Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak serta-merta menempatkan pers dalam ruang kebebasan seutuhnya untuk menjalankan tugas jurnalistik. Pers tetap dihadapkan pada ancaman, baik dari luar maupun internal. Salah satu bentuk ancaman kemerdekaan pers itu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan dan mengajukannnya ke pengadilan. Undang-Undang Pers menyebutkan, sengketa pemberitaan dapat diselesaikan dengan mekanisme hak jawab ataupun hak koreksi. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan ke Dewan Pers untuk dicarikan jalan penyelesaian. Pada praktiknya, sejumlah pihak itu tidak hanya mempersoalkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tapi juga menyertakan dalil perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers hanya bertugas untuk menyelesaikan persolan etik. Adapun dalil perbuatan melawan hukum lazimnya tidak menjadi objek pembahasan khusus dalam penyelesaian sengketa itu. Hal ini sering menjadi masalah ketika akhirnya mengadu tetap melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan.

---

Guarantee the freedom of the press as stipulated in the Constitution and Act No.40 of 1999 on the Press (Indonesia Press Law) does not necessarily put the press in a room full freedom to carry out journalistic duties. The press remains faced with threats, both external (public) and internal (the press). One form of threats that press freedom is an objection from the parties who feel aggrieved over a reporting and take it to the court. Indonesia Press Law outlines that the dispute

can be resolved with the mechanisms news right of reply or the right of correction. If it is not met then the party who feels aggrieved can complain to the Press Council to find a way to completion. In practice, a number of parties who filed an objection against the press coverage was not only questioned the breach of the Press Law and the Code of Ethics of Journalism, but also included the argument of tort. News was considered against the law, but because it does not

adhere to the principles of journalism, also made without regard to decency, accuracy, and prudence. Press Council mandate granted by the Press Law only served to resolve the question of ethics. As for the argument of tort usually not is the object of specific discussion in the resolution of the dispute. This is often a problem when finally pitted continue the case to court."

"Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia masih banyak terjadi meskipun sudah 25 tahun berlalu sejak reformasi. Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia muncul sebagai akibat kegagalan negara dalam melindungi jurnalis dan pers. Tugas karya akhir ini mencoba mendeskripsikan permasalahan tersebut dengan melihat unsur dari kejahatan negara dan viktimologi kritis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sumber data yang diambil dari data sekunder lembaga terpercaya jurnalistik Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Melalui teori viktimologi kritis dan konsep kejahatan negara, tindak kekerasan terhadap jurnalis dapat dilihat terjadi atas negara yang tidak memenuhi peranannya dalam melindungi jurnalis dan pers, mengakibatkan munculnya pelanggaran kemerdekaan pers.

---

There are still many cases of violence against journalists in Indonesia, even though it has been 25 years since the reform era. Cases of violence against journalists in Indonesia arose as a result of the state's failure to protect journalists and the press. This final project tries to describe the problem by looking at the elements of state crime and critical victimology. This writing uses qualitative research methods, with data sources taken from secondary data from a trusted Indonesian journalistic institution, namely the Alliance of Independent Journalists (AJI). Through the theory of critical victimology and the concept of state crime, acts of violence against journalists can be seen as occurring against the state which does not fulfill its role in protecting journalists and the press, resulting in violations of press freedom."

"Praktik jurnalisme kuning marak dilakukan oleh pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik sehingga berpotensi melanggar privasi subjek berita. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaturan perlindungan privasi terhadap praktik jurnalisme kuning yang terjadi berdasarkan hukum komunikasi massa di Indonesia. Selanjutnya, tulisan ini juga akan menganalisis keseimbangan antara hak kemerdekaan pers dan hak privasi dalam kegiatan jurnalistik oleh pers dan menganalisis bagaimana upaya hukum subjek berita untuk memulihkan haknya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Simpulan yang didapatkan adalah pengaturan perlindungan privasi dalam kegiatan jurnalistik di Indonesia belum komprehensif sehingga ditemukan praktik jurnalisme kuning yang melanggar privasi subjek berita dalam bentuk pengungkapan informasi privat dan juga publikasi yang tidak benar. Kemudian, pers berkewajiban untuk melindungi hak privasi subjek berita disamping hak kemerdekaannya dengan memperhatikan prinsip kepentingan umum, prinsip ekspektasi yang wajar, dan juga penerapan doktrin pengetahuan tentang risiko pengungkapan informasi kepada orang lain. Dalam upaya memulihkan haknya, subjek berita yang dirugikan dapat mengajukan mekanisme Hak Jawab kepada pers bersangkutan, pengaduan Hak Jawab kepada Dewan Pers, serta melalui upaya hukum administratif, perdata, dan pidana. Selain itu, pers juga bertanggungjawab terhadap penghormatan privasi subjek beritanya melalui pelaksanaan penilaian dampak privasi.

