Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article is shaped on the empirical facts of domestic violences phenomenon and many local peoples who have not be acquainted with the conceptions of domestic violences_ The author is launching suggestion to doing socialitation through Law No. 23 year 2004, regarding Elimination through Domestic Violence in integrally and institutionally methods. By the socialization then will be reconstructed the new order of social norms which can be convicted that the domestic violences is not in spousal only but has become public spheres. Also that domestic violences is as mis-conduct that needs to be criminalized. In the author thoughts it has broken rules of human rights that has been promulgated in amended UUD l 945, Law No.7 year 1984 on the Ratification Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women and Law No. 23 year 2004 it self."

"ABSTRAKHampir setiap hari kita melihat kekerasan yang dialami oleh perempuan seperti pemukulan, pemerkosaan atau tindak kekerasan lain, baik melalui media atau lingkunganseldtar. Dari berbagai sumber dan penelitian yang dilaknkan, bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan adalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang lebih kita kenal dengan istilah kekerasan domestik (domestic violence). Pelaku kekerasanpada umumnya adalah pasangan atau suami. Berbagai tindakan kekerasan yang dilakukansuami kepada istri ini membawa dampak yang membabayakan terhadap kesejahteraan fisik ataupun psikis perempuan. Meskipun sudah diketahui banyak efek negatif yangditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak sedikit dari istri-istri tersebut yang memilih untuk bertahan dan tetap tinggal bersama dengan suminyaselama mereka mampu. Ada beberapa pertimbangan mengapa seorang istri akhirnya memilih tetap tinggal bersama dengan suaminya. Fenomena bertahannya isrri dalam perkawinan yang penuh kekerasan merupakan hal yang menarik untuk kemudian diketahui ada tidaknya forgiveness istri terhadap suami.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya forgiveness istri pada suami. Jika memang ada, kombinasi forgiveness apa yang terbentuk berdasarkan teoridimension of forgiveness yang dikemukakan oleh Baumeister, Exline & Sommer (hollow forgiveness, siient forgiveness, total forgiveness dan no forgiveness) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara secaramendalam dan observasi. Subjek penelitian berjumlah 3 orang, memiliki anak,mengalami kekerasan dalam rumahtangga dan belum bercerai.Penelitian menunjukkan bahwa semua subjek mengakui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh suami mereka, namun tidak semua subjck mampu memaafkan suami mereka. Satu subjek tidak dapat memaafkan suaminya, satu subjek lain dapat memaafkanmeski kombinasi yang dibentuk adalah hollow forgiveness yaitu adanya diskrepansi antara apa yang dirasakan dan apa yang dikatakan kepada pelanggar. Hanya 1 subjek yang dapat membentuk kombinasi total forgiveness. Mesld terkadang ia masih teringat-ingat kejadian kekerasan yang dialaminya, tetapi dengan adanya forgiveness akan membuat korban memandang positif kepada pelaku pelanggaran."

"Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu yang penting di Indonesia, dengan penelitian yang sedikit. Beberapa faktor dianggap berkontribusi untuk memperparah kondisi pasien seperti usia ketika menikah (muda) dan lama kekerasan, serta rendahnya tingkat GAF score (fungsionalitas). Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mencari korelasi antara usia ketika menikah, lama kekerasan, dan current GAF scale saat pasien mengalami kondisi KDRT. Metode cross sectional digunakan serta data diambil dari Buku Laporan Jaga KDRT dan Rekam Medis pada Departemen Psikiatri RSCM-FKUI (2013-2017). Data yang digunakan sebanyak 50 pasien dengan kekerasan fisik dimana rerata (SD) usia ketika menikah adalah 25.45 (6.26) tahun, dengan 1921.10 (2554.51) hari rerata periode kekerasan, dan 69.10 (7.93) rerata dari GAF Score. Uji komparasi antara GAF dan periode kekerasan ditemukan rerata GAF lebih tinggi pada periode kekerasan berjangka panjang, juga periode kekerasan jangka panjang merupakan nilai tertinggi pada nilai rerata usia ketika menikah. Pada uji korelasi tidak ditemukan korelasi antara usia ketika menikah dan GAF (p = 0.975) serta periode kekerasan dengan GAF (0.132). Maka dari itu, usia ketika menikah dan periode kekerasan serta GAF tidak memiliki korelasi yang bermakna secara statistik. Menggunakan variabel yang berbeda serta kekuatan penilitian yang dikuatkan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih bermakna.

