Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengadaan infrastruktur di Indonesia saat ini telah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha KPBU di mana di sini Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam skema KPBU di kenal suatu pengajuan proyek dengan prakarsa Badan Usaha di mana proyek tersebut tidak termasuk kedalam Rencana Induk Pemerintah, yang disebut sebagai Unsolicited Project. Dalam Unsolicited Project, dikenal suatu pemberian kompensasi terhadap Badan Usaha pemrakarsa yang salah satunya adalah pemberian Hak Untuk Menyamai Penawaran Terbaik Right to Match . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Right to Match saat ini dan bagaimana pengaturan hukum di Indonesia berkaitan dengan Right to Match dalam skema KPBU, serta permasalahan-permasalahan apa yang umum terjadi berkaitan dengan Right to Match didalam skema KPBU dan bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pembagian tanggung jawab risiko dalam skema KPBU diberikan kepada pihak yang dianggap paling bisa mengelolanya, dan Pemerintah dalam memberikan kompensasi Right to Match lebih melakukan pengawasan agar Badan Usaha tidak menerima keuntungan yang dapat merugikan masyarakat sebagai calon pengguna infrastruktur.

---

ABSTRACTInfrastructure provision in Indonesia right now has adopted the Public Private Partnership PPP scheme where Government is in cooperation with private sector to build an infrastructure for public interest. In PPP scheme there is a project called Unsolicited Project in which the projects are not requested by Government or not in the Government rsquo s Master Plan and usually originate from the private sector. In an Unsolicited Project, the private sector as proponent can receive an advantages, one of which is The Right to Bid by The Initiating Business Entity In Relation With The Best Bidder Right to Match . This research aims to determine the current practice of Right to Match, how the legal arrangement in Indonesia relating to the Right to Match in PPP scheme, and the problems relating to the Right to Match in PPP scheme and how to handle it. This research is normative with descriptive. The result of this research suggest to allocate the risk in PPP scheme to those deemed most able to manage it, and Government in providing the Right to Match compensation to do more supervision to the private sector so they don rsquo t receive benefits that can do harm to the communities as users of infrastructure."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Proyek Infrastruktur SPAM Umbulan. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam proyek SPAM Umbulan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi hambatan dan risiko yang dihadapi beserta rencana mitigasi terhadap pelaksanaan Proyek, penjaminan pemerintah dalam pelaksanaan Proyek, dan juga tinjauan hukum dalam penetapan tarif air curah pada Proyek SPAM Umbulan. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literatur, dan buku-buku yang relevan dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

---

ABSTRACTThis thesis examines the Public Private Partnership in the SPAM Umbulan Infrastructure Project. PJPK in SPAM Umbulan project is East Java Provincial Government. The issues studied in this thesis include the constraints and risks that are encountered along with the mitigation plans for the implementation of the Project, government guarantees in the implementation of the Project, as well as legal review on the determination of the bulk water tariffs on the Umbulan SPAM Project. This thesis is compiled by using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on literature study and existing positive law. This study uses a law approach accompanied by literature study to gain a more comprehensive understanding. The types of data required in this thesis are secondary data obtained through literature studies, such as legislation, official documents, literature, and books relevant to Public Private Partnership."

"Pengembangan kota pelabuhan diyakini sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, karena pembangunan membutuhkan investasi besar, partisipasi sektor swasta dalam skema pembiayaan pengembangan kota pelabuhan didorong untuk meningkatkan kelayakan proyek dan meningkatkan kinerja anggaran modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model PPP alternatif untuk menarik minat investor swasta baik institusi maupun individu dengan memasukkan metode crowdfunding. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan studi pustaka dan benchmarking untuk mengembangkan skema PPP crowdfunded dan melakukan analisis biaya siklus-hidup untuk memeriksa kelayakan finansial dari skema yang diusulkan dengan memperhitungkan biaya awal, operasi & pemeliharaan, dan pendapatan. Temuan menunjukkan bahwa model PPP crowdfunded dapat dikembangkan dalam investasi proyek perumahan landed house di kota pelabuhan, dengan menaikkan nilai IRR dari 15,41% menjadi 15,54%. Seiring dengan skema kelembagaan yang mempertimbangkan pembagian investasi antara perusahaan swasta dan crowdfunders, penelitian ini juga merumuskan alur kerja kerangka crowdfunding yang dibangun dalam platform Blockchain.

