Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Zulfadhly Sanusi

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros) = The Authority of the Provincial Government and Regency/City Regional Government in the Implementation of Education at the Elementary and Secondary Education Levels (Case Study of South Sulawesi Province and Maros Regency)

" Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2014 telah mengalihkan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah yaitu dari kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi yang tentunya menimbulkan banyak implikasi bagi daerah-daerah di kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan harus dilandasi prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta tujuan strategis nasional. Namun, penyelenggaraan pendidikan menengah tidak sepenunya sesuai dengan kriteria yang ditentukan undang-undang. Sehingga terdapat beberapa masalah dan hambatan dalam ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang Parawisata menurut uu No.5 Tahun 1974 (studi kasus di dinas Parawisata DKI Jakarta)

Universitas Indonesia, 1990

S25776

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Cahya Febriana

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengosongan tanah atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya = Authority of the regional government in implementing the disposal of land for use of land without rightful permits or proxies

" Penggunaan tanah tanpa izin yang berhak menjadi permasalahan bagi pemegang hak atas tanah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengosongan atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan mengapa pemilik hak atas tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah atas pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya kepada Pemerintah Daerah serta bagaimana tanggung jawab Pemerintah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Shahabi Sakri

Kewenangan dan upaya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mengendalikan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta = Authority and efforts by the regional government of DKI Jakarta in controlling land transportation issues in DKI Jakarta region / Muhammad Shahabi Sakri

" ABSTRAK
Masalah transportasi darat masih banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dua di antaranya adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya penggunaan angkutan umum. Kemacetan di wilayah DKI Jakarta diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti padatnya penduduk yang beraktivitas di wilayah DKI Jakarta, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, serta padatnya arus perjalanan pada waktu dan tempat yang sama. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan masalah kedua yakni rendahnya penggunaan angkutan umum. Menuju tahap akhir Pola Transportasi Makro pada tahun 2020, ... "

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Syahruddin

Evaluasi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang

" Tesis ini membahas kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam usaha mengembangkan Kawasan industri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh, pentingnya mengembangkan kawasan industri guna membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta untuk meningkatkan ekonomi daerah. penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah dilakaukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Karawang melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 terhadap pengembangan kawasan industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model yang dikembangkan oleh George C. ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T26361

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Audy Pratama

Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan masalah kependudukan di Indonesia = The authority of central government and local governement in managing the population issue in Indonesia

" Satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, salah satu urusan pemerintahan serentak diserahkan ke daerah pedalaman kerangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah bidang administrasi kependudukan. Kewenangan penanganan masalah kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 23 Tahun 2006. Kewenangan dalam penunjukan pejabat struktural di sektor kependudukan di daerah berdasarkan revisi undang-undang administrasi kependudukan dimiliki secara ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Rizkytia

Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam hubungan dan kerjasama dengan luar negeri

" Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hubungan dan kerjasama dengan luar negeri. Penelitian ini memiliki bentuk penelitian yuridis normatif-empiris dengan metode analitis data kualitatif dengan sifat penelitan deskriptif. Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri terdapat pada kerjasama yang hubungan hukumnya bersifat keperdataan saja, selain itu dalam menjalankan kewenangannya tersebut pemerintah daerah tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku. Dalam ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S575

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian