Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Sri Sudarsih
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22203
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Pasaribu, Alboin
"
Tesis ini membahas tentang kekuatan hukum dekrit presiden yang pernah diberlakukan di Indonesia sebagai produk keputusan presiden dalam keadaan darurat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dekrit yang dikeluarkan oleh presiden akan sangat ditentukan oleh dukungan berbagai kalangan dalam pelaksanaannya, sekalipun tidak ditemukan landasan pengaturannya dalam konstitusi. Di masa yang akan datang, presiden seharusnya tetap tunduk pada ketentuan konstitusi dan segala tindakan yang diambil dalam masa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36087
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nur Afni Hidayanti
"
Undang–Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai Kewajiban dan Larangan Notaris, namun sampai saat ini masih ada Notaris yang dalam menjalankan kewenangnya telah mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps, dimana pelapor berinisial YS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial PH. Pelapor melaporkan tindakan Notaris PH yang diduga melakukan tindakan tidak professional dalam proses pebuatan akta autentik tersebut kepada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Menurut pelapor ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dea Vania
"
Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna si pengadilan bagi beberapa perjanjian maupun perbuatan hukum, seperti perbuatan hukum melepaskan ataupun menguasai tanah. Tesis ini membahas kekuatan hukum akta otentik dalam penguasaan hak atas sebidang tanah bekas eigendom verponding, dan peran Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif.
Kesimpulan penelitian adalah akta otentik yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis di pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan batal ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28170
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Bork, Robert H.
New York: The Free Press, 1990
342 BOR t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ratih Puspitasari Winarso
"
Sumber dana yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku usaha dicairkan apabila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Perjanjian Kredit tersebut diikuti dengan jaminan yang mengikatnya. Terhadap jaminan tersebut, apabila masih dalam proses pengerjaan dokumen maupun akta-akta nya maka diterbitkanlah Cover Note yang dibuat oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini mengenai tugas, kewenangan dan bentuk pertanggung jawaban Notaris atas Cover Note yang dibuatnya sebagai jaminan Perjanjian Kredit terkait ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2020
T54893
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eka Widiyastuti L
Jakarta: Universitas Indonesia, 2005
T36944
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mohammad Guntur Priyombodo
"
ABSTRAK
Sebagai peraturan pelaksanaan UUPA dan penyempurna Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961, sesungguhnya PP 24/1997 dapat memberikan kepastian hukum
bagi pihak-pihak yang memiliki dan menguasai tanah dengan itikad baik. Pengadilan
merupakan langkah hukum terakhir jika terjadi perselisihan tentang hak atas tanah setelah
penyelesaian dengan cara musyawarah atau mediasi tidak menyelesaikan permasalahan.
Penelitian ini bermaksud melakukan pengkajian atas permasalahan kekuatan hukum
sertipikat yang yang diproses melalui Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT, Surat
Keterangan Hibah yang tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39388
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Julius Abraham Aristoteles
"
Rencana perdamaian yang telah dihomologasi oleh pengadilan niaga haruslah merupakan rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dijamin dan bersifat adil bagi seluruh pihak. Namun demikian, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pernah melakukan homologasi terhadap sebuah rencana perdamaian yang isinya memungkinkan dilakukannya perubahan terhadap rencana perdamaian tersebut di luar pengadilan, sebagaimana dibahas dalam tulisan ini. Permasalahan ini dianalisis secara yuridis-normatif dengan tujuan memberikan kontribusi pada diskursus hukum kepailitan mengenai kekuatan hukum suatu perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang telah ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
