Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Health problems in districts can be caused by political dynamics in a decentralized era. This study analyzes the political dimension in health policy making in districts in East Java. Phenomenological qualitative approach is used with case study design. The results showed that political interests affect planning-budgeting, selection of executive officers, and procurement of goods and services in the health sector. Head of the health district office and director of the district hospital act as the agent whereas the district mayor and the legislature act as the principles. Not only principle-agent relationship is influenced by relationship between institutions and interpersonal relationship, it is also inflenced by personal values of the political elite and actor concerning health issue. Those three factors influence and intervene the decision space in health policy making. Non-political elites such as business people and invisible hand also influence the decision space. Political skill, a term which has no relation whatsoever in practical politics behavior that refers to a package of specific strategies and skills which in this case assists health policy actor in achieving public health main goals, directs policy making in accordance with health normative goal. Political skill should be adopted as a prerequisite competence for district-level structural officials in health sector.

---

Masalah kesehatan kabupaten/kota dapat disebabkan oleh dinamika politik di era desentralisasi. Penelitian ini menganalisis dimensi politik dalam penentuan kebijakan kesehatan kabupaten/kota di Jawa Timur. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan dengan rancangan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan politik mewarnai perencanaan-penganggaran, penentuan pejabat dan pengadaan barang-jasa di sektor kesehatan. Kepala dinas kesehatan dan direktur RSUD merupakan agen sedangkan kepala daerah dan DPRD adalah prinsipal. Selain dipengaruhi oleh hubungan antarkelembagaan dan hubungan interpersonal, pola hubungan prinsipal-agen yang ada juga dipengaruhi oleh personal values elit dan aktor politik tentang kesehatan. Ketiga hal tersebut secara bersama dapat memengaruhi dan mengganggu decision space pada proses penentuan kebijakan kesehatan. Kehadiran elit nonpolitik yaitu pelaku bisnis dan the invisible hand juga mempengaruhi decision space tersebut. Political skill sebagai sebuah paket strategi dan ketrampilan yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan demi tercapainya tujuan utama kesehatan masyarakat dan tidak berkaitan sama sekali dengan perilaku politik praktis yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan mengarahkan penentuan kebijakan sesuai tujuan normatif kesehatan. Parameter political skill hendaknya diadopsi sebagai syarat kompetensi bagi pejabat struktural di kabupaten/kota, khususnya di sektor kesehatan."

"Riset ini membahas mengenai kepentingan politik pemerintah pusat di wilayah otonom. Hong Kong adalah wilayah otonomi khusus Tiongkok yang memiliki hak otonomi eksklusif kecuali pada bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Permasalahan berawal dari Keputusan National Peoples Congress Standing Committee (NPCSC) tahun 2014 mengenai pelaksanaan universal suffrage untuk pemilihan Chief Executive Hong Kong Keputusan tersebut dianggap tidak demokratis oleh kelompok pro-demokrasi. Kelompok pro-demokrasi menduga ada intervensi politik Pemerintah Tiongkok yang ingin membatasi perkembangan demokrasi melalui keputusan NPCSC. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana Pemerintah Tiongkok menggunakan Keputusan NPCSC mengenai Reformasi Pemilihan Umum Hong Kong tahun 2014 sebagai alat dalam membatasi perkembangan Demokrasi di Hong Kong. Untuk menganalisa masalah tersebut, riset ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Lebih lanjut, permasalahan dalam riset ini dianalisis menggunakan teori Terry M. Moe mengenai rational choice di dalam institusi. Teori ini menjelaskan bagaimana pihak yang berkuasa mempertahankan status quo kekuasaannya. Terdapat dua temuan dari riset ini. Pertama, terdapat hubungan antara Pemerintah Tiongkok dan NPCSC yang keduanya dikontrol oleh Partai Komunis Tiongkok. Kedua, hubungan tersebut mempengaruhi keputusan NPCSC tahun 2014 untuk memberikan syarat-syarat yang sulit dilaksanakan oleh calon Chief Executive untuk maju di pemilihan umum. Syarat-syarat yang ada adalah bentuk electoral authoritarian regime dari Pemerintah Tiongkok yang ingin mempertahankan status quo. Status quo yang berjalan pada tahun 2014 adalah keunggulan kelompok loyalis pro-Beijing di pemerintahan Hong Kong. Konsekuensi dari diloloskannya Keputusan NPCSC tahun 2014 oleh parlemen Hong Kong adalah tetap berjalannya status quo sampai dengan tahun 2047, walaupun dengan adanya universal suffrage. Tahun 2047 adalah batas akhir perjanjian Sino-British Joint Declaration yang menjamin hak otonomi eksklusif Hong Kong.

