Hasil Pencarian

Ditemukan 116 dokumen yang sesuai dengan query

Elizabeth Karina Leonita

Perlindungan hukum bagi pembeli barang jaminan melalui lelang ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Lelang (Studi kasus lelang Gedung Aspac oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional)

" Tesis ini membahas konsep hukum mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi pembeli lelang yang beritikad baik. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pembeli lelang di sini, berarti bahwa barang yang dibelinya melalui lelang itu seharusnya bebas dari tuntutan pihak ketiga, pembeli lelang mempunyai hak penuh atau hak absolut atau hak kebendaan atas barang lelang terkait, seperti hak milik atau hak kebendaan lainnya yang dapat dipertahankan terhadap gugatan dari siapapun. Penelitian ini difokuskan kepada perlindungan hukum bagi ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27321

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Luluk Arnawati Kusiana

Kedudukan Notaris dalam Memperkuat Kepastian hukum Para Pelaku Usaha pada Akta Pendirian Koperasi

" ABSTRAK
Masyarakat perkoperasian harus terus menerus memperoleh pembinaan dari Pemerintah agar koperasi yang didirikan tidak sekedar menjadi organisasi sekumpulan orang-orang tetapi benarbenar merupakan badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas dasar kekeluargaan. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah penandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Ikatan Notaris Indonesia yang menghasilkan keputusan bahwa Akta Pendirian Koperasi harus dibuat oleh/dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Permasalahan hukum dalam hal hubungan diantara anggota koperasi dan mekanisme organisasinya yang diatur ... "

2007

T36888

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siahaan, Richard Pardomuan Parulian

Analisis kebijakan penangkal praktik thin capitalization di indonesia

" Tesis ini membahas tentang praktik-praktik thin capitalization yang dilakukan Wajib Pajak di Indonesia dan perbandingan ketentuan thin capitalization di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Inggris, Luxembourg, Cina, Perancis, Belgia, Canada, Spanyol, Rusia dan Jerman serta menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani praktik-praktik thin capitalization. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan positivism. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan Pajak Penghasilan atas praktik-praktik thin capitalization masih belum memenuhi asas kepastian hukum sehingga disarankan agar pemerintah ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

T28140

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

I Nyoman Putu Budiartha, 1959-

Hukum outsourcing: konsep alih daya, bentuk perlindungan, dan kepastian hukum

Malang: Setara Press, 2016

344.01 INY h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Irawan Soerodjo

Kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia

Jakarta: Arkola,

346.04 IRA k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Citta Kartika

Analisis kepastian hukum pada penerapan dasar pengenaan pajak-pajak pertambahan nilai atas jasa PT. M sebagai pialang reasuransi

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2009

S10471

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Irfan Falah

Analisis pemenuhan atas kepastian hukum pada kebijakan pembatasan pengajuan keberatan

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2009

S10474

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Taufiq Akbar Kadir

Penawaran Umum Koin Perdana (Iinitial Coin Offering) Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia = The public offering of crypto assets Review of Consumer Protection Law In Indonesia

" Penawaran umum koin kripto yang dikenal dengan Intial Coin Offering yang disingkat ICO adalah mekanisme baru untuk penggalangan modal usaha yang dilakukan oleh perusahaanprusahaan startup. Mekanisme transaksi koin kripto pada ICO ini melibatkan pelaku usaha (founder atau developper) yang menerbitkan koin atau token sebagai koin kripto baru, kemudian koin kripto tersebut ditawarkan kepada masyarakat secara umum disertai dengan dokumen Whitepaper. Mekanisme transaksi koin kripto melalui ICO di beberapa negara menimbulkan banyak masalah seperti praktek-praktek ICO ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fauzie Kamal Ismail

Kepastian hukum atas akta notaris yang berkaitan dengan pertanahan = The legal certainly of the land deed

" Secara normatif perluasan kewenangan baru Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sudah jelas pengaturannya dan dapat diimplementasikan, namun dalam prakteknya di lapangan kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) butir f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak dapat dilaksanakan pendaftarannya pada Badan Pertanahan Nasional, dengan tidak dapat didaftarnya akta tersebut pada Badan Pertanahan Nasional maka timbul permasalahan, yaitu Bagaimana kepastian hukum terhadap akta ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28849

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Adityo Ramadhan

Analisis Yuridis Mengenai Teori Keadilan Sebagai Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Kerjasama Bisnis Secara Lisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/PDT/2013) = Juridical Analysis Concerning Justice Theory as Protection for Disadvantaged Parties in the Oral Business Cooperation Agreement (Case Study On Supreme Court Decision Number 1347 K/Pdt/2013)

" Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang. Permasalahan timbul ketika usaha bersama (joint venture) ini dilakukan melalui perjanjian secara lisan yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan hukum dikarenakan tidak ada hukum secara mengikat tentang usaha bersama (joint venture) tersebut. Hal ini terjadi ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian