Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas akhir ini membahas model inventori dengan kenaikan harga yang telah diketahui, sehingga terdapat waktu T yaitu kesempatan terakhir untuk memesan. Kebijaksanaan yang akan diambil adalah menentukan berapa banyak jumlah barang yang dipesan dan kapan saja terjadi pemesanan. Kebijaksanaan ini dibagi menjadi 2 tipe yaitu kebijaksanaan tipe 1 dengan inventori dihabiskan pada waktu T dan kebijaksanaan tipe 2 dengan inventori tidak dihabiskan pada waktu T. Kedua tipe kebijaksanaan ini akan dibahas menggunakan model inventori dengan horison terbatas dan horison tak terbatas, serta akan dibandingkan kebijaksanaan mana yang menghasilkan solusi yang optimal yaitu total biaya inventori minimum."

"Krisis pangan global berulang lagi pada periode 2007-2008. NB (negara berkembang) dan Indonesia meresponnya melalui sejumlah kiat , sehingga krisis tersebut tidak berdampak buruk terhadap instabilitas harga pangan DN (dalam negeri)...."

"Pada tahun 2002-2008 terjadi kenaikan harga internasional yang cukup tajam pada sejumlah komoditas primer. Studi ini akan mencoba menjelaskan bagaimana pola konvensional transformasi struktur produksi dan ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas primer tersebut menggunakan regresi data panel 33 provinsi di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa kenaikan harga internasional komoditas primer terbukti tidak menghambat pola konvensional transformasi struktur produksi dan ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan oleh teori Chenery. Studi ini menawarkan sejumlah penjelasan mengapa kenaikan harga internasional komoditas primer tidak signifikan mempengaruhi struktur produksi, yang diukur dengan kontribusi produksi sektoral, maupun struktur ketenagakerjaan yang diukur dengan proporsi tenaga kerja sektoral.

---

During the year 2002-2008, international primary commodity price experienced a significant increase. This study will explain how the conventional pattern of transformation of the production and labor market structure have been influenced by the rising international price of primary commodity, using the panel data regression from 33 provinces in Indonesia. This study finds no evidence that increases in international primary commodity price has restricted the conventional pattern of transformation of both production and labor market structure, as explained by Chenery's theory. This study also offers some explanations of why increases in international primary commodity price has not been significant in influencing neither the production structure, measured by contribution of sectoral production, nor the labor market structure, measured by sectoral labor proportion."

"Tugas akhir ini membahas strategi Early Purchase dan Modified Lot Size untuk mengantisipasi kenaikan harga yang diketahui dari suatu barang sehingga biaya yang dikeluarkan pada sistem inventori menjadi minimal."

"Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebenamya merupakan salah satu pilihan kebijakan yang cukup dilematis bagi Pemerintah Republik Indonesia kenaikan ini mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat Hal ini menyebabkan kebijakan pemerintah yang tidak populer ini selalu menimbulkan reaksi negatif di hampir setiap kalangan, apakah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi kepentingan publik maupun para ahli dalam bidangnya masing-masing dengan segala macam analisis dampak kenaikan harga BBM ini dari berbagai sudut tinjauan.Bagi para pelaku pasar modal, dampak kenaikan harga BBM pada dunia ekonomi, dunia usaha serta iklim investasi di fndonesia, penting untuk disikapi agar perubahan return saham akibat kejadian atau event ini dapat tetap terkendaJi dan optimal.Pada karya akhir ini dilakukan identifikasi reaksi pasar atas kenaikan harga BBM 2005 yang terjadi dua kali yaitu I Maret 2005"dan 1 Oktober 2005, penelitian ini dibatasi pada saham para emiten non-finansial LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Metodologi yang digunakan dalarn karya akhir ini terdiri atas dua tahapan analisis: time series dan event study. Tahapan analisis time series digunakan untuk pembentukan model peramalan expected return sebagai dasar pengukuran abnormal return. Selanjutnya dilakukan tahapan even/ sfudy untuk memperoleh infonnasi mengenai reaksi pasar terhadap event kenaikan harga BBM 2005 dan mengetahui keberadaan abnormal return selama periode penelilian.