---

This research discusses the central governments interests in autonomous region. Hong Kong is Chinas Special Administrative Region which has its own exclusive autonomy in many aspects of government except in national security and foreign affairs. The problem came from a decision made by National Peoples Congress Standing Committee in 2014 about the implementation of universal suffrage in Hong Kongs Chief Excecutive election. The decision was deemed undemocratic by pro-democracy groups. They assumed that Chinas government was trying to obstruct the growth of democracy in Hong Kong throught NPCSCs decision. This problem raises a question about how the Chinese government used NPCSCs decision about Hong Kongs electional reform 2014 as a tool to limit the development of democracy in Hong Kong. To analyze this problem, this research uses qualitative method with literature studies. Furthermore, the problem in this research is analyzed using Terry M. Moes theory on rational choice in an institution.

This theory explains how the dominant group defends the status quo under its rule. There are two findings in this research. First, there is a relationship between Chinese government and NPCSC in which both of them are controlled by Communist Party of China. Second, the previously mentioned correlation has an impact towards 2014 NPCSC decision in form of requirements which deter Chief Executive candidates to run for the office. Those requirements are form of electoral authoritarian regime from the Chinese government which wants to preserve the status quo. The status quo in 2014 the status quo gave advantages to pro-Beijing loyalists in Hong Kong government. The consequence of the passage of NPCSC decision by Hong Kong parliament in 2014 is the preservation of status quo until 2047, although with the existence of universal sudfrage. 2047 is the deadline of Sino-British Joint Declaration which guarantees autonomous rights of Hong Kong."

"Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan sebuah kelompok gerakan oposisi politik masyarakat sipil yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagai bentuk gerakan perlawanan terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo. Dalam melakukan aksi-aksi politiknya, gerakan KAMI hanya bergerak melalui penyampaian kritik kepada pemerintah yang dilakukan oleh masing-masing deklaratornya. Berbagai strategi dilakukan oleh gerakan KAMI untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Dengan menggunakan teori Oposisi Demokrasi menurut Alfred Stepan (1997) dan teori Strategi dan Sumber Daya Gerakan oleh Paul Almeida (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh gerakan oposisi politik KAMI dalam perannya mengkritik dan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian wawancara sebagai data primer; serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran gerakan KAMI sebagai gerakan oposisi politik tingkat masyarakat tidak terlepas dari upaya membangun kekuasaan dan kepentingan politiknya melakukan berbagai strategi politik yang dilakukan oleh KAMI. Selain itu, Peneliti juga menyimpulkan bahwa para deklarator KAMI lebih memilih untuk melakukan aksi-aksi penyampaian kritiknya secara individu dibandingkan harus melakukan aksi mobilisasi massa secara kolektif. 

---

The Coalition for Action to Save Indonesia (KAMI) is a civil society political opposition movement group formed on August 18, 2020 as a form of resistance movement against Joko Widodo's government regime. In carrying out its political actions, the KAMI movement only moves by conveying criticism to the government carried out by each of its declarators. Various strategies were carried out by the KAMI movement to build power and achieve its political interests in Indonesia. By using the theory of Democratic Opposition according to Alfred Stepan (1997) and the theory of Movement Strategy and Resources by Paul Almeida (2019), this study aims to determine the strategy carried out by the KAMI political opposition movement in its role of criticizing and as a counterbalance to government power to build power and achieve its political interests in Indonesia. This study uses qualitative research methods with interview research techniques as primary data; as well as literature studies as secondary data. The results of the study conclude that the presence of the KAMI movement as a community-level political opposition movement is inseparable from efforts to build power and its political interests in carrying out various political strategies carried out by KAMI. In addition, the researcher also concluded that KAMI declarators prefer to carry out actions to convey their criticism individually rather than having to carry out mass mobilization actions collectively."

