Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik tersebut di dalamnya menerapkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah harus menjadi komitmen seluruh komponen bangsa....."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh moderasi korupsi dalam hubungan karakteristik pemerintah daerah, aspek keuangan, dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Karakteristik pemerintah daerah diukur dengan menggunakan proksi ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan jumlah anggota legislatif. Aspek keuangan diukur menggunakan rasio aktivitas (rasio belanja modal) dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan akuntabilitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan opini audit, jumlah temuan audit, dan nilai temuan audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh terhadap hubungan antara rasio belanja modal dan kinerja pemerintah daerah, rasio pertumbuhan PAD dan kinerja pemerintah daerah, opini audit dan kinerja pemerintah daerah, dan nilai temuan audit dan kinerja pemerintah daerah.

---

This thesis discussed how the influence of moderation corruption in relations of characteristic of local government, financial aspects, and accountability of financial report to local government?s performance. Local government?s performance are measured using a score of EKPPD. Characteristic of local governments are measured by size of local governments, wealth of local governments, the level of the dependency of local governments to the central government, and the number of members of the legislature. Financial aspects measured by the activity ratio (the ratio of capital expenditures) and the growth ratio of local revenue, and accountability of financial report are measured by audit opinion, the number of audit findings, and value of the audit findings. The result indicates that corruption impact on the relationship between the ratio of capital expenditure and local government?s performance, the growth ratio of local revenue and local government?s performance, audit opinion and local government?s performance, and value of the audit findings and local government?s performance."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi proses penganggaran Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM secara keseluruhan. Hasil penelitiannya bahwa proses penganggaran tersebut secara format dan teknis telah mengacu kepada undang-undang terbaru yaitu PP no. 21 tahun 2004), tetapi idealnya Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Teori Edward bahwa pada Departemen Hukum dan HAM, pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang berkompeten dan minimnya pengetahuan kebijakan yang disebabkan faktor struktur birokrasi dan disposisi. Tetapi pola komunikasi yang dibangun cukup baik, faktor inilah terutama yang dapat mendukung terlaksananya proses penganggaran di Departemen Hukum dan HAM masih cukup baik. Ke depannya , agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara keseluruhan dan berkesinambungan perlu perbaikan lagi untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

---

The main aim of this research is to understand the implementation performance budgeting at Department of Law and Human Rights in on the level of Sekretariat general. The approach and technique of qualitative analysis used to explore comprehensive meaning of implementation of Department of Law and Human Rights budgeting process. The result of this research are format and technical composition of department budgeting process have already referred to newest policy (PP no. 21 tahun 2004), but the idealism of performance budgeting is not yet achieved. According to Edward Theory, in the lack of competence human resources and less comprehensive knowledge in organization because bureaucratic structure and dispositions factors becomes of the cause. But communication pattern that built good enough, this factor especially that can support to execute budgeting process in Departement Hukum and HAM is still effective and efficiency. In the Future, a comprehensive and continuous implementation of this policy need to be to improve awareness and understanding on the performance budgeting."

"[ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesesuaianharapan masyarakat dan kinerja pemerintah pada Kotamadya Tangerang Selatan,dan untuk menentukan strategi alternatif dengan harapan agar sesuai denganmasyarakat terhadap kinerja pemerintah.Metode penelitian ini adalah: inportance dan analisis kinerja (IPA), datadiperoleh berasal dari informan seperti kepala kantor dari semua aspek kehidupan.Hasil penelitian adalah: Kesesuaian harapan dan kinerja dari 9 aspek, yaitu:pendidikan, kesehatan, pertanian, energi, sumber daya manusia, infrastruktur,politik, budaya, keamanan. Strategi alternatif adalah untuk menghentikanpengembangan Mall, akan lebih baik untuk pasar tradisional, dan untukmembangun infrastruktur seperti jembatan layang.

---

ABSTRACTThe objectives of the research are : To describe the suitability andperformance of society on the government of the Mayor of the Municipality ofSouth Tangerang, and To determine alternative strategies in order expectation ofthe society fit on the performance of the government.The method of the research is : Inportance and Performance Analysis(IPA), collected data was from the informan such as chief officer of all aspect oflife. The research finding are : The suitability of expectation and performance are9 aspect, those are : education, health, agriculture, energy, human resources,infrastructure, politics, cultur, security. The alternative strategies are : To stopdevelopment of Mall, it would be better to develop traditional market, and to builtmore infrastructure such as fly over.;The objectives of the research are : To describe the suitability andperformance of society on the government of the Mayor of the Municipality ofSouth Tangerang, and To determine alternative strategies in order expectation ofthe society fit on the performance of the government.The method of the research is : Inportance and Performance Analysis(IPA), collected data was from the informan such as chief officer of all aspect oflife. The research finding are : The suitability of expectation and performance are9 aspect, those are : education, health, agriculture, energy, human resources,infrastructure, politics, cultur, security. The alternative strategies are : To stopdevelopment of Mall, it would be better to develop traditional market, and to builtmore infrastructure such as fly over., The objectives of the research are : To describe the suitability andperformance of society on the government of the Mayor of the Municipality ofSouth Tangerang, and To determine alternative strategies in order expectation ofthe society fit on the performance of the government.The method of the research is : Inportance and Performance Analysis(IPA), collected data was from the informan such as chief officer of all aspect oflife. The research finding are : The suitability of expectation and performance are9 aspect, those are : education, health, agriculture, energy, human resources,infrastructure, politics, cultur, security. The alternative strategies are : To stopdevelopment of Mall, it would be better to develop traditional market, and to builtmore infrastructure such as fly over.]"