---

Domestic Violence has become an important issue in Indonesia with limited research. Several factors that contributes in affecting the patient's condition are early age at marriage, long term period of abuse, and low GAF. This study aims to find the correlation between age at marriage, period of abuse, and current GAF scale in responding to the domestic violence. Cross sectional study and data collection from the DV Report Book of Psychiatric Department and medical records at RSCM-FKUI (2013-2017) used in this research. Among 50 subjects, the mean (SD) age at marriage is 25.45 (6.26), with 1921.10 (2554.51) mean of period of abuse, and 69.10 (7.93) GAF mean. The comparison between mean of GAF and period of abuse shown higher long term physical abuse (26.16), and long term abuse is high in mean age at marriage (27.68). Moreover, there are no correlation between age at marriage and current GAF (p = 0.975) with no correlation between period of abuse and current GAF (p = 0.132). Thus, age at marriage, period of abuse, and GAF have no statistical significant correlation. It is recommended to use different variable that correlate with GAF, and increasing the power of research to give more meaningful result."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas enam berita mengenai kasus kekerasan rumah tangga yang dialami oleh Маргарита Грачева (Margarita Gračeva) pada tahun 2017 melalui media Rusia РИА Новости (RIA Novosti). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna yang terdapat dalam media Rusia RIA Novosti mengenai kasus Margarita Gračeva. Metode analisis wacana kritis digunakan dalam penelitian ini untuk mencari tahu hal-hal yang ingin disampaikan oleh media RIA Novosti melalui beritanya mengenai kasus kekerasan rumah tangga terkait dengan adanya dekriminalisasi kekerasan rumah tangga. Landasan teori yang digunakan adalah teori tiga dimensi milik Norman Fairclough yaitu deskripsi, interpretasi, dan juga eksplanasi teks. Melalui metode analisis tersebut ditemukan bahwa pemberitaan kekerasan rumah tangga yang dialami Margarita Gračeva, media RIA Novosti sebagai media resmi pemerintah Rusia memberikan citra positif terhadap negaranya melalui apa yang terdapat dalam beritanya. Penelitian ini menunjukkan bahwa media berperan dalam mengembangkan citra positif terhadap negara melalui beritanya.

---

ABSTRACT

This study discusses about six news of domestic violence case experienced by Маргарита Грачева (Margarita Gračeva) in 2017 through the Russian media РИА Новости (RIA Novosti). The purpose of this study is to find the meaning through Russian media RIA Novosti about Margarita Graceva case. The critical discourse analysis method is used to find things that RIA Novosti media wants to say through the news related to the decriminalization of domestic violence. The theoretical basis uses the three dimension theory approach by Norman Fairclough is description, interpretation, and explanation of the text. Through this analysis method found that domestic violence in Margarita Graceva case, the RIA Novosti media as the official media of the Russian government gave a positive image to the country through what was contained the news. This study shows that the media play a role in developing a positive image of their country through the news."

"Kekerasan rumah tangga merupakan isu yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Di Prancis, kekerasan rumah tangga disebut sebagai violence conjugale, yaitu kekerasan yang terjadi pada pasangan yang telah resmi di mata hukum ataupun belum. Biasanya, kekerasan tersebut dialami oleh perempuan. Kekerasan rumah tangga di Prancis tidak hanya berdampak pada keamanan masyarakat, tetapi juga pada perekonomian negara. Pada 2010, berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Évaluation économique des violences conjugales en France (Penilaian ekonomi tentang kekerasan dalam rumah tangga di Prancis) diketahui bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Prancis mencapai 2,472 miliar euro per tahun. Sebagai Presiden yang menjabat pada periode 2012-2017, François Hollande berjanji untuk menangani isu-isu gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan, secara lebih serius dan berkomitmen untuk melindungi para perempuan di Prancis pada kampanyenya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar upaya Presiden François Holland dalam memenuhi janji kampanyenya terkait perlindungan terhadap perempuan dan kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan di masa pemerintahannya untuk mengatasi tingginya angka kekerasan rumah tangga di Prancis serta melihat apakah kebijakan tersebut sudah mencapai sasarannya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan teori yang digunakan adalah analisis kebijakan milik William Dunn, khususnya analisis retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden Francois Holande telah berusaha menepati janji pemilunya, di antaranya adalah dengan meratifikasi Konvensi Istanbul pada 2014 dan mengesahkan undang-undang 4 Agustus (La Loi de 4 Aôut) tahun 2014 beserta kebijakan-kebijakan kesetaraan gender yang mencakup usaha untuk mengurangi jumlah angka kekerasan terhadap perempuan. Namun, berdasarkan data pada tahun 2012-2017, penerapan kebijakan tersebut tidak terlalu berhasil dalam menurunkan angka kematian akibat kasus kekerasan rumah tangga secara signifikan. Nyatanya, angka korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam ranah domestik, masih bersifat fluktuatif. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat di Prancis untuk lebih peduli terhadap masalah kekerasan rumah tangga dengan cara melapor kepada pihak yang berwenang.

---

Domestic violence is an issue that can be found in various parts of the world. In France, domestic violence is referred to as the violence conjugale, which is violence that occurs to partners who are legal or not. Usually, this violence is experienced by women. Domestic violence in France has an impact not only on the security of the society but also on the country's economy. In 2010, based on the results of a study with the title of Évaluation économique des violences conjugales en France (Economic assessment of domestic violence in France), the losses caused by domestic violence in France reached 2.472 billion euros per year. François Hollande, as The President who served in the 2012-2017 period, during the presidential campaign promised to take gender issues, including violence against women, more serious and committed to protecting women in France. This study aims to see how much effort President Francois Holland has made in fulfilling his campaign commitments regarding the protection of women and what policies have been issued during his presidential reign to solve the high number of victims

of domestic violence in France and to see whether these policies have achieved their goals. In this research, the method used is a qualitative method and the theory used is William Dunn's policy analysis, particularly the retrospective analysis. The result shows that President Francois Hollande attempted to keep his election commitments, by ratifying the Istanbul Convention in 2014 and passing the law of August 4 (La Loi de 4 Aôut) in 2014 along with gender equality policies that include efforts to reduce the number of rates of violence against women. However, based on data for 2012-2017, the implementation of this policy was not very successful in reducing the mortality rate, caused by domestic violence, significantly. The number of victims of violence against women, especially in the domestic domain, is still fluctuating. Nevertheless, these policies have succeeded in increasing the awareness and consciousness of the society of France to be more concerned about the problem of domestic violence by speaking up and reporting to the authorities."