Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu kebijakan yang menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yaitu terkait dengan ketersediaan obat publik. Di dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, terdapat direktorat yang khusus menangani pengelolaan obat publik, yaitu Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Salah satu peranan dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang sangat penting, yaitu dalam hal menjamin tersedianya obat publik. Peranan apoteker sangat diperlukan terutama dalam hal perencanaan, pengadaan, hingga pengelolaan obat sehingga obat dapat diterima oleh seluruh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia secara merata, dan tentunya obat tersebut dijamin aman, efektif, berkhasiat, dan bermutu. Praktik Kerja Profesi Apoteker PKPA dilakukan pada bulan April 2018 di Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan bertujuan untuk memberikan gambaran dan pengalaman terkait pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

---

Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices is responsible for the availability of public medicine. Directorate of Management of Public Medicine and Medical Supply is a directorate under Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices that has the responsibility to manage the public medicine specifically. This Directorate has a duty to ensure the availability of public medicine in all region in Indonesia. Pharmacist have important roles, especially in the planning, procurement, and management of the medicine and medical supply, so that the medicine can be obtained by all of Indonesia people equally with the guarantee of the safety, efficacy, and quality of the medicine. Internship at Directorate of Management of Public Medicine and Medical Supply was held with the purpose to enhance the experience of the pharmacist graduate about the public medicine management in Ministry of Health Republic of Indonesia. "

"Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan distres kerja sebagai epidemi global abad ke-21. Pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan sangat berisiko mengalami distres kerja, termasuk Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di Batam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan distres kerja pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di Batam tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, dengan sampel penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling yang berjumlah 174 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) III ditambah dengan 4 pertanyaan terbuka. Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas pegawai mengalami distres ringan (62,6%). Berdasarkan analisis inferensial dengan uji chi square terdapat hubungan faktor individu (jenis kelamin) dengan distres kerja, dan terdapat hubungan faktor psikososial (work-life balance) dengan distres kerja pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di Batam Tahun 2023. Uji regresi logistik ganda menunjukan variabel jenis kelamin merupakan faktor yang paling dominan, yaitu pegawai perempuan memiliki peluang sebesar 6,2 kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk mengalami distres kerja setelah dikontrol variabel usia, sifat pekerjaan, hubungan interpersonal, dan work life balance. Perlu dilakukan upaya pengendalian dan pencegahan distres kerja pegawai dengan menerapkan manajemen stres di tempat kerja baik di tingkat individu maupun organisasi.

---

The World Health Organization (WHO) classifies job distress as a global epidemic of the 21st century. Employees working in government agencies are highly at risk of experiencing job distress, including the Technical Implementation Unit of the Ministry of Health in Batam. This study aims to analyze the determinants of job distress among employees in the Technical Implementation Unit of the Ministry of Health in Batam in 2023. The study adopts a cross-sectional design, with a sample of 174 individuals selected using purposive sampling method. Data collection is done using the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) III, supplemented with 4 open-ended questions. The results of the study show that the majority of employees experience mild distress (62.6%). Based on inferential analysis using the chi-square test, there is a relationship between individual factors (gender) and job distress, and a relationship between psychosocial factors (work-life balance) and job distress among employees in the Technical Implementation Unit of the Ministry of Health in Batam, 2023. Multiple logistic regression analysis indicates that gender is the most dominant factor, with female employees having a 6,2 times higher chance of experiencing job distress compared to male employees, after controlling for age, job nature, interpersonal relationships, and work-life balance variables. Efforts to control and prevent job distress among employees are necessary, including the implementation of workplace stress management at both individual and organizational levels."

"Pemerintah Indonesia menyarankan menggunakan katalog elektronik (e-katalog) menjadi media pengadaan pada masa pandemi Covid-19, tidak terkecuali Kementerian Kesehatan. Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan e-katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan penerapan e-procurement melalui katalog elektronik di Kementerian Kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan kerangka TOE (Technological-Organizational-Environmental) sebagai kerangka teori untuk menggambarkan tantangan penerapan e-katalog. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada 11 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketiga aspek tantangan tersebut, tantangan organisasional yang paling berat dan sulit diatasi karena hal tersebut dapat memicu permasalahan baru, seperti masalah teknis pada aplikasi e-katalog. Kemudian, tantangan lingkungan yang cukup menantang karena prosedur pencantuman produk yang terlalu terbuka tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang matang. Sementara itu, tantangan teknologi dapat mengganggu proses pengadaan, namun bisa dengan mudah diminimalkan dengan solusi teknis.

---

The Indonesian government recommends using an electronic catalogue (e-catalogue) as a procurement method during the Covid-19 pandemic, and the Ministry of Health is no exception. However, there are still some problems that arise in implementing e-catalogue. This study aims to describe the challenges of implementing e-procurement through electronic catalogue at the Ministry of Health during the Covid-19 pandemic. This study uses the TOE framework (Technological-Organizational-Environmental) as theoretical framework to describe the challenges of implementing an e-catalog. This study applies a qualitative approach. Data collection techniques in this study are in-depth interviews with 11 informants and literature study. The results of this study indicate that based on these three aspects of challenges, organizational challenges are the most severe and difficult to overcome because they can trigger new problems, such as technical problems in e-catalog applications. Then, the environmental challenges are quite challenging because the product listing procedures are too open and not accompanied by a mature monitoring system. Meanwhile, technological challenges can disrupt the procurement process, but can be easily minimized with technical solutions."

"ABSTRAKPraktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Obat Publik dan PerbekalanKesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanKementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan agar calon apotekermemahami tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan PerbekalanKesehatan. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, danpenyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbinganteknis dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan.diketahui bahwa tugas dan peran Direktorat Bina Obat Publik dan PerbekalanKesehatan telah sesuai dengan kaidah ilmiahnya yang terperinci sebagai berikut:Subdirektorat Analisa dan Standardisasi Harga berperan dalam mengendalikanharga obat secara rasional sehingga harga obat terjangkau oleh masyarakat danmenguntungkan bagi produsen; Proses perencanaan pengadaan olehSubdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dilakukansetahun sekali sehingga perencanaan dapat dibuat seefisien dan seefektif mungkinmengingat dalam penyediaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatanketersediaan anggaran sangat terbatas; Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik danPerbekalan Kesehatan bertanggung jawab dalam pengelolaan obat publik danperbekalan kesehatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan,penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan pelaporan untuk menjaminketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan di unit pelayanan kesehatantingkat dasar; Pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalankesehatan dilakukan untuk menjamin kualitas penggunaan obat oleh masyarakat,mengetahui pemasalahan dan strategi yg efektif dalam penyediaan obat. menjagapengelolaan obat agar berjalan dengan benar, menilai keberhasilan pencapaiansasaran.ABSTRACTApothecary Internship Report at Direktorat Bina Obat Publik dan PerbekalanKesehatan of Health Ministry of Indonesia Republic aimed to identify and tounderstand the main tasks and functions of Direktorat Bina Obat Publik danPerbekalan Kesehatan of Health Ministry of Indonesia Republic. Tasks andfunctions of Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan are preparingand making policies, norms, standards, procedures, and criteria, and also givingtechnical leadership, and evaluating in public drug and medical stuffs."

"ABSTRAKPemerintah memberikan tanggung jawab pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah menjamin alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar memiliki manfaat bagi masyarakat. Praktik Kerja Profesi Apoteker PKPA yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan agar mahasiswa profesi apoteker mengetahui dan memahami tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan. Selain itu, kegiatan Praktik Kerja Profesi juga memfasilitasi mahasiswa dalam memahami gambaran nyata permasalahan kefarmasian di instansi pemerintahan. Tugas khusus yang diberikan adalah prosedur pemberian izin edar untuk alat pacu jantung. Secara umum, Kementerian Kesehatan telah berusaha melakukan penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Pemberian izin edar alat kesehatan dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan dampak yang timbul berdasarkan pertimbangan dari tenaga kesehatan yang salah satunya adalah apoteker.

---

ABSTRACTThe Government gives responsibility to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to organize health-related activities in Indonesia. One of them is to guarantee the health equipment and household health supplies that have outstanding benefits for the community. The internship conducted at the Directorate General of Pharmacy and Medical Devices of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia aims that the pharmacist 39;s professional students know and understand the duties, roles, and responsibilities of pharmacists in government agencies. In addition, the internship also facilitates students in understanding the real picture of pharmaceutical problems in government agencies. The specific task given is the procedure for giving market authorization of pacemaker. Overall, the Ministry of Health has tried to conduct health-related activities in Indonesia. The market authorization of the medical devices are given after the benefits and risk of the medical devices are evaluated by the health worker, one of whom is the pharmacist."

"Praktik kerja profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode 23 April ndash; 7 Mei 2018 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pengawasan, dan regulasi terkait obat, dan alat kesehatan serta melakukan praktik pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika yang berlaku, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Kementerian Kesehatan, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan, serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian. Praktik kerja profesi ini dilaksanakan selama satu bulan dengan tugas khusus yaitu 'Usulan Penerapan Layanan dan Regulasi Terkait E-Farmasi di Indonesia'. Tujuan dari tugas khusus ini adalah menghadirkan kajian terbaru dan kemungkinan penerapan e-farmasi di Indonesia sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

---

Internship at General Directorate of Pharmaceuticals and Medical Devices of Republic Indonesia Period 23 April ndash; 7 Mei 2018. aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in pharmacy management, as well as to practice pharmaceutical services in accordance with applicable laws and ethics, have the insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical practices in Ministry of Health, can also have the insight of pharmaceutical practice issues and learn strategies and activities that can be taken during pharmaceutical practice development. This internship was conducted for two weeks with special assignment 'The Proposal of Application of e-Pharmacy System and Regulation in Indonesia'. The purpose of this special assignment is to show newest research and the feasibility of implementing e-Pharmacy system in Indonesia in accordance to the development of technology nowadays."

"Ditetapkannya kebijakan pelaksanaan program reformasi birokrasi berupa grand design reformasi birokrasi 2010-2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, mengamanatkan penataan organisasi pemerintah yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Selain aturan kebijakan terdapat faktor yang melatarbelakangi perlunya penataan organisasi di Kementerian Kesehatan, diantaranya adalah organisasi yang besar, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tumpang tindih, tidak selarasnya penyusunan rencana strategis dengan organisasi. Berdasarkan latarbelakang tersebut maka terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas: 1) Bagaimanakah grand design reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah dalam rangka penataan organisasi kementerian, 2) Bagaimanakah proses pelaksanaan penataan organisasi pada Kementerian Kesehatan dalam rangka reformasi birokrasi, 3) Bagaimanakah kinerja organisasi setelah dilakukan penataan organisasi di Kementerian Kesehatan. Penelitian ini mengunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif yang datanya bersumber dari data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis datanya kualitatif dan hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan penataan organisasi yang ditandai masih rendahnya nilai reformasi birokrasi program penataan organisasi. Dikaji berdasarkan peraturan masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penataan organisasi Kementerian Kesehatan. Hasil kinerja organisasi setelah dilakukannya penataan organisasi menunjukkan dari 36 indikator kinerja dalam rencana strategis, terdapat 6 indikator kinerja yang belum tercapai ditahun 2019. Diharapkan dalam penataan organisasi Kementerian Kesehatan selanjutnya dapat memperhatikan aturan kebijakan serta keselarasan dengan penyusunan rencana strategis, sehingga diperoleh hasil penataan organisasi yang lebih baik dan menambah penilaian reformasi birokrasi.

---

The stipulation of the policy on the implementation of the bureaucratic reform program became the grand design 2010-2025 bureaucratic reform through Presidential Regulation Number 81 of 2010, mandating the proper arrangement of government organizations according to their functions. In addition to the rules that lay behind the need for organizational restructuring at the Ministry of Health, approval of large organizations, implementation of overlapping organizational functions and functions, the alignment of strategic plans with the organization was not aligned. Based on this background, there are 3 formulations of the problem to be discussed: 1) Reviewing the grand design of bureaucratic reform carried out by the Government in the framework of structuring the ministry's organization 2) Inviting the process of implementing organizational structuring in the Ministry of Health 3) Requesting organizational assistance is then carried out organizational structuring. This study uses a form of normative legal research consisting of secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Analysis of qualitative data and forms of prescriptive research results. The results showed that there were still deficiencies in the implementation of organizational structuring which were marked by the low value of the bureaucratic reform of the organizational structuring program. Based on regulations, there are still discrepancies found in the organizational arrangement of the Ministry of Health. Expected results from research in 2019. It is expected that in the organizational arrangement can further discuss policy planning and alignment with strategic plans, expected results from research results that govern better organizations and increase reform bureaucracy."