---

The development of a port city is believed to be a strategy to increase regional economic growth by increasing the welfare of coastal communities. However, because development requires large investments, private sector participation in the financing scheme for port city development is encouraged to improve project viability and improve capital budget performance. This study aims to develop alternative PPP models to attract private investors, both institutional and individual, by incorporating crowdfunding methods. This study adopted qualitative and quantitative methods by conducting literature studies and benchmarking to develop crowdfunded PPP schemes and conduct life-cycle cost analysis to examine the financial feasibility of the proposed scheme taking into account initial costs, operations & maintenance, and revenue. The findings show that the crowdfunded PPP model can be developed in landed housing investment projects in port cities and increasing the IRR from 15,41 % to 15.54%. Along with an institutional scheme that considers the division of investment between private companies and crowdfunders, this research also formulates a workflow framework for crowdfunding built on the Blockchain platform."

"Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengatasi permasalahan nasional, antara lain terpusatnya pembangunan di pulau jawa, ketimpangan pembangunan nasional, serta permasalahan urban. Kemajuan teknologi dalam pengembangan kota yang mengedepankan aspek keberlanjutan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan multi dimensi (lingkungan, sosial, dan ekonomi) dalam pembangunan kota baru. Konsep smart sustainable city meningkatkan layanan dan taraf kualitas hidup, serta optimalisasi sumber daya dengan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Kompleksitas pembangunan menyebabkan proyek dapat mengalami ketidaklayakan finansial yang berdampak pada kerugian pemerintah dan swasta serta mengancam keberlangsungan proyek.. Dengan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan skema pendanaan yang optimal bagi model pengembangan konseptual IKN berbasis smart sustainable city. Pengembangan konseptual IKN akan disesuaikan dengan informasi terbaru dari regulasi dan publikasi yang telah terbit sebagai pemutakhiran desain sebelumnya. Melalui metode benchmarking akan dikembangkan komponen biaya initial cost, operation & maintenance cost, serta revenue yang akan digunakan untuk analisis life-cycle cost. Menggunakan kaidah time value of money akan dievaluasi kelayakan finansial dari nilai initial rate of return serta net present value. Dilakukan permodelan skenario untuk mengentukan komposisi pembagian komponen biaya yang optimal antara pemerintah dan swasta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemutakhiran desain konseptual berdasarkan informasi terbaru dan skema pendanaan optimal berdasarkan desain tersebut.

---

The development of the Nusantara Capital City (IKN) to overcome national problems, including the centralization of development on the island of Java, national development disparity, and urban problems. Advancement in technology used in urban development that also prioritize sustainability can be used to overcome multi-dimensional problems (environmental, social, and economic) faced in the development of new cities. The smart sustainable city concept improves services and quality of life, as well as optimizing resources while still prioritizing the human aspect. High complexity of the development could causes financial fesaibility resulting in losses to the government and the private sector and threatens the sustainability of the project. With these conditions, this study aims to produce an optimal funding scheme for the IKN conceptual development model based on a smart sustainable city. The conceptual development of IKN will be adjusted to the latest information from regulations and publications that have been published as an update to the previous design. Through the benchmarking method, initial cost components, operation & maintenance costs, and revenue will be developed which will be used for life-cycle cost analysis. Using the time value of money principle, the financial feasibility of the initial rate of return and net present value will be evaluated. Scenario modeling is carried out to determine the optimal composition of cost component sharing between the government and the private sector. The results obtained from this research are the updated o conceptual design based on the latest information and the optimal funding scheme based on the design."

"KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang dapat membebani dan mengganggu kesinambungan APBN. Risiko fiskal yang timbul dari KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur timbul dari hakikat kegiatan penyediaan dan/atau pembangunan infrastruktur yang lekat dengan risiko politik dan regulasi, usaha dan makroekonomi, serta teknis. Risiko fiskal yang tidak dikelola dan dikendalikan dapat mengganggu kesehatan keuangan dan kemampuan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilangsungkan untuk mengkaji (1) risiko fiskal yang timbul dari pembangunan infrastruktur serta (2) dampak kebijakan pemberian fasilitas Dukungan Kelayakan terhadap pengelolaan risiko fiskal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) risiko fiskal dalam pembangunan infrastruktur lahir dari kewajiban kontinjensi pemerintah atas risiko pembangunan infrastruktur. Risiko fiskal lahir dari pemberian dukungan dan jaminan pemerintah serta tuntutan moral terhadap pemerintah terhadap risiko yang melekat pada kegiatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur. Risiko pada pembangunan infrastruktur sendiri ketidakpastian dalam tahapan pembangunan infrastruktur; dan (2) Dukungan Kelayakan sebagai kontribusi finansial terhadap sebagian biaya konstruksi yang diberikan Pemerintah kepada Swasata membantu Pemerintah mengelola risiko-risiko fiskal. Risiko fiskal yang dikelola oleh Dukungan Kelayakan antara lain meliputi risiko fiskal yang timbul dari kerentanan keuangan BUMN, pelaksanaan APBN, serta utang Pemerintah.

---

PPPs in Infrastructure Provision have the potential to create fiscal risks that can burden and disrupt the sustainability of the State Budget (APBN). Fiscal risks arising from PPPs in Infrastructure Provision arise from the nature of infrastructure provision and/or development activities which are closely related to political and regulatory, business, and macroeconomic, as well as technical risks. Fiscal risks that are not managed and controlled can interfere with financial health and the ability of the Government to execute public administration and public services. Upon this notion, the research was conducted to examine (1) fiscal risks arising from infrastructure development and (2) the impact of the policy of Viability Gap Fund facilities on fiscal risk management. The research method used in this research is juridical-normative which is arranged in an explanatory manner. The results of this study are: (1) fiscal risk in infrastructure development arises from the government's contingent liability upon infrastructure development risks. Fiscal risks arise from the provision of government support and guarantees as well as moral expectation on the government against risks inherent in infrastructure provision and development activities. The risk in infrastructure development itself arises from uncertainty at various stages of infrastructure development; and (2) Viability Gap Fund as a financial contribution provided by the Government to the private sector that covers partial construction costs helps the Government in managing fiscal risks. Fiscal risks that are managed by Viability Gap Fund encompass fiscal risks arising from the financial vulnerability of SOEs, implementation of the State Budget, and government debt."

"Infrastruktur logistik memainkan peranan penting dalam memfasilitasi pergerakan angkutan barang perkotaan dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan perkotaan. Namun, isu yang saat ini timbul di berbagai wilayah adalah kondisi infrastruktur logistik yang tidak memadai sehingga tidak dapat mengakomodir peningkatan pergerakan angkutan barang perkotaan yang berdampak negatif terhadap lingkungan perkotaan. Pengembangan infrastruktur logistik yang berpusat pada bandara dan integrasinya dengan infrastruktur fisik lainnya memberikan manfaat signifikan dalam hal aksesibilitas dan konektivitas di dalam kawasan bandara, serta meningkatkan efisiensi kualitas layanan logistik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur logistik dalam sebuah model kota bandara yang berkelanjutan melalui konsep Logistic Aerocity, dengan studi kasus pada Bandara Internasional Radin Inten II Lampung. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi rencana tata guna lahan, rencana jaringan transportasi dan arahan peraturan zonasi pada konsep Logistic Aerocity. Di sisi lain, pembiayaan pengembangan infrastruktur menghadapi kendala adanya financial gap dan keterbatasan anggaran pembiayaan sehingga skema pembiayaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) diharapkan dapat menjadi alternatif skema pembiayaan pada pengembangan konsep Logistic Aerocity. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dan kuantitatif. Data diolah dengan menggunakan simulasi 3d modeling, life cycle cost method dan simulasi skenario sharing pembiayaan antara publik dan swasta untuk mengevaluasi kelayakan finansial. Hasil penelitian ini memberikan alternatif model pengembangan infrastruktur logistik yang berpusat pada bandara (airport-centric development) melalui konsep Logistic Aerocity yang terdiri dari komponen pengembangan bandara berupa fasilitas kargo udara, integrated logistic hub, industrial park, kawasan komersial dan open space area. Dari hasil penelitian, juga didapatkan kelayakan investasi dari pengembangan konsep Logistic Aerocity menghasilkan nilai IRR sebesar 11,99% yang masih mendekati nilai WACC sehingga belum begitu menarik bagi investor. Dengan menggunakan skema pembiayaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), didapatkan nilai IRR akhir sebesar 15,86% dengan pembagian biaya antara pihak pemerintah dan swasta dari komponen biaya investasi, operasional & pemeliharaan serta pendapatan.

