Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan. Dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian internasional yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif, dipandang perlu melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna mendorong kemajuan penyelenggaraan perkeretaapian nasional. Diterbitkannya Undang-Undang erkeretaapian No. 23 tahun 2007 (UUKA) diharapkan akan membawa angin segar perkembangan pelayanan jasa perkeretaapian di seluruh Indonesia karena undang-undang itu memungkinkan keterlibatan pihak lain, selain PT KA (Persero), untuk ikut serta menyelenggarakan perkeretaapian nasiinal yang lebih kompetitif. Salah satu imbas diberlakukannya UUKA adalah ikut memaksa PT KA (Persero) ikut serta dalam kancah persaingan usaha perkeretaapian dan segera menerapkan langkahlangkah persiapan menyongsong era persaingan dalam jasa perkeretaapian. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan pembentukan anak perusahaan (PT KCJ) yang khusus menyelengarakan sarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek yang dibentuk dalam kondisi adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Mengingat kekhasan karakteristik pola perjalanan maupun operasi kereta di wilayah Jabodetabek maka membutuhkan pengaturan khusus dalam perjanjian antara PT KA (Persero) dan PT KCJ agar terjadi keselarasan operasi dan pelayanan sehingga pada akhirnya tujuan sebagaimana digariskan pemerintah dalam pembentukan anak perusahaan dapat segera tercapai.

---

Railways as one of transportation mode has special and eminent characteristic, especially in its ability to transport mass passengers and commodities, energy savings, space savings and high level of security, low contamination level and more efficient compares to other mode of land transportation for long distance transport and for area with high level of density such as commuter transportation. With the railways technology development and the transformation of strategic environment that becomes more competitive and not be able to be separated from the international economic system that emphasize in the foundation of fairness, transparency and non discriminative, it is consider necessary to involve the province or region government and private owned company in order to stimulate the enforcement of the national railways development. The issuance of the Law No.23/2007 in regards to the Railways Regulation is expected to convey fresh atmosphere for the development of the railways services in Indonesia, since such Law/Regulation make it possible for the involvement of other party besides PT. KA (Persero) to accede in the more competitive national railways. One of the implication due to the implementation of Railways Regulation is to coerce PT.KA (Persero) to involve in the term of railways business competition and to implement the necessary preparation to support the business competition era in railway services. One of the effort performed in by the establishment of the new subsidiary of PT.KA (PT.KCJ) that specilized to operate the railways within the area of Jabodetabek thatwas established in the condition with certain limitation. In accordance to the characteristic of rout pattern as well as the train operation in Jabodetabek area, therefore it requires special arrangement in the Agreement between PT.KA (Persero) and PT.KCJ in order to invent the harmony in operation and services terms which at the end, the purpose as stipulated by the Government in the establishment of PT.KA?s subsidiary can be achieved."

