Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Rizky Aldila
Analisa hukum keputusan majelis pengawas pusat notaris yang diajukan kepada pengadilan tata usaha negara : studi kasus Putusan PTUN Jakarta No. 43/G/2011/PTUN-JKT = Legal analysis of notary supervisory council decision submitted to the state administrative court : case study No. 43/G/2011/PTUN verdict of Jakarta-JKT / Muhammad Rizky Aldila
" ABSTRAK
Pada dasarnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum dan HAM. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada Pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara Pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut. Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disingkat dengan MPD) di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat dengan MPW) di ... "
2013
T39218
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library