---

Logistics infrastructure plays a vital role in facilitating the movement of urban freight transport and contributes to promote urban development. However, current arising issue of inadequate logistics infrastructure that failed to accommodate the increased movement of urban freight transport due urban development has negatively impacted the urban environment. The development of airport-centric logistics infrastructure and the integration with other physical infrastructure can provide more significant benefits in terms of accessibility and connectivity within the airport area, as well as improving efficiency in the logistics service quality. Therefore, this study aims to develop logistics infrastructure in a sustainable airport city model through the concept of Logistic Aerocity, taking into account Radin Inten II International Airport as the case study. Furthermore, this study also provides recommendations for land use planning, transportation network planning and zoning regulation in the concept of Logistic Aerocity. On the other hand, the financing of infrastructure development faces financial gaps and budget constraints, so that Public Private Partnership (PPP)-based financing scheme is expected to be an alternative financing scheme for the development of Logistic Aerocity concept. The research method used is qualitative and quantitative case studies. The data is processed using 3d simulation modeling, life cycle cost method and scenario simulation of sharing financing between public and private to develop financial feasibility. The results of this study provide an alternative model of airport-centric logistics infrastructure development through the concept of Logistic Aerocity which consists of airport development in the form of air cargo facilities, integrated logistics hubs, industrial parks, commercial areas and open spaces. The results of the study also show that investment feasibility from the development of Logistic Aerocity concept resulted in an IRR value of 11.99%, which is still close to the WACC value so that it is not very attractive to investors. By using a financing scheme based on Public Private Partnership (PPP), a final IRR value of 15.86% was obtained with cost sharing between public and private sector from the components of initial costs, operational & maintenance costs and revenue."

"Palapa Ring Paket Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pertama di Indonesia yang menerapkan Availability Payment (AP). Peraturan yang berlaku memungkinkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk menentukan sistem insentif dan penalti dari Availability Payment untuk proyek dalam kontrak antara mereka. Skripsi ini membahas dua masalah utama: (1) apakah BUP memiliki kewajiban atas beban biaya kontinjensi di luar jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga yangmengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur, dan (2) apakah PJPK berhak memberikan sanksi terhadap AP kepada BUP apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga yang mengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan tinjauan kontrak, skripsi ini menyimpulkan bahwa, dalam proyek Palapa Ring Paket Barat, BUP memiliki kewajiban untuk kewajiban biaya kontinjensi di luar jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan PJPK berhak untuk memberikan penalti terhadap AP kepada BUP jika gagal menjaga ketersediaan layanan. Alokasi kontraktual risiko operasional dan pemeliharaan kepada BUP menimbulkan kewajiban untuk menanggung biaya selama umur proyek, termasuk yang disebabkan oleh risiko pihak ketiga. Selanjutnya, penggunaan rumus untuk menghitung AP dari PJPK ke BUP semata-mata didasarkan pada data kinerja dalam menjaga ketersediaan layanan sesuai standar kontrak yang disepakati. Dengan demikian, penggunaan AP dalam Palapa Ring Paket Barat dapat menjadi acuan untuk proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di masa mendatang.