"China dan Jepang adalah dua negara yang memiliki sejarah panjang hubungan rivalitas yang tinggi. Meskipun Jepang adalah rival China, China tetap menerima Official Development Assistance (ODA) dari Jepang. Jumlah ODA Jepang yang disalurkan ke China tidak lah sedikit. Jepang bahkan selalu menjadi salah satu donor utama di China. Hampir 60% ODA yang diterima China adalah dari Jepang. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa China memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang mempengaruhi keputusannya untuk tetap menerima ODA dari Jepang di tengah-tengah peningkatan hubungan rivalitas China dan Jepang di periode 2001-2007. Adapun kepentingan ekonomi China adalah mempertahankan nilai perdagangan dan investasi China dengan Jepang. Sementara itu, kepentingan politik China sendiri terbagi menjadi dua: politik domestik yang berkaitan dengan legitimasi Partai Komunis China dan politik internasional yang berhubungan dengan kepentingan China dalam mempertahankan citra dirinya sebagai negara berkembang.

---

China and Japan are two countries which posses long standing historical rivalry relations among each other. Despite the high tension between them, until 2007 China still accepts Japan`s Official Development Assistance (ODA). The amount of Japanese ODA disbursement to China is significantly large. Nearly 60% of cumulative total of ODA that China has received are from Japan. Through the use of qualitative method, this research identified that China has economic and political interests which influence China`s decision in accepting Japanese ODA. China`s economic interests towards Japan`s ODA lie in increasing trade with Japan and also securing Japanese investment in China. Moreover, China has domestic and international political interests as well. In domestic political dimension, China`s interest towards Japan`s ODA is to stabilize and strengthen China`s Communist Party`s legitimation as the one only party that rules China. Then, in international politics dimension, China wants to be seen as a peaceful developing country by accepting Japan`s ODA while China-Japan relations itself is full of hostility."

"Peristiwa - peristiwa yang melandasi naik turun hubungan Indonesia Australia telah "diberitakan" oleh media massa Indonesia dengan inteprestasi yang berbeda sesuai dengan agenda masing - masing media tersebut. Dengan menggunakan metode analisis isi, penditian ini menganalisis berita berita Australia di dua suratkabar nasional Indonesia setelah satu tahWI terpilihnya Kevin: Rudd sebagai Perdana Menteri ( November 2007 - November 2008). Di era kecanggihan dunia informasi membuat pilihan - pilihan sumber berita menjadi beragam. Tidak adanya agenda setting membuat berita berita teutang Australia hanya didasarkan pada keadaan dan isu yang ada saja. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi pihak luar yang berkepentingan untuk dapat men-set berita sesuai kehendak dan kepentingan politik tertentu.

---

The events on which the fluctuations of the Indonesia-Australia ties are based have been "reported" by the Indonesian mass media with different interpretations according to the agenda of each media source. Using the content analysis method, this research analysed the Australian news in two Indonesian national newspapers a year after the electora1 win of Kevin Rudd as Prime Minister ( November 2007 - November 2008). In this modem era and with available facilities from newspapers, options fur news sources have changed and have been more diverse. The absence of an agenda setting means the news reported is only based on the existing situations and issues, and this situation provides opportunities fur concerned external parties to set and direct news towards certain political wills and interests."

"[ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan dalam bentuk hibah non-proyek senilai 14,6 milyar yen kepada Indonesia untuk bencana tsunami yang melanda Aceh tahun 2004 yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Selama ini ODA Jepang, khususnya bantuan kemanusiaan didominasi oleh bantuan pinjaman proyek yang diasumsikan sangat sarat dengan kepentingan ekonomi Jepang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis motif serta kepentingan yang mengiringi pemberian bantuan kemanusiaan tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yang mengacu pada kerangka analisis motif dan kepentingan negara dalam pemberian bantuan luar negeri yang diajukan oleh John Degnbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen.Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua motif dan kepentingan Jepang yang mengiringi pemberian bantuan kemanusiaan tersebut, yaitu motif politik, berupa ambisi Jepang menjadi preeminent power di kawasan Asia dan perolehan prestige politik di antara negara donor lain; dan motif ekonomi, berupa perolehan kemudahan akses sumber daya ekonomi Aceh, yaitu hasil laut.

