Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dian Lestari
Tinjauan yuridis pelaksanaan pasal 1831 dan 1832 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata terhadap kekuatan eksekutorial sertipikat hak tanggungan atas jaminan milik pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penjamin: studi kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1569 K/Pdt/2011 = Observation of the jurist implementation towards the power of the certificate execution on the obligation rights as the guarantee for the third party rights positioned as the guarantor : analysis of the appeal decree by the High Court of Justice, Republic of Indonesia number 1569 K/Pdt/2011
" Eksekusi jaminan adalah tindakan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini guna dilakukan guna memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari penggugat yang merupakan pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Eksekusi jaminan harus dinyatakan dalam sebuah putusan pengadilan karena hal tersebut merupakan syarat formilnya hukum acara perdata. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1569 K/Pdt/2011 menganalisa mengenai eksekusi benda jaminan Hak Tanggungan milik pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penjamin yang dieksekusi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35385
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indri Sukma Gumanti
Kekuatan eksekutorial akta hipotik yang dibatalkan sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan UU oleh notaris dalam proses pembuatannya (analisis putusan mahkamah agung N0.919/k/PDT/2002-2007
" Kepastian hukum yang diberikan oleh akta Notaris tersebut karena akta Notaris merupakan salah satu akta otentik yang dijamin oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta memiliki kekuatan eksekutorial bagi akta yang terkait dengan kewajiban pembayaran hutang Kekuatan itu bisa memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan tetapi juga dapat merugikan pihak lain apabila di dalamnya mengandung unsur perbuatan melawan hukum seperti halnya dalam kasus yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T28019
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Aska Laksamana Putera
Gugurnya kekuatan eksekutorial grose akta pengakuan hutang melalui perlawanan hukum atas dasar jumlah hutang yang tidak pasti (analisis putusan Mahkamah Agung RI nomor 2903K/Pdt/1999 tanggal 22 Mei 2001) / Aska Laksamana Putera
" ABSTRAK
Penggunaan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam perkembangannya semakin diminati oleh dunia bisnis Indonesia karena prosesnya yang relativ mudah dengan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Akan tetapi kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang bukanlah merupakan suatu kekuatan hukum yang mutlak, masih terdapat celah hukum atau kelemahan yang dapat menunda atau menggugurkannya bagi yang hendak mengingkarinya, seperti halnya dalam kasus yang dianalisis. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah akibat hukum atas perbedaan perhitungan jumlah hutang ... "
2008
T36927
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Reza Mahendra
Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi kasus pelaksanaan praktek jaminan fidusia di Bank BNI Syariah) = Execution of fiduciary security objects before and after the issuance of the constitutional court decision number 18/PUU-XVII/2019 (Case study of the implementation of fiduciary security practices at Bank BNI Syariah)
" Ketentuan Pasal 15 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya yang mengatur mengenai frasa “kekuatan eksekutorial”, menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon mengenai ketentuan eksekusi jaminan fidusia, dimana kekuatan eksekutorial hanya dapat dijalankan apabila terdapat kesepakatan antara debitur dan kreditur bahwa debitur telah melakukan cidera janji, dan apabila tidak ada kesepatan dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia maka segala mekanisme ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Furqoniah Hayati
Kedudukan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didasarkan Pada Akta Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan = The Legal Position of the Fiduciary Guarantee Certificate Based on the Deed of Private Fiduciary Guarantee
" Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan. Akibat hukum atas akta yang tidak dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan, bagaimana suatu jaminan fidusia dengan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library