Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengelolaan hibah luar negeri pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis dilakukan melalui telaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan hasil wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan hibah luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hibah luar negeri di lingkup KKP telah dilakukan secara berjenjang dan telah menerapkan kebijakan satu pintu (one gate policy). Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi KKP dalam pengelolaan hibah luar negeri. Oleh karena itu, KKP tengah berusaha melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze comprehensively the management of foreign grant received by Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The analysis was done through understanding the results of BPK audit on financial statements of Ministry of Marine Affairs and Fisheries from 2009 to 2012 and interpreting interview results. The research shows that the management of foreign grant has been done thoroughly from the lowest to the highest entities and one gate policy has also been implemented. Nevertheless, there are several problems faced by the ministry in managing foreign grant. Therefore, the ministry is trying to create solutions in order to overcome the problems."

"Penelitian ini membahas gaya kepemimpinan dan iklim komunikasi pada Balai Penelitian dan Observasi Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pendekatan yang digunakan kualitatif. dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian ini penting mengingat pemimpin memegang peran yang sangat strategis dalam birokrasi. Berhasil tidaknya birokrasi publik menjalankan tugas - tugasnya sangat ditentukan dari kualitas pemimpinnya. Sedangkan gaya kepemimpinan seseorang, mencirikan bagaimana cara dia berkomunikasi dan pada akhirnya memiliki peran yang kuat dalam pembentukan iklim komunikasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa gaya kepemimpinan pada eselon III adalah demokratis, transformasional dan transaksional dengan iklim komunikasi yang suportif. Pada eselon IV ditemui gaya kepemimpinan autokratik dan laizze faire sehingga iklim komunikasi tim yang terbentuk cenderung defensif.

---

This research explores about leadership styles and communication climate on Institute for Marine Research and Observation, Ministry of Fisheries and Marine Affairs. This research using qualitatif approach, with case study as research method. This research is important, to remember that leader plays a very strategic role in the public bureaucracy. The success or failure of the public bureaucracy duties is determined from the quality of leader. Leadership style characterizes how he communicates and ultimately have a strong role in the formation of the communication climate.

The result indicates that democratic, transformasional and transactional leadership style identified on Eselon III with supportive communication climate. Whereas autocratic, laizze faire leadership identified on Eselon IV with defensive communication climate."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perencanaan dan strategi promosi digital yang dilakukan oleh perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi proses promosi digital yang dilakukan perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi perencanaan, strategi, dan metode promosi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Pemilihan informan penelitian menggunakan metode purposive sampling dimana terdapat kriteria tertentu dalam pemilihanya. Analisis data dilakukan berdasarkan beberapa tahapan, yaitu pencatatan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kegiatan promosi digital pada perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan dengan terencana dan menggunakan strategi unik yang berbeda dengan perpustakaan lainya, seperti penggunaan pola warna, caption, hastag, serta konten promosi. Namun kurangnya sumber daya manusia di bidang desain grafis dan pembuatan video membuat kegiatan promosi digital yang dilakukan terhambat. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa pomosi digital sangat penting bagi perpustakaan untuk meningkatkan penggunaan layanan perpustakaan. Untuk itu perpustakaan perlu membuat perencanaan dan menentukan strategi promosi guna tercapai hasil yang diharapkan.ABSTRACTThis study discusses planning and strategy on digital promotion carried out by the library of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. This study aims to identify the digital promotion process carried out by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries library which includes planning, strategies, and promotion methods. The research approach used is qualitative with a case study method. Data collection uses observation and interview methods. The selection of research informants using purposive sampling method where there are certain criteria in voting. Data analysis is based on several stages, namely recording, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results obtained from this study are digital promotion activities in the library of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries carried out planned and using unique strategies that are different from other libraries, such as the use of color patterns, captions, hastags, and promotional content. But the lack of human resources in the field of graphic design and video making has hampered digital promotional activities. The conclusion of this study shows that digital promotion is very important for libraries to increase the use of library services. For this reason, libraries need to make plans and determine promotional strategies to achieve the expected results."