---

The Palapa Ring Western Package is the first Public Private Partnership infrastructure project in Indonesia implementing Availability Payment (AP). Prevailing regulations allow the Government Contracting Agency (GCA) and Implementing Business Entity (IBE) to determine the system of incentives and penalties of AP in their project contract. This thesis explores two main issues: (1) whether the IBE has obligation for contingent cost liabilities outside of the contractually determined AP amount in the occurrence of damage caused by a third party which interrupts or disrupts infrastructure service availability, and (2) whether the GCA has the right to penalize AP amount to the IBE in the occurrence of damage by a third party which interrupts or disrupts service availability. By applying normative legal research using the statute approach, this thesis concludes that in this project, the IBE has obligation for contingent cost liabilities outside of contractually determined AP amount in the occurrence of damage by a third party and the GCA has the right to penalize AP amount if the IBE fails to maintain service availability. The contractual allocation of operational and maintenance risk to the IBE creates obligation to bear costs during the project lifetime including those due to third-party risk. Further, the use of formula to calculate AP to IBE is solely based on performance data in maintaining service availability according to contractually agreed standards. Thus, the use of AP in the Palapa Ring Western Package may be a point to reference for future Public Private Partnership infrastructure projects."

"Manajemen Sampah Padat Kota di Indonesia sudah menjadi masalah, dikarenakan dengan laju pertambahan volume dan keterbatasan lahan. Konsep merubah Sampah Padat Kota menjadi Energi (WtE) merupakan konsep yang harus dilaksanakan untuk mengatur sampah padat kota dimana sampah padat akan dirubah menjadi energi listrik dan mengurangi volume sampah padat kota secara signifikan dengan membangun sistem Gasifikasi – Mesin Gas, salah satunya adalah di Surakarta, Jawa Tengah. Infrastruktur manajemen sampah padat kota merupakan salah satu infrastruktur yang dapat dikerjasamakan antara Pemerindah dan Badan Usaha (KPBU) dalam bentuk Investasi proyek dengan konsesi selama 20 tahun dan dengan metode BOOT (Build, Own, Operate, and Transfer). Sistem Gasifikasi tipe Downdraft dari Ankur Scientific Energy Technologies Pvt, Ltd digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Sekitar 300 ton/hari sampah padat kota baru dan 700 ton/hari sampah padat kota lama dijadikan sumber bahan bakar. Energi Listrik yang dihasilkan sebesar 8 MW (Gross), dengan biaya investasi sebesar Rp. 367.622.450.000. Analisa Tekno Ekonomi menggunakan metode Capital Budgeting. Hasil perhitungan didapat NPV adalah positif, IRR on project sebesar 14,5%. Pengoperasian sistem Gasifikasi berbahan bakar sampah padat kota dapat mengurangi emisi gas CH4 (Methana) yang setara dengan CO2 sebesar 85126.86 tCO2/tahun

---

Municipal Solid Waste (MSW) management is a problem in Indonesia because of the rapidly increasing volume and limited land. The Waste to Energy (WtE) concept is a concept that will be carried out for municipal solid waste management where the solid waste will be managed into electrical energy and reduce the volume of solid waste significantly by building a Gasification – engine system, one of which is in Surakarta Central Java. Municipal Solid waste management infrastructure is one of the infrastructures that can be cooperated with the scheme of Public-Private Partnership (PPP) in the form of investment projects with a 20-year concession period and the BOOT (Build, Own, Operate, and Transfer) method. Downdraft Fixed bed Gasification from Ankur Scientific Energy Technologies Pvt, Ltd used for electric generation. Around 300 tons/day new municipal solid waste and 698 tons/day old waste as fuel resources. Potential power generating capacity of 8 MW (Gross) with an investment cost of Rp 367.622.450.000. Techno-economic analysis used the Capital Budgeting method. Result calculations obtained NPV is positive, IRR on project of 14,51%. Operation of Municipal Solid Waste gasification system can reduce CH4 emission with equivalent 85126.86 tCO2/year."

"Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), sebagai pelaksana Satu Pintu untuk evaluasi, penstrukturan penjaminan, dan penyedia penjaminan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam proyek infrastruktur melalui Perjanjian Penjaminan. Perjanjian Pinjaman merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin (dalam hal ini PT PII) dan Penerima Jaminan (dalam hal ini Badan Usaha Swasta yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama) dalam rangka Penjaminan Infrastruktur. Penentuan pihak yang dapat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang mewakili kepentingan Pemerintah dalam Perjanjian Kerja Sama infrastruktur juga akan berbeda dalam tiap sektor infrastruktur. Ketentuan tentang mekanisme dan akibat hukum dari pemberian jaminan infrastruktur oleh PT PII dimaksud telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perpres No. 78 Tahun 2010) dan lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PMK No. 260 Tahun 2010). Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang obyek yang sedang diteliti, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme dan akibat hukum dari Penjaminan Infrastruktur dalam perspektif hukum perdata serta pengaturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

