang berkelanjutan, sehingga akan dicapai hasil yang lebih optimal. Jika sosialisasi dilakukan secara basis waktu tertentu maka hasil yang berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha ternak sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat secara umum.

---

The current beef cattle business is still focused on livestock productivity so it does not consider the impact of activities on the environment. Based on these problems, the research question is how the potential of the community to optimize beef cattle farms with the concept of communal cages, how the community understands the management of sustainable communal cages, what factors hinder the management of cattle farms, how to model cattle farming sustainable communal cages. This study uses a quantitative approach. The research method used is a mixture (mix method) of quantitative and qualitative methods. Data retrieval uses interview methods with direct questionnaires and surveys. Data analysis used descriptive analysis, bivariate correlation analysis and system dynamics models. Based on the findings, it can be concluded that the community in the study location has the potential to optimize beef cattle farms with the concept of communal cages. The test results of the relationship and the influence of public understanding of communal cage management that are sustainable using the Kendall's Tau Correlation show that there is a real relationship, significant and direct effect between variables. Factors that hinder the management of livestock consist of internal and external factors. The results of the validation test show that the optimization model of beef cattle farms that have been built is able to mimic the actual system performance in a comprehensive and valid way to be continued. In line with the results of the study, routine socialization activities are needed about the benefits of sustainable communal cages, so that more optimal results will be achieved. If socialization is carried out on a specific time basis, sustainable results will improve the ability of the community to manage livestock business so that it will improve the economy of the community in general."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yaitu: alasan Indonesiamengalur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubunganantara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis iniuntuk menjawab pokok-pqkok permasalahan yaitu untuk méngelahui mengapavariezas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untukmengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkanhubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasionalIndonesia. Penelitian Tesis ini menggunakan yuridis normatif karenapenelitian Tesis ini merupakan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan normadi dalam hukum positif. 'Tipe penelitian yuridis normatif menggunakanpendekatan perundang-uandangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harusmengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal harus memberikanbenefit sharing kepada masyarakat melalui Pemerintah serta hubungan mengenaivarietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum di Indonesia adalah ketentuanPasal 27 ayat (3) huruf b TRIP's Agreement. Penelitian Tesi sini juga ményarankanagar Indonesi tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV dan Indonesia perlumemperbaiki UU No. 29 Tahun 2000 agar menjmin hak petani dan benefitsharing atas penggunaan varietas lokal.

---

AbstractThis thesis will discuss about the principal problems that the reason by Indonesiato set the local varieties, application of IPRs to the local varieties and relationshipbetween the WTO, UPOV and Indonesian national law. The aim of this thesisresearch to answer the points problem is consist of find out why local varietiesshould be govemed by national laws to Indonesia, then to determine whether IPRscan be applied to the local varieties that are characteristic Indonesia which havecommunal rights, and to obtain the relationship about the local variety betweenthe WTO, UPOV and Indonesian national law. This, Thesis research is usingnormative legal for this thesis research because the focus of research toexamine the application of the norms in the positive law. Type of the normative legalresearch using the approach of legislation (statute approach) and the approach ofconcept (conceptual approach). The results of this study showed that Indonesiashould manage the local varieties, the application' of IPR's to the local varietiesmust offer benefits to the community sharing through the the Government andthe relationship about the local variety beetween WTO, UPOV and law inIndonesia is the provision of Article 27 paragraph (3) point b of the TRIP'sAgreement. This thesis research also suggests that lndonesia should not become amember of UPOV and Indonesia needs to improve the Act No. 29 of 2000 inorder to guarantee the rights of farmers and benefits sharing for the use of localvarieties. "

"ABSTRAKMahasiswa, sebagai kelompok manusia yang berada pada fase daur hidup young-adult, banyak menghuni jenis hunian temporer dan komunal. Hunian yang hanya dihuni sementara ini, diharapkan mampu memenuhi sebuah kebutuhan yang mahasiswa anggap penting pada fase daur hidup mereka. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan stimulasi sosial berupa interaksi sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana ruang-ruang di jenis hunian ini bisa mengakomodasi kebutuhan tadi. Untuk menjawab pertanyaan tadi, aspek spasial dan aspek temporal dari interaksi sosial coba ditinjau menggunakan Space Syntax dan Actor Network Theory (ANT). Dengan mempelajari indekos sebagai studi kasus, teori Space Syntax digunakan untuk menjelaskan pengaruh konfigurasi ruang dan kualitas keruangan yang ditimbulkan pada interaksi sosial. Keterhubungan ruang menjadi topik utama dalam analisis berbasis Space Syntax ini.  Aspek temporal dan pengaruh keberadaan objek pada interaksi dalam suatu ruang dijelaskan menggunakan ANT. Pengaruh objek non-manusia pada interaksi manusia dan bagaimana variasi interaksi terjadi pada waktu yang berbeda dibahas lebih lanjut menggunakan analisis ANT ini. Hubungan antara konfigurasi dan keterhubungan ruang, objek-objek non-manusia pada ruang, kapan penghuni indekos menggunakan ruang dan objek tersebut, dan interaksi antar penghuni menunjukkan pola-pola interaksi tertentu di dalam hunian indekos mahasiswa"

"Discussion on the visualization of secondary communal graves on Samosir intended to study the problem related to the captured messages by the public based on visual signs that are used when lloking at a tourism promotion Messages that are captured visually by the communicants ( receiver of the messages) apparently can differ from the initial messages from communicators (sender of the massages) . Through visual communication approaces that deliver is expected the messages can be accepted by the public in order to increase the tourist visits."

"Tesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yaitu: alasan Indonesia mengalur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubungan antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis ini untuk menjawab pokok-pqkok permasalahan yaitu untuk méngelahui mengapa variezas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untuk mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkan hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Penelitian Tesis ini menggunakan yuridis normatif karena penelitian Tesis ini merupakan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan norma di dalam hukum positif. 'Tipe penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-uandangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal harus memberikan benefit sharing kepada masyarakat melalui Pemerintah serta hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum di Indonesia adalah ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIP's Agreement. Penelitian Tesi sini juga ményarankan agar Indonesi tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV dan Indonesia perlu memperbaiki UU No. 29 Tahun 2000 agar menjmin hak petani dan benefit sharing atas penggunaan varietas lokal.

---

This thesis will discuss about the principal problems that the reason by Indonesia to set the local varieties, application of IPRs to the local varieties and relationship between the WTO, UPOV and Indonesian national law. The aim of this thesis research to answer the points problem is consist of find out why local varieties should be govemed by national laws to Indonesia, then to determine whether IPRs can be applied to the local varieties that are characteristic Indonesia which have communal rights, and to obtain the relationship about the local variety between the WTO, UPOV and Indonesian national law. This, Thesis research is using normative legal for this thesis research because the focus of research to examine the application of the norms in the positive law. Type of the normative legal research using the approach of legislation (statute approach) and the approach of concept (conceptual approach). The results of this study showed that Indonesia should manage the local varieties, the application' of IPR's to the local varieties must offer benefits to the community sharing through the the Government and the relationship about the local variety beetween WTO, UPOV and law in Indonesia is the provision of Article 27 paragraph (3) point b of the TRIP's Agreement. This thesis research also suggests that lndonesia should not become a member of UPOV and Indonesia needs to improve the Act No. 29 of 2000 in order to guarantee the rights of farmers and benefits sharing for the use of local varieties. "