"Skripsi ini membahas mengenai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Ditjen PSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dimana Ditjen PSDKP dan Bakamla sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dalam bentuk penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini mengambil contoh kasus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh Nguyen Van Hieu, seorang warga negara Vietnam yang terbukti mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dan bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang tumpang tindih tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dalam hal kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah walaupun antara Ditjen PSDKP dan Bakamla sudah terdapat beberapa mekanisme kerja sama antar lembaga, tetapi tetap diperlukan pengaturan lebih rinci untuk memberikan kerangka operasional yang lebih jelas dan meminimalisir dampak buruk dari tumpang tindih lingkup kewenangan antara kedua lembaga tersebut.

---

This thesis discusses the Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance (DGMFRS) and the Maritime Security Agency (MSA) which have overlapping authority in terms of law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, where the DGMFRS and MSA both have the authority conduct law enforcement in the form of prosecution and investigation against criminal acts in the fishery sector. To facilitate the explanation, this thesis takes an example of a criminal case in the fisheries sector committed by Nguyen Van Hieu, a Vietnamese citizen who operated a fishing vessel of foreign origin in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) without having secured a fishing permit from relevant authority. The main problem of this thesis is regarding the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, and how the overlapping authority is implemented and regulated. The purpose of this research is to find out the authority of DGMFRS and MSA to conduct law enforcement against criminal acts in the fisheries sector and to find out the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on conducting law enforcement against criminal acts in the fisheries sector. The result of this thesis is that although DGMFRS and MSA already have several cooperation mechanisms between the two institutions, more precise arrangements on this issue are still needed to provide a clearer operational framework and further minimize the possibility of negative excess of the overlapping field of authority between the two institutions. "

"Tesis ini berupaya memberikan gambaran tentang penanggulangan IUU Fishing di Indonesia dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Potensi sumber daya perikanan Indonesia yang diperkirakan sekitar 6,5 juta ton/tahun merupakan salah satu sumber roda penggerak perekonomian nasional. Namun sangat ironis sekali potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sehingga dimanfaatkan oleh asing melalui aktifitas IUU Fishing baik oleh KII dan KIA. Penelitian ini menyatakan faktor-faktor dan modus IUU Fishing di Indonesia, Penerapan Monitoring, Controling dan Survaillance dan dampak penanggulangan IUU Fishing bagi ketahanan ekonomi nasional.Beberapa teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori autopsi perikanan yang di sampaikan oleh Smith dan Link yang menyampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya IUU Fishing maka perlu dilaksanakan pembedahan terhadap akar permasalahan dan kebijakan yang selama ini kurang tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bidang perikanan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis bersifat deskriptif yang dilandasi dengan teori-teori yang relevan dan temuan dilapangan baik berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, TNI AL dan Bakorkamla, untuk selanjtnya dilaksanakan reduksi data , display data dan pengambilan kesimpulan.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penanggulangan IUU Fishing di Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui mekanisme Monitoring, Controling dan Survaillance sesuai protapprotapnya serta penegakan hukum. Perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan anggaran sesuai kebutuhan dan kerjama sama dengan instansi pemerintah lainnya maupun negara-negara tetangga yang tergabung dalam organisasi perikanan regional dalam penanggulangan IUU Fishing di Indonesia sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan berkonstribusi bagi ketahanan ekonomi nasional.

---

This thesis seeks to give an ilustration about prevention of IUU fishing in Indonesia to support the national economic resilience. The potential of fishery recources in Indonesia that has been estimated around 6,5 million tonnes per year which is one of driving wheels of the national economic. But, what an ironic that the potential have not been fully utilized for the welfare of people and has been used by the foreigners through IUU fishing activities neither KII nor KIA. This research state the factors and modus of IUU fishing in Indonesia, Monitoring using, Controling, survaillance, and the IUU fishing prevention impact for the national economic resilience.Several of the supporting theory which have been used in this research is fishery autopsy theory which has been delivered by Smith and Link that said taht to prevent the happening of IUU fishing then it should be carried out surgery of the root causes and policies that have been less precise in solving all the problems at fishery subject. This research used the qualitative oncoming and descriptive analysis which have been based with the relevant theory that found neither in field nor the literature study and interview with the officer in archipelago and fishery minister of Indonesia, TNI AL, and Bakorkamla, for the next will continue the data reduction, data display, and take the conclution.From this research, can conclude that the prevention of IUU fishing in Indonesia which have been done by directorate general supervision of marine resources and fishery, archipelago and fishery minister of Indonesia through the Monitiring mecanism, Controlling, and Survaillance, according to the protaps and law enforcement. Need a support of facilities and infrastructures that enough and budget support according to necessary and cooperation with the other goverment instantion nor neighbour countries that include in region fishery organization in IUU fishing prevention in Indonesia so that the archipelago and fishery recources can be utilized for people welfare and contribute for the national economic resilience."