---

Fuel price increasing was one of difficult choices which has to be taken by Indonesian

Government. The increasing of fuel price will effect to lower purchasing power. This

unfavorable government policy always return with a negative response from all level of society, from DPR who represents the public voices to experts with various analysis of the effects of fuel price increasing from every point of view.

For investors, fuel price increasing effect to the economy and the investment climate in Indonesia, it was a very crucial matter and needs to be put in to a high consideration in a way that investor has to maintain stock price in a balance level and provides an optimum return.

In this paper, writer is ,trying to analyze market reaction to the fuel price increasing by the Government, the 1st increasing (Event 1) on march 1, 2005 and the 2nd increasing (Event 2) on October 1, 2005. The analysis was limited to non-financial LQ-45 Stocks in Bursa Efek Indonesia.

Analysis method which wa used in this paper can be diyjd into two stages: time series and event study. The time serles analysis was used to do forecasting of the stocks expected return and later to be used to measure abnormal return. The next stage is event study analysis, this is to obtain information of the market reaction to the fuel price increasing in 2005 and to check any abnormality during the event period.

Estimation window period which was used is twenty one week, event window period is 4 week before the increasing and 4 week after."

"Saat harga minyak goreng sawit melonjak sejak akhir tahun 2021 hingga kuartal I tahun 2022, pemerintah menginformasikan kepada publik bahwa kenaikan yang terjadi disebabkan oleh faktor kenaikan harga bahan baku. Namun, hal itu menimbulkan kontroversi mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Fenomena kenaikan harga yang kemudian diikuti dengan kondisi kelangkaan di masyarakat menimbulkan kecurigaan KPPU bahwa telah terjadi praktik anti persaingan. Penelitian ini membahas indikasi persaingan usaha tidak sehat dan kontribusi kebijakan pemerintah dalam peristiwa kenaikan harga. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c UU No.5 Tahun 1999 yang digunakan oleh KPPU dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, serta kontribusi dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama periode kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan wawancara dari lembaga terkait untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun hasil penelitan penulis ialah pasar minyak goreng kemasan dan curah merupakan pasar yang berbeda. Penegakan hukum dapat tetap dilanjutkan dengan 2 (dua) opsi, yakni membedakan pembuktiannya atau hanya membuktikan pelanggaran pada pasar minyak goreng kemasan karena seluruh terlapor memproduksi minyak goreng kemasan dan tidak untuk minyak goreng curah. Pasal 5 tentang penetapan harga dapat terbukti meski perjanjian secara tertulis sulit dibuktikan oleh investigator. Investigator dapat menggunakan bukti tidak langsung yang didukung dengan analisis plus factor untuk menghasilkan alat bukti petunjuk. Kemudian, unsur Pasal 19 huruf c tidak terbukti karena pembatasan peredaran minyak goreng tidak disertai dengan persyaratan untuk mendapatkan pasokan meski tindakan tersebut merugikan konsumen. Di sisi lain, kebijakan pemerintah berupa DMO, DPO, dan HET memberikan hambatan persaingan bagi pelaku usaha eksportir yang tidak memiliki sumber daya sawit sendiri serta pedagang pasar yang tidak dapat memenuhi syarat administrasi dalam mengikuti kebijakan pemerintah terkait penjualan minyak goreng.

---

When the price of palm cooking oil soared from the end of 2021 until the first quarter of 2022, the government informed that the increase was caused by the rise in raw material prices. However, it caused controversy considering that Indonesia is the largest palm oil producer in the world. The rising prices followed by scarcity in the community raise the KPPU's suspicion that anti-competitive practices have occurred. This study discusses indications of unfair business competition and the contribution of government policies. The goal of this study is to examine Article 5 and Article 19 letter c of Law No. 5 of 1999, which are used by the KPPU in the process of enforcing the law on business competition, as well as the contribution of government policies issued during the period of rising cooking oil prices and scarcity. This research is juridical normative and uses interviews from relevant institutions to obtain research information. The study's findings show that the packaged and bulk cooking oil market is distinct. Law enforcement can proceed with two options: distinguishing the evidence or demonstrating only the violation of the packaged cooking oil market because all of the reported parties produce packaged cooking oil but not all of them manufacture bulk cooking oil. Article 5 regarding price fixing can be proven, even though the written agreement is difficult for investigators to prove. Investigators can generate clues by using circumstantial evidence supported by plus-factor analysis. However, the element of Article 19 letter c is not proven because the restriction on the circulation of palm cooking oil is not accompanied by a requirement to obtain supplies, despite the fact that the action is detrimental to consumers. Government policies in the form of DMO, DPO, and HET, on the other hand, create competition barriers for exporters who do not have their own palm oil resources and market traders who are unable to meet administrative requirements in order to comply with government policies."

