Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Vera Khoernia Sari
Pembatalan perkawinan dari perkawinan kedua yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (Tionghoa/Cina) (analisis putusan Mahkamah Agung RI nomor 2039K/Pdt/1997) = Nullification of marriage toward the second marriage by Indonesian citizen (Tionghoa/China) (an analysis on Republik Indonesia supreme court decree number : 2039K/PDT/1997)
" ABSTRAK
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa yang terkait dalam perkawinan adalah seorang pria dengan seorang wanita, akan tetapi dalam ekadaan tertentu seorang pria boleh beristri lebih dari seorang dengan memenuhi persyaratan tertentu. Akan tetapi dalam melaksanakan poligami sering terjadi pelanggaran, sehingga timbul suatu sengketa di pengadilan. Pelanggaran ... "
2008
T24690
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda Charissa
Peran notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015 serta pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr) = The role of notary in regards to the authorization of marriage agreements post constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and the importance of marriage agreements registrations related to third parties (Case study of Bogor’s Court Decision No. 59/Pdt.G/2018/Pn Bgr).
" Penelitian ini membahas mengenai peran notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan serta pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan ke Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS) dalam Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa SHM XXXX/Ciriung merupakan harta bersama. Padahal, jika ditinjau dari UU Perkawinan serta Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, seharusnya SHM XXXX/Ciriung bukan merupakan harta bersama sehingga jika terjadi pengalihan hak dikemudian hari atas ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library