"Skripsi ini membahas mengenai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Ditjen PSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dimana Ditjen PSDKP dan Bakamla sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dalam bentuk penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini mengambil contoh kasus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh Nguyen Van Hieu, seorang warga negara Vietnam yang terbukti mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dan bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang tumpang tindih tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dalam hal kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah walaupun antara Ditjen PSDKP dan Bakamla sudah terdapat beberapa mekanisme kerja sama antar lembaga, tetapi tetap diperlukan pengaturan lebih rinci untuk memberikan kerangka operasional yang lebih jelas dan meminimalisir dampak buruk dari tumpang tindih lingkup kewenangan antara kedua lembaga tersebut.

---

This thesis discusses the Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance (DGMFRS) and the Maritime Security Agency (MSA) which have overlapping authority in terms of law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, where the DGMFRS and MSA both have the authority conduct law enforcement in the form of prosecution and investigation against criminal acts in the fishery sector. To facilitate the explanation, this thesis takes an example of a criminal case in the fisheries sector committed by Nguyen Van Hieu, a Vietnamese citizen who operated a fishing vessel of foreign origin in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) without having secured a fishing permit from relevant authority. The main problem of this thesis is regarding the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, and how the overlapping authority is implemented and regulated. The purpose of this research is to find out the authority of DGMFRS and MSA to conduct law enforcement against criminal acts in the fisheries sector and to find out the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on conducting law enforcement against criminal acts in the fisheries sector. The result of this thesis is that although DGMFRS and MSA already have several cooperation mechanisms between the two institutions, more precise arrangements on this issue are still needed to provide a clearer operational framework and further minimize the possibility of negative excess of the overlapping field of authority between the two institutions."

"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai proses penyediaan jasa freight forwarding ekspor benih lobster di Indonesia yang cenderung untuk mengarahkan pada penggunaan satu perusahaan freight forwarding tertentu, yakni PT Aero Cipta Kargo (PT ACK) sebagai jasa pengiriman yang akan digunakan oleh para Eksportir benih lobster. Hal yang demikian menimbulkan suatu pertanyaan apakah dalam proses penyediaan jasa tersebut menimbulkan suatu pelanggaran dalam persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum yang berbentuk normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Penulis menemukan bahwa proses penyediaan jasa forwarding ekspor benih lobster di Indonesia memenuhi unsur-unsur Pasal 17 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan dengan pendekatan rule of reason, yakni meneliti dampak dari pada permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini, Penulis memberikan saran bahwa sebaiknya pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyediaan jasa ini dapat lebih bijak dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu pihak yang bertugas melakukan pengawasan harus lebih meningkatkan pengawasan agar penyedia jasa ini dapat berlangsung secara adil dan transparan.

---

This thesis will be discussing the process of providing lobster seed export freight forwarding service in Indonesia, which tends to lead to the use of one particular freight forwarding company, namely PT Aero Cipta Kargo (PT ACK) as a shipping service that will be used by lobster seed Exporters. This raises a question whether the process of providing this service creates a violation in business competition as regulated in Article 17 and Article 24 of Law Number 5 of 1999. The research in this thesis is carried out with a normative type of legal research. From the results of the research conducted, the author found that the process of providing lobster seed export forwarding services in Indonesia meets the elements of Article 17 and Article 24 of Law Number 5 of 1999 which is carried out with a rule of reason approach, namely examining the impact of the problems that occur. In this study, the author advises that the parties involved in the process of providing this service can be wiser in carrying out their duties in accordance with the applicable laws and regulations, besides that the party in charge of supervising must further improve supervision so that service providers can provide fair and transparent service."