"Hak Monopoli merupakan suatu hak bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penguasaan atas barang dan/atau jasa dalam pasar sebagaimana sistem operasinya menguasai hajat hidup orang banyak. Contoh pemberian hak monopoli adalah kepada PT Pelabuhan Indonesia III (PT Pelindo III) selaku BUMN yang menjadi Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan L. Say Maumere. Sejatinya hak monopoli bukanlah hak untuk melakukan praktik monopoli, dengan demikian saat PT Pelindo III menerapkan kebijakan wajib stacking bagi kegiatan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan L. Say Maumere yang berdampak pada terjadinya kenaikan harga yang tidak seharusnya, dan menghalangi kesempatan perusahaan bongkar muat untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan angkutan laut nasional yang hendak melakukan kegiatan usaha bongkar muat di Pelabuhan L. Say Maumere, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018, bahwa PT Pelindo III terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Larangan Praktek Monopoli). Memahami haknya untuk mengajukan gugatan balik melalui Pengadilan Negeri atas keberatannya atas kasus tersebut, PT Pelindo III menggugat KPPU ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2019 dan memohon Hakim Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa PT Pelindo III tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf b UU Larangan Praktek Monopoli. Gugatan tersebut kemudian diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dan melahirkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 905/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN yang mencabut Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018. Berpegang dengan Putusan yang telah dikeluarkannya, KPPU mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan menolak gugatan dari KPPU meskipun di dalam Putusannya, Mahkamah Agung menilai bahwa terdapat 2 (dua) unsur landasan dalam menentukan ada atau tidaknya praktik monopoli, yang unsur-unsurnya berbeda dengan Pedoman Pelaksanaan Pasal 17 UU Larangan Praktek Monopoli yang dipublikasikan oleh KPPU.

---

Monopoly rights grant state-owned enterprises (BUMN) the authority to conduct monopoly over goods and/or services in a market, since state-owned enterprises often operates for the welfare of the public. For instance, PT Pelabuhan Indonesia III (PT Pelindo III) has been granted a monopoly rights over port operations at Port L. Say Maumere. While monopoly rights do not equate to the freedom to engage in monopolistic practices, PT Pelindo III's mandatory stacking policy for container loading and unloading at Port L. Say Maumere has resulted in unjustified price increases and hindered other stevedoring companies from collaborating with national shipping companies. Consequently, the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) ruled in Decision No. 15/KPPU-L/2018 that PT Pelindo III had violated Article 17 paragraphs (1) and (2) letter b of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti- Monopoly Law. Exercising its right to file a counterclaim, PT Pelindo III sued KPPU in the Surabaya District Court in 2019, seeking a declaration that PT Pelindo III had not violated the aforementioned law. The Surabaya District Court granted PT Pelindo III's request, issuing Decision No. 905/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN which overturned the KPPU's decision. Undeterred, the KPPU appealed to the Supreme Court, but the Supreme Court upheld the District Court's ruling in Decision No. 1344 K/Pdt.Sus- KPPU/2020, dismissing the KPPU's appeal. Interestingly, while affirming the Surabaya District Court decision, the Supreme Court noted that there are two essential elements in determining the existence of monopolistic practices, which differ from the KPPU's Guidelines to Implement Article 17 of the Anti-Monopoly Law."

"Proyek pembangkit listrik merupakan proyek yang kompleks dan mahal. Oleh karena itu, proyek ini memiliki risiko yang tinggi terutama untuk proyek dengan jenis kontrak jenis kontrak enjiring, pengadaan dan konstruksi (EPC). Dalam proyek-proyek ini, perusahaan kontraktor sering mengalami cost overrun yang disebabkan oleh kenaikan harga material dalam beberapa item utama pekerjaan yang dikerjakan oleh pemasok atau subkontraktor. Studi ini bertujuan untuk mengendalikan biaya proyek dengan mengembangkan manajemen kontrak dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko. Analisa deskriptif dan analisa risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang dominan. Respon risiko kemudian dikembangkan dan terintegrasi dalam proses manajemen kontrak. Hasil dari Studi ini menunjukkan bahwa ada 38 faktor risiko yang menyebabkan kenaikan harga material pada proyek pembangkit listrik di Indonesia, di antaranya 10 dominan, dan beberapa aspek menjadi dikembangkan dari respon risiko terhadap risiko dominan dan didapatkan 14 aktivitas pengembangan untuk prosedur eksisting administrasi subkontrak dan prosedur perolehan kontrak pengadaan barang dan jasa. Risiko yang mempengaruhi kenaikan harga material sebagian besar terjadi selama fase perencanaan dan strategi di awal kontrak pembentukan.

---

Power plant projects are complex and expensive; therefore, the risks will be high especially for engineering, procurement and construction (EPC) fixed price contract projects. In these projects, the contracting company often experiences cost overrun caused by material price increment in several major items of work carried out by them pemasoks or subcontractors. This study aims to control project costs by developing contract management and identifying risk factors. Descriptive and qualitative risk analysis was conducted to identify the dominant risks. Risk responses are then developed and integrated within the contract management processes. The results of this study show that there are 38 risk factors causing material price increment in power plant projects, among which 10 are dominant, and several aspects to be developed through 14 risk responses for existing contract administration procedure and contract aquisition for goods and services procedure. The risk that affects material price increment the most occurs during the planning and strategy phase at the beginning of the contract formation."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris seberapa besarPengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Ongkos TransportasiDarat serta seberapa besar Pengaruh moderasi Angkutan Bus Trans-Jakartaterhadap hubungan antara Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dan OngkosTransportasi Darat. Penelitian ini dalam pengujiannya juga mengukur keeratanhubungan yang terjadi antara Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dan OngkosTransportasi Darat serta keeratan hubungan yang terjadi antara Angkutan BusTrans-Jakarta dan Ongkos Transportasi Darat. Data dalam penelitian ini diperolehmelalui survei intersep (intersept survey) terhadap pengguna alat transportasiumum yang dilakukan pada lima terminal di daerah DKI Jakarta yakni, TerminalKampung Rambutan, Terminal Senen, Terminal Glodok, Terminal Lebak Bulus,dan Terminal Tanjung Priok dengan mengunakan instrumen pengukurankuesioner melalui metode Purpose Sampling.Total kuesioner yang diberikan untuk diisi oleh para responden di limaterminal tersebut adalah sebanyak 204 kuesioner dan diisi dengan lengkap danbenar. data yang telah terkumpul tersebut dianalisis menggunakan MetodeAnalisis Regresi Sederhana dan Berganda yang dibantu dengan software SPSS2.1.Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa Kenaikan HargaBahan Bakar Minyak berpengaruh terhadap Ongkos Transportasi Darat danOngkos Transportasi Bus Trans-Jakarta. sedangkan Variabel Angkutan BusTrans-Jakarta hanya sebagai variabel bebas saja dan tidak memoderasi KenaikanHarga Bahan Bakar Minyak terhadap Ongkos Transportasi Darat.

---

ABSTRAK The purpose of this study is to test empirically how much the raise of fuel priceaffected the raise of land transportation fare and also how much the moderation ofTrans-Jakarta Bus Transportation affected on the relation between the raise of fuelprice and the raise of land transport fare. This study also designed to measure theclose relation between the raise of fuel price and land transport fare and also tomeasure the close relation between Trans-Jakarta Bus Transportation and landtransportation fare. The data in this study collected by using intercept survey topublic transportation users at five terminals in Central Jakarta, KampungRambutan, Senen Terminal, Grogol Terminal, Lebak Bulus Terminal and TanjungPriok Terminal with questionnaire as measurement instrument through purposesampling.The total questionnaire provided for respondents at those five terminals are 204questionnaire and the respondents should fill it correctly and completely. The datacollected was analyzed by using simple and double regression analysis methodwhich assisted by using SPSS 2.1 software.The result of analysis in this study showed that the raise of fuel price affected landtransportation fare and Trans-Jakarta Bus Transportation fare while Trans-JakartaBus variable was only free variable and it did not moderate the raise of fuel priceto land transportation fare."