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan meneliti pengaruh good governance, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menyimpulkan good governance, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan ukuran pemerintah daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the influence of good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size to the performance of the Local Government in Indonesia. This research is conducted on 33 Provincial Government in Indonesia. The research method used to analyze the data is multiple linear regression. The result of this study provides evidence that good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size have a significant influence on the local government performance in Indonesia., This study aims to examine the influence of good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size to the performance of the Local Government in Indonesia. This research is conducted on 33 Provincial Government in Indonesia. The research method used to analyze the data is multiple linear regression. The result of this study provides evidence that good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size have a significant influence on the local government performance in Indonesia.]"

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio aktivitas dan rasio efektivitas) dan aspek non keuangan (kinerja kesehatan dan kinerja perumahan) terhadap skor kinerja pemprov di Indonesia tahun 2007-2010. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2007-2010. Dengan menggunakan metode uji regresi berganda terhadap 93 sampel, hasilnya menunjukkan bahwa hanya kinerja kesehatan yang berpengaruh positif sedangkan variabel yang lain tidak memiliki pengaruh terhadap skor kinerja pemprov.

---

This research test the influence of the financial aspects (activity ratio and effectiveness ratio) and non financial aspects (the performance of health, the performance of housing) from the score of the performance of province in Indonesia years 2007-2010. Performance score using the performance scores of Regional Government Performance Evaluation (EKPPD) the main source is the Report of Local Government Orgranization (LPPD) in 2007-2010. The result of multiple regression of 93 sample showed that only the performance of health have positive impact while other variables have no influence to performance scores."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Efektivitas sistem pengendalian intern diuji melalui jumlah kelemahan pengendalian intern dan nilai kerugian daerah, sedangkan ukuran kinerja menggunakan skor evaluasi LAKIP dan skor EKPPD. Hasil uji regresi berganda pada data 1.209 pemda kabupaten dan kota tahun 2010-2013 menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian intern dan kerugian daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemda. Sedangkan variabel pengendali berupa tingkat kemandirian, ukuran, lokasi dan tipe pemda memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja.

---

This study aims to determine the effect of the effectiveness of the government internal control system towards the achievement of the performance of local government in Indonesia. The effectiveness of internal control systems are tested through a number of internal control weaknesses and value of financial loss on local government, while a measure of performance using LAKIP evaluating score and EKPPD score.

The results of multiple regression test at the 1.209 regency and city during 2010-2013 showed that the weakness of internal control and financial loss have a significant negative effect on the performance of local governments. While the control variables such as the level of independence, the size, location and type of local government has a significant positive effect on performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan antara penerapan akuntansi berbasis akrual dan kinerja dengan dengan menggunakan perspektif teori institusional. Pada penelitian ini membagi kinerja menjadi dua aspek yaitu kinerja operasional dan keuangan menggunakan data dari 3.252 observasi dari Pemerintah Daerah di Indonesia mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi berbasis akrual berhubungan positif dengan kinerja baik ketika diukur menggunakan parameter operasional maupun keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia mengadaptasi akuntansi berbasis akrual dari International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) secara substansial dan tidak hanya secara simbolik untuk mendapatkan legitimasi dunia internasional. Hasil penelitian ini berkaitan dengan usaha pemerintah untuk mewujudkan reformasi di bidang keuangan negara. Untuk peningkatan kinerja, pemerintah dapat mengandalkan informasi yang berasal dari laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini dikarenakan akuntansi berbasis akrual mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan kinerja.

---

This paper aims to study the relationship between the implementation of accrualbased accounting and performance by using the perspective of institutional theory. This study distinguishes amongst operational and financial performance using data from 3,252 observations from local governments in Indonesia from 2011 to 2017. The results showed that implementation of accrual-based accounting has a positive relationship with performance both when measured using operational and financial parameters. This indicates that the Indonesian government is adapting accrual-based accounting from the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) substantially and not only symbolically to gain international legitimacy. The results of this study are related to the government's efforts to realize reforms in the state finance management. In order to increase the quality of performance, the government can rely on information derived from accrual-based financial reports. This is because accrual-based accounting can increase transparency and accountability so that it can produce relevant information for decision making so that can improve performance."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana Lini/Pelaksana Kewilayahan mampu memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services, artinya pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy (membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih mendapat kesempatan dan diskersi untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan. Implikasinya terjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan dan penganggaran dalam kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan tidak ada perubahan setelah dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress kegiatan, apalagi didukung dengan situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas personil kelurahan.

---

This thesis is forms a research about the implementation of Strengthening Kelurahan management policy in order to increase Kelurahan Government performance. This is important, considering the need and the problems of Jakarta society which is very dynamic is soon needed to be solved. That is why, Government of DKI Jakarta Province make a program called The Strengthening of Kelurahan Management Policy, hoping that this program can make the quality of public services, in other words ?the closer government, the better it serves?. It means, Kelurahan as the lowest of the government of DKI Jakarta Province can give the best performance while doing its function giving services to the society in its area. This research use qualitative method, which is its data get from literature, observation, and indepth interview with some informants. Meanwhile, the choosen of some informants by snowball sampling, first informant give clue about next informant that can give many right and deep informations. The result of this research shows that the implementation of this policy is preference to statutory services, means that Kelurahan doesn?t has autonomy to make a policy , Kelurahan only do the policy. But sometimes Kelurahan still has a chance to make a decision that can be implemented to the Strengthening Kelurahan management policy. The implication is delegation of authority and budgetary in this policy are being generalize in all Kelurahan, this makes the performance of Kelurahan is not better, even worse, because this policy only pay attention to the absorption of budgetary than the progress of the program/activity, with the situation and the condition of Kelurahan? staff has low quantity and quality."