Hasil Pencarian

Ditemukan 71 dokumen yang sesuai dengan query

Transtoto Handadhari

Kepedulian yang Terganjal: menguak belantra permasalahan kehutanan Indonesia

Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009

634.959 8 TRA k (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Jurnal analisis kebijakan kehutanan=Journal of foresty policy analysis

Bogor: Departemen Kehutanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan - Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, 2008

JAKK 10(1-3) 2013

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Sejarah kehutanan Indonesia

Jakarta: Departemen Kehutanan, 1987

634.9 SEJ I

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Alam Setia Zain

Kamus kehutanan

Jakarta: Rineka Cipta, 1998

R 634.903 ALA k

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan

" Policies in forestry development have been based solely upo a view that forestry resources are assets of national development. The implication of such approach, among others, is that the business involved only a few people with big money. At the same time, indigenous people living in the forest can only be spectators. With the reform in all sectors, the development paradigm in forestry sector changed. The forestry development today and in the future is directed ... "

Hukum dan Pembangunan Vol. 33 No. 2 Juni 2003 : 239-245, 2003

HUPE-33-2-Jun2003-239

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Newman, Arnold

Tropical rainforest : a world survey of our most valuable and endangered habitat with a blueprint for its survival / Arnold Newman

New York : Fact on File, 1990

577.34 NEW t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Damba Summa Akmala

Kekuatan hukum perjanjian karya pengusahaan batubara (PKP2B) dalam kaitannya dengan peraturan di bidang kehutanan

" Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) merupakan suatu bentuk kontrak karya di bidang pertambangan batubara yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Kontraktor Swasta baik dalam rangka Penanaman Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing. Permasalahan yang kemudian timbul adalah Kontraktor Swasta mendapatkan hambatan dalam melaksanakan usahanya dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan yang bertentangan dengan hak-hak yang diterima oleh Kontraktor Swasta berdasarkan PKP2B dan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan. Pemerintah sendiri dalam kedudukannya sebagai pihak ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37132

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library