---

The practice of yellow journalism is widely practiced by the press in carrying out journalistic activities, potentially violating the privacy of news subjects. This raises the question of how the regulation of privacy protection against the practice of yellow journalism occurs based on mass communication law in Indonesia. Furthermore, this paper will also analyze the balance between the right to press freedom and the right to privacy in journalistic activities by the press and analyze how the legal efforts of news subjects to restore their rights. This paper uses doctrinal legal research method. The conclusion obtained is that the regulation of privacy protection in journalistic activities in Indonesia is not yet comprehensive so that there are practices of yellow journalism that violate the privacy of news subjects in the form of disclosure of a private fact and also false light. Then, the press is obliged to protect the privacy rights of news subjects in addition to their freedom rights by paying attention to the principle of public interest, the principle of reasonable expectation of privacy, and also the application of the doctrine of assumption of risk. In an effort to restore their rights, the aggrieved news subject can submit a Right of Reply mechanism to the relevant press, a Right of Reply complaint to the Press Council, as well as through administrative, civil and criminal remedies. In addition, the press is also responsible for respecting the privacy of its news subjects through the implementation of privacy impact assessment."

"Keserasian antara kebebasan dan ketertiban sebagai suatu antinomi atau pasangan nilai dibutuhkan untuk mencapai kedamaian sebagai salah satu tujuan hukum. Harmoni kedua nilai tersebut di alam demokrasi negara hukum Indonesia dapat diupayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang membentuk hukum, yang di antaranya mengatur kemerdekaan pers sebagai elemen penting demokrasi. Dalam rangka memperoleh keserasian yang dimaksud, adakalanya kemerdekaan pers harus dibatasi untuk mencegah ekses kebebasan. Kemerdekaan pers sebagai wujud hak asasi manusia mensyaratkan pembatasan hukum yang sesuai dengan kaidah hak asasi manusia dan konstitusi, di antaranya dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan absah tertentu necessary for a legitimate aim, seperti untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, dan tanpa merusak esensi hak. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan kemerdekaan pers di Indonesia oleh hukum positif yang berlaku telah cukup menyelaraskan nilai-nilai kebebasan dan ketertiban dalam aspek pembatasan peliputan, aksesibilitas informasi publik, independensi lembaga regulasi pers, keleluasaan partisipasi pers oleh swasta, dan kebebasan aktivitas jurnalistik. Sedangkan porsi nilai kebebasan masih belum dapat bersanding secara ideal dengan nilai ketertiban dalam aspek jaminan konstitusional kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi dan konsekuensi atas pencemaran nama baik pejabat atau negara. Untuk mengusahakan keselarasan nilai-nilai kebebasan dan ketertiban yang lebih menyeluruh dalam menegakkan kemerdekaan pers, diajukan saran untuk melakukan reformasi legislasi demi meminimalisasi kriminalisasi pers dan mempertegas rumusan jaminan konstitusional bagi kemerdekaan pers untuk mencegah penyelewengan terhadapnya.

---

The consonance of freedom and order as an antinomy or a pair of values is imperative to achieve peace as one of the objectives of law. The harmony between the two values in the realm of democracy that is occupied by Indonesia as a state that abides to the rule of law can be acquired by the Peoples Consultative Assembly through its legislative capacity, which governs, among others, press freedom as a crucial element to democracy. To obtain said consonance, press freedom may sometimes need to be limited in order to prevent an excess of freedom. Inasmuch as press freedom is a manifestation of human rights, legal restrictions upon it must be imposed according to the conditions prescribed by human rights principles and the constitution, namely a justified necessity to accomplish a legitimate aim, such as to protect the rights and freedoms of others, and the exclusion of restrictions jeopardizing the essence of the right concerned.

This research finds that the legal regulation of press freedom in Indonesia has rather succeeded in harmonizing the two aforementioned values in the aspects of reporting restrictions, public information accessibility, independence of the press regulatory body, press participation of private parties, and freedom of journalism activities. On the other side, order is more dominant than freedom in the aspects of existing constitutional guarantee for press freedom and freedom of expression and penalties for libelling officials or the state. Finally, a reassessment of the current constitutional guarantee for press freedom and a legislative reform aimed at minimizing press criminalization may prove to be effective in facilitating a more holistic coherence between freedom and order in the preservation of press freedom."