Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query

Ilmu kedokteran kehakiman: toksikologi kehakiman, psikiatri kehakiman

Jakarta: Gunung Agung, 1985

614.1 ILM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ilmu kedokteran kehakiman: teksikologi kehakiman, psikiatri kehakiman / editor, Abdul Mun'im Idries, Sidhi, Sutomo Slamet Iman Santoso

Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1979

614.1 ILM

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

Jakarta: Intibuku Utama, 1971

347.01 UND (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Njowito Hamdani

Ilmu kedokteran kehakiman

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992

614.1 NJO i

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

Amir Nurdianto

Eksistensi pengadilan pajak dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman = Eksistensi justice of Iease in [code/law] number 48 year 2009 about judicial power

" Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya yakni tanggal 12 April 2002. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolah-olah Pengadilan Pajak, yang hanya berkedudukan di Jakarta, itu berada di luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hingga sekarang, kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak belum dialihkan kepada Mahkamah Agung. Hal ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35142

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ardyansyah Jintang

Konsep Ideal Independensi Badan-Badan yang Fungsinya Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 = The Ideal Concept of Independence of Bodies Related to Judicial Power in the Perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

" Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman adalah sesuatu yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 juga mengatur keberadaan badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tulisan ini membahas ruang lingkup badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan bagaimana Konsep Ideal Independensi badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni menggunakan sumber hukum primer, ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library