---

ABSTRACTThis study focuses on the provision of humanitarian aid in the form of non - project grants worth 14.6 billion yen to Indonesia for the tsunami that struck Aceh in 2004 given by the government of Japan. Japan’s ODA history, particularly humanitarian aid, has been dominated by loan which is assumed to provide economic advantages over Japan as donor. This study is aimed to identify and analyze the motives and interests behind the provision of humanitarian aid. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the analytical framework behind donor motives and interests of foreign aid as written by John Degnbol-Martinussen and Poul Engberg-Pedersen. The findings show that there are two motives and interests behind the provision of humanitarian aid, political motive and economic motive. The political motive is Japan’s ambitions to become preeminent power in Asia and the acquisition of political prestige among donors. The economic motive is Japan’s acquisition of the ease of access to economic resources in Aceh, specifically marine resources.;This study focuses on the provision of humanitarian aid in the form of non - project grants worth 14.6 billion yen to Indonesia for the tsunami that struck Aceh in 2004 given by the government of Japan. Japan’s ODA history, particularly humanitarian aid, has been dominated by loan which is assumed to provide economic advantages over Japan as donor. This study is aimed to identify and analyze the motives and interests behind the provision of humanitarian aid. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the analytical framework behind donor motives and interests of foreign aid as written by John Degnbol-Martinussen and Poul Engberg-Pedersen. The findings show that there are two motives and interests behind the provision of humanitarian aid, political motive and economic motive. The political motive is Japan’s ambitions to become preeminent power in Asia and the acquisition of political prestige among donors. The economic motive is Japan’s acquisition of the ease of access to economic resources in Aceh, specifically marine resources., This study focuses on the provision of humanitarian aid in the form of non - project grants worth 14.6 billion yen to Indonesia for the tsunami that struck Aceh in 2004 given by the government of Japan. Japan’s ODA history, particularly humanitarian aid, has been dominated by loan which is assumed to provide economic advantages over Japan as donor. This study is aimed to identify and analyze the motives and interests behind the provision of humanitarian aid. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the analytical framework behind donor motives and interests of foreign aid as written by John Degnbol-Martinussen and Poul Engberg-Pedersen. The findings show that there are two motives and interests behind the provision of humanitarian aid, political motive and economic motive. The political motive is Japan’s ambitions to become preeminent power in Asia and the acquisition of political prestige among donors. The economic motive is Japan’s acquisition of the ease of access to economic resources in Aceh, specifically marine resources.]"

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis proses produksi berita politik yang terjadi di Media Indonesia dan Koran Sindo selama proses kampanye Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2016-2017. Proses produksi yang dianalisis adalah area gate, yakni area yang menentukan berita-berita yang akan dipublikasikan oleh sebuah media. Berita-berita politik yang dihasilkan kedua media massa tersebut cenderung mendukung salah satu calon, yakni Media Indonesia mendukung pasangan Ahok-Djarot sedangkan Koran Sindo mendukung pasangan Anies-Sandi. Hal ini kemudian mengarahkan kepada pemahaman bahwa media-media tersebut berusaha mewujudkan kepentingan politik dari pemiliknya yang juga merupakan aktor politik pimpinan partai politik . Penulis berargumen bahwa area gate di kedua media tersebut dikendalikan oleh pemilik media. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data primer dan data sekunder. Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan di atas adalah Gatekeeping Model oleh W. Lance Bennet, yang mengidentifikasi adanya 4 area gate dalam proses produksi berita. Permasalahan pemilik media sebagai gatekeeper, dapat dikategorikan ke dalam model economic ideal-type. Tetapi ketika kepentingan politik dari pemilik media yang menjadi gatekeeper, model Bennet memerlukan penambahan tipe gatekeeping dan modifikasi untuk beberapa dimensi dalam model tersebut. Penelitian ini membuktikan adanya intervensi, secara tidak langsung, oleh pemilik media terhadap ruang redaksi.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis was to analyze the production process of political news in Media Indonesia and Koran Sindo during political campaign of Jakarta Governor Election 2016 2017 . In particular, at the gate area of production process of political news. The political news that produced by those media had a tendency to support one of the candidates, Ahok Djarot supported by Media Indonesia and Anies Sandi supported by Koran Sindo. That condition then lead to the undestanding that those media seek to produced news in accordance with the political interests of its owner, who is also the leader of the political party. The writer of this thesis argued that gate area in both media is controlled by the media owner. This thesis used a qualitative method and referred to the primary and secondary data sources to answer the research question. The thesis used the gatekeeping model theory by W. Lance Bennet, who identified the existence of 4 gatekeeping areas at the production process of political news. The media owner as a gatekeeper actor categorized into an economic ideal type model. But, when the political interests of media owner as a gatekeeper, then Bennet rsquo s gatekeeping model requires modification. The thesis proved an indirect intervention by media owners in the newsroom."