Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Margaretha Andreani
Bentuk-bentuk kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam upaya hukum peninjauan kembali perkara pidana = Judicial reviews a criminal case appeal to the highest court decision with reason judge's mistakes or a clear blunder
" ABSTRAK
Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai unttuk memperoleh perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Alasan peninjauan kembali telah diatur secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Salah satu alasan peninjauan kembali adalah apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan haakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Mengenai alasan ini undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenaii batasan-batasan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S428
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Aini Mutmainnah
Analisis kepastian hukum dan keadilan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya (telaah pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP)
" Tujuan Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Dalam hai ini, ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perpajakan tidak boleh melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, pasti, dan tidak mengandung arti ganda. Karena tanpa kepastian hukum, maka keadilan tidak dapat dicapai. Dalam prakteknya, keadilan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan hak seluas-luasnya untuk mencari ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26054
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Luthfi
Studi Komparatif terkait Kekhilafan dalam Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia dengan Hukum Perdata Inggris (Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 414/PDT/PT-MDN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1301 K/PDT/2011) = Comparative study of Misrepresentation in Agreement under the Indonesian civil law and England civil law (Analysis of Medan High Court Decision No. 414/PDT/PT-MDN and Supreme Court Decision No. 1301 K/PDT/2011)
" Skripsi ini membahas mengenai sejarah perkembangan konsep kekhilafan dalam hukum perdata Indonesia dan Inggris, konsep kekhilafan dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, konsep misrepresentation dalam hukum perdata Inggris serta perbandingannya dengan konsep kekhilafan dalam perjanjian di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat persamaan antara kekhilafan dengan misrepresentation yaitu karakteristiknya dapat membatalkan suatu perjanjian. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam pembagian macam-macam bentuknya. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Saran yang dapat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library