Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fajar Adibuana Permana
" Kereta api di Indonesia telah dimonopoli oleh perusahaan milik negara sejak awal. UU No. 23 Tahun 2007 diperkenalkan untuk memberikan sektor swasta suatu kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengoperasian kereta api. Namun, kereta api adalah dianggap sebagai barang publik oleh karena itu distribusinya tidak dapat sepenuhnya dipindahkan ke sektor swasta. Karena itu, setiap sektor swasta harus berkomitmen a kemitraan dengan pemerintah melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk berpartisipasi di sektor kereta api. Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk publik-swasta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qurrat Aynun Abu Ayub
" Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S68035
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Helen Fidelia
" Dampak yang luas dari keberadaan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Infrastructure Driven Economy) membuat proyek-proyek infrastruktur tersebut menjadi penting dan vital untuk direalisasikan. Namun kondisi keterbatasan dana dan hambatan aspek lainnya membuat percepatan pembangunan infrastruktur yang telah lama digalakkan Pemerintah menjadi terhambat. Salah satu solusi untuk kendala tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pola Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun pada prakteknya, penerapan pola KPS ... "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2010
S50595
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library