"Tesis ini membahas tentang Implementasi PPK- BLUD terhadap keberlangsungan Puskesmas Kecamatan Tebet. Sesuai dengan SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 2086/2006 tanggal 28 Desember 2006, dengan ditetapkan Pola Pengelolahan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD) ini berlaku di Puskesmas Kecamatan Tebet , Jakarta Selatan secara bertahap dengan menggunakan pendekatan manajemen Puskesmas.Komitmen dari Manajemen Puskesmas Kecamatan Tebet dalam otonomi penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD dan pendapatan yang diperoleh dan jasa layanan berupa retribusi yang berasal dari masyarakat, pendapatan operasional BLUD ini dapat dikelola langsung untuk membiayai operasional dan belanja pegawai . Terjadi peningkatan penerimaan retribusi di tahun 2008 sebesar 5% dari anggaran tahun 2007, sedangkan pada tahun 2008 terjadi peningkatan subsidi APBD sebesar 10% dari APBD tahun 2007. Hal ini menyebabkan jauhnya Puskesmas untuk dapat mandiri, namun karena timbulnya pergeseran masalah kesehatan, maka manfaat dari subsidi APBD ini dapat dirasakan oleh Puskesmas untuk dapat mengantisipasi masalah kesehatan tersebut.Otonomi dalam perencanaan strategis diaplikasikan dengan wewenang penetapan visi dan misi, penetapan tujuan umum secara luas, pengelolaan aset dan pertanggungjawaban kegiatan operasional. Prinsip kepemimpinan yang berkomitmen dengan meningkatkan komunikasi, kesadaran, motivasi dan melibatkan pegawai dalam mengatur dan mengawasi Puskesmas, termasuk didalamnya pemberian reward bagi yang berprestasi misalnya diikutkan dalam pemilihan karyawan teladan, mengikuti kursus singkat dengan biaya ditanggung oleh Puskesmas, imbalan lainnya dapat diberikan dalam bentuk jasa medis/insentif yang besarannya berbeda beda tergantung dari penilaian kinerja pegawai.Dalam survey kepuasaan pelanggan yang dilakukan pada bulan September 2007 di poli umum , kenyataan yang ada masih kurang dibandingkan dari harapan Puskesmas , hal ini menambah motivasi pegawai apalagi sejak ditetapkannya Manajemen ISO 9001-2000, Puskesmas harus dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Puskesmas memang harus memenuhi kebutuhan masyarakat, dan masyarakat menganggap Puskesmas dapat memenuhi kebutuhan akan kesehatannya. Sehingga menimbulkan nilai positif bagi keberlangsungan PPK- BLUD Puskesmas Kecamatan Tebet, mengingat pendapatan yang diperoleh dari retribusi menjadi salah satu andalan beroperasinya Puskesmas. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Tebet dengan menggunakan penelitian studi kualitatif deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Puskesmas Kecamatan Tebet perlu melakukan diversifikasi usaha dengan membentuk unit usaha baru (misalnya poli akupuntur, poli perawatan kulit wajah) sebaiknya Pemerintah Daerah DKI Jakarta perlu melakukan peninjauan ulang terhadap besaran tarif yang sudah diberlakukan sejak tahun 2006, kedepannya perlu dilakukan suatu studi yang lebih luas dengan sampel yang lebih besar untuk melihat implementasi PPK-BLUD di puskesmas-puskesmas di DKI Jakarta agar dapat menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan (policy recommendation) untuk Pemerintah DKI Jakarta terkait kebijakan PPK-BLUD, Untuk mengoptimalkan pelayananan kepada masyarakat, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, mencari pasar baru dengan cara meningkatkan pemasaran Puskesmas Kec Tebet melalui usaha menyebarkan leaflet, brosur, media promosi lainnya ke perkantoran swasta, home industri, perusahaan swasta dan kompleks perumahan golongan menengah keatas, melakukan talk show diradio swasta di Jakarta Selatan, mengikuti pameran di acara- acara seperti seminar awam dan seminar ilmiah dam penerbitan artikel di media."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perencanaan pajak atas restitusi PPN pada PT BAP-WASKITA-WIKA KSO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya perencanaan pajak atas restitusi PPN pada PT BAP-WASKITA-WIKA KSO sangat tidak memadai, yang mengakibatkan buruknya sistem administrasi PPN khususnya dalam proses restitusi PPN, seperti: 1 terjadinya keterlambatan penyampaian Faktur Pajak Masukan beserta kelengkapan dokumen dari salah satu tim/divisi proyek; dan 2 adanya kesalahan dalam pemilihan rekanan. Selain itu, kurangnya pengetahuan atau pemahaman akan ketentuan dan peraturan perpajakan mengakibatkan adanya kesalahan dalam menerbitkan Faktur Pajak Keluaran serta minimnya upaya perlawanan yang dilakukan pada saat dan setelah proses pemeriksaan, seperti menyetujui seluruh koreksi atas temuan pemeriksaan dan menerima begitu saja Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB yang diterbitkan. Pada akhirnya, ketiadaan perencanaan pajak yang memadai atas restitusi PPN menimbulkan adanya sanksi administrasi pajak berupa kenaikan, pembayaran pokok, dan bunga yang jumlahnya cukup material. Sanksi tersebut dikenakan berdasarkan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the efforts of tax planning on VAT refund in PT BAP WASKITA WIKA KSO. This research use qualitative approach with descriptive research type. It concluded the tax planning efforts on VAT refund in PT BAP WASKITA WIKA KSO are inadequate, it causing poor VAT administration system especially in VAT refund process, such as 1 delay in submitting the Input Tax Invoice along with the completeness of documents from one of the project rsquo s team or division and 2 mistake in choosing partners or suppliers. Moreover, the deficient of knowledge and understanding of tax laws and regulations lead to error in issuing Output Tax Invoice as well as the lack of counter measures carried out during and after the tax examination process, such as approving all corrections made on tax examination findings and just accepting the Tax Underpayment Assessment Letter SKPKB issued. In the end, the absence of adequate tax planning on VAT refund lead to the administrative tax sanctions such as increase in amount, principal payment, and interest in significant amount. The sanctions are imposed under Article 13 paragraph 3 and Article 19 paragraph 1 of the Law of General Provisions and Tax Procedures Number 6 of 1983 as lastly amended by Law Number 16 of 2009."