Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang selanjutnya disebut PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Lain) baik Kementerian Lembaga maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian pada awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal Kementerian Lembaga/Instansi yang bersangkutan, namun dalam perjalanannya berkembang menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan KL/LPNK lain, sektor,dan masyarakat umum. Faktanya perkembangan tersebut belum diikuti dengan perangkat regulasi dan tata kelola yang memadai sehingga di satu sisi seiring bertambahnya PTKL menambah beban APBN dan di sisi yang lain berpotensi terjadi tumpang tindih dengan perguruan tinggi sejenis di bawah Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memotret eksistensi PTKL dengan tahapan metodologi kualitatif yaitu review regulasi, observasi lapangan (field review) dan wawancara narasumber dan / tenaga ahli terkait. Temuan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, tidak adanya kriteria baku pendirian pendidikan tinggi vokasi (PTKL), masih lemahnya kerjasama PTKL dengan pasar kerja/industri, masalah tagging anggaran dan tata kelola internal."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap tingkat korupsi serta pengaruh tingkat korupsi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap jumlah temuan audit pada Kementerian/Lembaga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dengan sampel 24 Kementerian/Lembaga yang terindikasi terdapat korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode tahun 2010-2013. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa jumlah temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi dan tingkat keparahan korupsi juga berpengaruh positif terhadap jumlah temuan audit.Tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hal ini menunjukan bahwa hasil audit dapat digunakan sebagai deteksi awal terjadinya tindakan korupsi di Kementerian/Lembaga dan juga keparahan tingkat korupsi dapat mengindikasikan banyaknya temuan audit di instansi tersebut. Selain itu, upaya dalam melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi auditor secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi.

---

, The purpose of this research is to analyze the influence of findings and follow-up audit results to level of corruption and the influence of level of corruption and follow-up audit result to the number of audit findings in the ministry / Agency in Indonesia. This research uses panel data with a sample of 24 Ministries / Agency in Indonesia indicates that there is corruption handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) over the period 2010-2013. Results of this research showed that the number of audit findings has a positive influence on the level of corruption and the degree of severity of corruption is also positively related to the audit findings. And follow-up audit results has negative influence on the level of corruption. Results of this research showed that audit result can be used as an early detection of the occurrence of acts of corruption in the Ministry / Agency and also the severity of corruption levels can indicate the number of audit findings in the institution. In addition, efforts to make improvements in accordance with the auditor's recommendations can significantly lower the level of corruption]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kinerja pemerintah pusat yakni Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji pengaruhnya terhadap kinerja Kementerian/Lembaga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal ada dua yakni komitmen organisasi dan reformasi birokrasi sedangkan faktor eksternal yakni pengawasan legislatif. Kinerja diukur menggunakan skor hasil evaluasi SAKIP. Penelitian ini menggunakan unit analisis yakni Kementerian/Lembaga di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2010 sampai 2014 dengan jumlah sampel 71 Kementerian/Lembaga. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi data panel dengan model fixed effect. Hasil penelitian membuktikan bahwa komitmen organisasi dan pengawasan legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Kementerian/Lembaga. Sedangkan untuk reformasi birokrasi hasil penelitian ini menunjukkan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Kementerian/Lembaga.

---

This study aimed to analyze the determinants of the performance of the central government Ministry/Instituition in Indonesia. Factors tested its effect on the performance of Ministry/Instituition is internal and external factors. Internal factors that have two organizational commitment and bureaucratic reforms while external factors that legislative oversight. Performance is measured using the results of the evaluation score SAKIP. This research uses the analysis unit of the Ministry/Institution in Indonesia with the study period from 2010 to 2014 with a sample of 71 Ministries/Institutions. This research is a quantitative research with panel data. Hypothesis testing using panel data regression with fixed effect model. Research shows that organizational commitment and legislative oversight significant positive effect on the performance of Ministry/Instituition. As for bureaucratic reform results show has a positive influence on the performance of Ministry/Instituition."

"Negara bangsa yang berdaulat selalu dijalankan oleh sebuah pemerintah yang memiliki struktur sedemikian rupa sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Struktur pemerintahan yang efektif mampu mendorong teraihnya cita-cita dengan efektif."