Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Alfianda
Analisis pola dan penyebab kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara terkait pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia : studi kasus pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa BPK RI tahun 2011 = Analysis of pattern and causes of fraud that make loss in public finance related to BPK RI?s Audit : case study of BPK RI?s Procurement of Goods and Services Audit Report year 2011
" Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang baik, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bersifat indenpenden. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, salah satunya pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali ditemukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Skripsi ini membahas pola-pola kecurangan yang terjadi, serta penyebab kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pola kecurangan dikelompokan berdasarkan fraud tree. Faktor penyebab kecurangan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44564
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sonia Natassia Afifi
Pemeriksaan investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Analisis Penggunaan Hasil Audit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi: studi kasus pengadaan tinta sidik jari Pemilu tahun 2004 di Komisi Pemilihan Umum = Investigative examination by the audit board of the Republic of Indonesia and analysis using audit results by the Corruption Eradication Commission: case study of fingerprint ink procurement election year 2004 in the General Election Commission
" ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pemeriksaan investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan analisis penggunaan hasil tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hasil pemeriksaan investigatif terdapat perhitungan potensi kerugian negara. Namun untuk kepastian nilai kerugian negara yang sebenarnya, harus dilengkapi lagi dengan laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif dari BPK, KPK akan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Agar kinerja BPK dan KPK lebih efektif, ... "
2013
S44428
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pradikta Lazuardi
Peranan audit investigatif dalam mengungkap kasus kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara studi kasus inspektorat jenderal kementerian keuangan = The role of investigative audit to reveal fraud case that result state loses case study inspectorate general ministry of finance
" ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan menganalisis terkait peranan audit investigatif dalam mengungkap kasus kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif pelaku, menganalisis pelaksanaan audit investigatif, menghitung kerugian negara dan rekomendasi hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pelaku. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap kecurangan dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam jabatan yang dilakukan oleh Kepala Kanwil XYZ. Hasil penelitian terhadap kasus ini adalah terjadi penyalahgunaan wewenang dengan motif yang dijelaskan dengan segitiga fraud dan adanya kegagalan pada pelaksanaan ... "
2013
S46119
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Murpraptono Adhi Sulantoro
Penentuan Unsur Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara = Determination of State Losses in Corruption in the Context of State Financial Losses Settlement
" Tindak pidana korupsi saat ini telah bertransformasi dari delik formil menjadi delik materiil setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 25/PUU-XIV/2016. Beberapa ahli menilai putusan ini lebih memberikan kepastian hukum karena kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi harus dibuktikan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan, pelaksanaan, dan permasalahan dalam penentuan adanya kerugian negara dan pelaksanaan penyelesaian kerugian keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chanris Bahri Priyono
Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara Yang Ditimbulkan Dari Tindak Pidana Korupsi = Restorative Justice Concept to Optimized to Recover State Loses caused by Corruption
" Tujuan utama dari undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi adalah adanya pengembalian kerugian negara, namun dari usaha yang dilakukan dalam melakukan pemberantasan korupsi tersebut belum banyak memberikan dampak dan hasil yang signifikan. Fakta di lapangan, banyak narapidana koruptor yang lebih memilih hukuman badan dibandingkan dengan mengembalikan kerugian negara, selain itu pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan tidak sebanding dengan biaya penanganan perkara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Penelitian yang berjudul “Konsep Keadilan Restoratif ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silaen, Chandra
Pertanggungjawaban Pidana Atas Keputusan Direksi BUMN Persero yang Merugikan Keuangan Negara dari perspektif Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-undang lain yang terkait (Pendekatan Kasus Pengadaan 2 (dua) buah Pesawat Terbang oleh PT Merpati Tahun 2 = Criminal Liability of the Decree of the Board of Directors of State Owned Entrepreneurship Limited Adverse State Finance from the perspective of the State Finance Act and other legislation related "(Procurement Case Approach 2 (two) Aircraft by PT Merpati
" Penelitian ini menganalisis kerugian negara yang terjadi akibat keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi BUMN Persero. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi akibat disharmoni pengertian dari kerugian yang dialami BUMN yang pada akhirnya dipersepsikan sebagai kerugian negaraDisharmoni ini menyebabkan keragu-raguan yang dialami Direksi BUMN Persero dalam menjalakan perusahaan, sebab khawatir akan terjadi kerugian pada BUMN persero yang menyebabkan terjerat pada tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana dampak putusan pidana ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
J. Kardjo
Penyelesaian kerugian negara
Jakarta: Eko Jaya , 1994
345.023 23 KAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Joseph Harry Krisnamurti
Analysis of the responsibility of government institutions in returning state losses according to law number 30 of 2014 on government administration
" Abstrak
The passage Law Number 30 of 2014 on Government Administration has raised its own problems due to its clauses regarding legal subjects that could be charged with reinstating state losses. This is due to the fact that such Law provides that government institutions can be determined as the party that is responsible for reinstating state loss that have occurred, which contradicts with the definition of state loss as stipulated in the applicable state finance ... "
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2019
340 JTKAKN 5:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hutabarat, Johansen Christian
Analisa perbandingan besaran kerugian negara dengan besaran sanksi pidana yang dijatuhkan pada terpidana korupsi = Comparative analysis of the magnitude of state losses with magnitude of criminal sanctions dropped in convicted of corruption / Johansen Christian Hutabarat
" ABSTRAKk
Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, lebih jauh menghambat proses pembangunan nasional dan merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi adalah kerugian negara yang secara nyata telah terjadi dan berpotensi akan terjadi. Pengadilan yang dapat menangani perkara korupsi adalah pengadilan umum (negeri) dan pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan UU No.46 Tahun 2009. Namun Putusan masih dirasakan kurang mewujudkan keadilan, khususnya bagi ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42697
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Heru Triatma Jaya
Kedudukan debitur terhadap kerugian negara yang muncul dalam batalnya perjanjian sindikasi: studi kasus PT. VITAS = Position of the debtors against losses of emerging countries cancelation of syndication agreement: case study Of PT. VITAS
" Pengaturan Keuangan yang sangatlah luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, berakibat pula pada meluasnya penerjemahan kerugian negara itu sendiri. Hal ini mengakibatkan menjadi kesulitan juga dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam  Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai salah satu unsur yang dipenuhi dalam tindak pidana korupsi untuk menilai adanya kerugian negara yang timbul dalam hubungan hukum yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52444
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>