Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query
Riva Nichrum
"
ABSTRAK
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Kegiatan
menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil
kepada pihak yang berhak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis
dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak memberikan jaminan perlindungan
hukum bagi pemegang hak atas tanah, baik dari mekanisme pembebasan tanah,
maupun dari manipulasi makna ?kepentingan umum? telah menyebabkan
pemerintah memiliki catatan buruk dalam pengaturan pengadaan tanah. Dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ini sangat ...
"
2012
T31140
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
E.M. Alfalesa
"
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang Mekanisme Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum khususnya pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Proyek Pembangunan Drilling, Flowline Dan Access Road Di Kabupaten Wajo. Konsinyasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2012 berbeda dengan konsinyasi yang di atur dalam KUH Perdata, dimana dalam KUH Perdata konsinyasi dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara para pihak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44980
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Umaya Indah Syafitri
"
Kemacetan adalah salah satu masalah urgent yang ada di ibukota dan menuntut untuk segera diselesaikan. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah tersebut, namun keterbatasan tanah untuk pembangunan menuntut harus diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan MRT di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T46278
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dhimas Prabu Anggoro Putro
"
Akses jalan pada bidang tanah merupakan hak yang diatur di UUPA dan KUHPerdata. Ketidakjelasan mengenai status akses jalan dapat menyebabkan potensi sengketa di kemudian hari. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pemberian akses jalan pada Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Smn dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk memberikan tindak lanjut atas pertimbangan hakim mengenai pelaksanaan pemberian akses jalan sebagaimana pada Putusan a quo. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Azsmar Haliem
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai permohonan kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan dengan alasan kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UUKPKPU. Adapun kondisi-kondisi yang dapat dijadikan alasan kepentingan umum itu sendiri, belum didefinisikan secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan. Hal ini menyebabkan luasnya cakupan unsur kepentingan umum. Metode penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian hukum dalam bentuk yuridis normatif, khususnya membahas penerapan kepentingan umum dalam permohonan kepailitan pada Putusan No. 02/Pailit/2005/PN.Niaga/Mdn, dan, Putusan No. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst ...
"
2017
S69916
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ketut Ayu Paramita
"
ABSTRAK
Di Propinsi Bali, tepatnya pada Desa Yeh Embang, Kabupaten Negara, Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yakni untuk pembuatan Jalan Umum, tidak diikuti dengan Pembayaran Ganti Rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pemerintah Daerah setempat hanya melakukan kesepakatan dengan para pemegang hak tanpa mengikuti peraturan. Terjadi kesepakatan yaitu para pemegang hak memberikan sebagian tanah mereka tersebut tanpa ganti rugi untuk pembuatan jalan umum, dengan berdalih jalan umum ini merupakan kebutuhan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45361
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maya Yuristha Payoga Putri
"
Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam praktiknya sering kali masyarakat dirugikan dalam pengadaan tanah.Permasalahan yang kerap kali melatar belakangi timbulnya sengketa pengadaan tanah ialah penolakan masyarakat setempat terhadap lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang berakibat kerugian terhadap pemegang hak atas tanah.
Tesis ini membahas mengenai sengketa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45000
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zhafirah Zhafarina
"
Tesis ini membahas permasalahan penetapan nilai ganti kerugian pengadaan tanah dalam kasus pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Malang. Pihak yang berhak tidak sepakat dengan nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah karena merasa nilai tersebut tidak layak dan adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain evaluatif.
Hasil penelitian menyarankan bahwa penetapan nilai ganti kerugian oleh Penilai dilakukan secara transparan dan seharusnya pihak yang berhak yang berkeberatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46596
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fernanda Akbar Budiman
"
Berkaitan eratnya kepemilikan tanah dengan fungsi sosial atas tanah, mengandung arti pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban untuk menggunakan maupun memanfaatkan tanahnya dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Seperti kejadian yang terjadi pada Kabupaten Langsa di Aceh diketahui PTPN I karena berdasarkan pertimbangan Hakim, ganti rugi yang diberikan kepada PTPN I sudah adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk Lembaga Penilai Publik ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sarah Salamah
"
Pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini pada dasarnya ditujukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun swasta. Salah satu faktor penting dalam menunjang pembangunan tersebut adalah pengadaan tanah, akan tetapi pelaksanaan pengadaan tanah yang ditujukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada prakteknya masih memiliki kendala sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan tersebut ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26168
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
