Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
Shalsa Anugerah Deri Putri
"
Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik sebagai salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam memangku jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, dan sumpah jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris. Akan tetapi, hingga saat ini, masih terdapat Notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dimuat ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Marbun, Riris Marito
"
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan Notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum mengemban jabatan kepercayaan yang terhormat sehingga dalam menjalankan jabatannya berpedoman dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang menggunakan jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau di ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Parlindungan, Maurits Barita author
"
Lembaga notaris merupakan lembaga kemasyarakatan yang pada mulanya dikenal sebagai Notariat. Lembaga tersebut timbul karena kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti yang ada untuk hukum keperdataan yang terjadi diantara masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris wajib untuk mengikuti pedoman yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan kewenangannya seharusnya tidak boleh merugikan para pihak yang ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hanna Yustianna Yusuf
"
ABSTRAK
Adanya pengecualian kewajiban Notaris dalam membacakan akta
sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris
melatar belakangi penelitian ini, karena pengaturan kewajiban pembacaan akta
oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris malah menyebabkan
timbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagi
sifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif karena adanya
aturan tersebut. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana pelaksanaan pasal
16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban Notaris dalam
membacakan akta, dan apakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang
dibuatnya ...
"
2012
T30771
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Soesanto
Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
347.016 SOE t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
R. Soesanto
Jakarta: Pradnya Paramita, 1978
347.016 SOE t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fajrin Al Kahfi
"
ABSTRAK
Dalam suatu hubungan hukum, Notaris sering kali melakukan pelanggaran-pelanggaran
dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pejabat Umum untuk mempermudah tindakan
salah satu pihak yang berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak
lainnya. Permasalahan dalam tesis ini akan membahas konsekuensi hukum terhadap
pihak yang melakukan tindakan penipuan dalam suatu proses jual beli bertahap, tanggung
jawab Notaris yang melanggar kewajibannya terkait proses jual beli tersebut, serta upaya
hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap pembatalan sertipikat
terkait proses peralihan hak atas rumah yang cacat hukum ...
"
2019
T55036
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nur Afni Hidayanti
"
Undang–Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai Kewajiban dan Larangan Notaris, namun sampai saat ini masih ada Notaris yang dalam menjalankan kewenangnya telah mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps, dimana pelapor berinisial YS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial PH. Pelapor melaporkan tindakan Notaris PH yang diduga melakukan tindakan tidak professional dalam proses pebuatan akta autentik tersebut kepada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Menurut pelapor ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eveline Wijaya
"
Notaris berkewajiban untuk menjaga akta-akta yang dibuatnya karena adanya rahasia jabatan. Notaris sebagai pejabat umum wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya. Notaris juga merupakan salah satu Wajib Pajak yang harus memenuhi segala kewajibannya dalam hal perpajakan yaitu dalam pembayaran dan melaporkan pajaknya berupa Surat Pemberitahuan Tahunan. Penelitian ini menganalisis mengenai kewajiban notaris dalam kaitannya dengan rahasia jabatan sehubungan pelaporan pajak kepada kantor pelayanan pajak pada tahun 2013-2016. Penelitian ini mengunakan metode penelitian doktrinal ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Luciana Eveline
"
Ketentuan Pasal 66 UUJN telah menegaskan bahwa penyidik wajib untuk meminta persetujuan MPD sebelum memanggil notaris untuk dimintai keterangan dan sebelum memeriksa protokol notaris sehubungan dengan suatu kasus tertentu. Pengaturan ini berdasarkan pada sifat kerahasiaan yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Tetapi dalam praktik sering terjadi pemanggilan notaris untuk diminta keterangan dan pemeriksaan protokol notaris tidak berdasarkan persetujuan MPD. Akibatnya terjadi masalah yang menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya apakah persetujuan MPD tersebut merupakan suatu ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27437
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