---

The Government of Indonesia has established a State-Owned Enterprise namely PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), as the Single-Window operator for guarantee evaluation, structuring, and provider for Public-Private Partnership (PPP) in infrastructure project through Guarantee Agreement. Guarantee Agreement is a written consent which contain rights and obligations by and between the Guarantor (in this case IIGF) and Guarantee Holder (in this case the Private Company which become the party in the Cooperation Agreement) in the context of Infrastructure Guarantee. The determination of party who can act as the Contracting Agency which represents the Government’s interest in a infrastructure Cooperation Agreement will be different in each sector of infrastructure. The provision on the mechanism and legal consequene of the provision of infrastructure guarantee has been regulated under Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company (Presidential Regulation Number 78 Year 2010) and more details under Minister of Finance Regulation Number 260/PMK.011.2010 Year 2010 on the Implementation Guidance of Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project (MoF Regulation Number 260 Year 2010). Pursuant to its form, the typology used in this research is descriptive. This descriptive method is intended to acquire clear description on the mechanism and legal consequence of Infrastructure Guarantee in the perspective of civil law and its regulation in Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company."

"Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pemegang konsesi pada Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) menghadapi beberapa tantangan, sehingga membutuhkan sumber pembiayaan dan pendapatan alternatif , salah satunya melalui skema land value capture. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis critical success factor terhadap keberhasilan penerapan penerapan land value capture pada Jalan Tol Trans-Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Melalui studi literatur, diperoleh 40 success factor dalam 5 kategori dan 14 kriteria keberhasilan penerapan land value capture pada infrastruktur transit di berbagai negara yang divalidasi oleh para pakar kedalam konteks Jalan Tol Trans-Sumatera. Success factor tervalidasi diproses melalui penilaian pakar menggunakan Metode Delphi, sehingga diperoleh 5 success factor dengan peringkat tertinggi di masing-masing kategori sebagai critical success factor penerapan land value capture pada KPBU Penugasan Jalan Tol Trans-Sumatera berdasarkan konsensus pakar. Berikutnya dilakukan analisis hubungan antar variabel yang diperoleh dari pemodelan PLS-SEM. Berdasarkan analisis hubungan pada model, diperoleh hubungan antar 5 variabel/kategori success factor antara lain Kebijakan Pemerintah (X1), Model Bisnis BUJT (X2), Manajemen Aset/Properti (X3), Lingkungan Investasi yang Mendukung (X4), serta Perencanaan Land Value Capture dan Kondisi Spesifik Proyek (X5); terhadap variabel Keberhasilan Penerapan Land Value Capture (Y1) pada KPBU Penugasan Jalan Tol Trans-Sumatera.

---

The Concession Companies of the Trans-Sumatera Toll Road (TSTR) under the state-owned enterprise (SOE) face several challenges, requiring alternative sources of financing and income, one of which is land value capture (LVC)-based area development. This study aimed to identify and analyze critical success factors required to implement land value capture on the Bakauheni-Terbanggi Besar Section of the Trans-Sumatera Toll Road. Through literature study, 40 success factors in 5 categories and 14 success criteria of land value capture implementation on rail-based infrastructure in various countries validated by experts in the context of the Trans-Sumatera Toll Road. Validated success factors were processed through a series of expert assessments using the Delphi-Method questionnaires, resulting in 5 success factors with the highest ratings in each category as critical success factors required to implement land value capture in the SOE Assignment of Trans-Sumatera Toll Road based on the experts' consensus. Afterward, the relationship between variables was obtained from the PLS-SEM modeling and analyzed. The relationship model analysis resulting in inter-variable/ categories relationship includes Government Policy (X1), BUJT Business Model (X2), Asset/Property Management (X3), Supporting Investment Environment (X4), and Land Value Planning Project Specific Capture and Conditions (X5); on the variable Implementation of the Implementation of Land Value Capture (Y1) on the SOE Assignment of the Trans-Sumatera Toll Road PPP."