Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mohamad Justine Ceasarea Hasanudin
" Konsep nexus baru yang dicetuskan pada BEPS Action Plan 1 dikenal dengan kehadiran ekonomi signifikan (significant economic presence) yang mengilhami adanya kebijakan baru yang bersifat unilateral demi menjawab tantangan ekonomi digital. India memperkenalkan equalization levy sebagai kebijakan unilateral untuk memajaki transaksi pada ekonomi digital atas jasa periklanan digital yang diberikan oleh non-residen India ke residen pajak India. Selain itu, Inggris juga menerapkan hal serupa dengan memperkenalkan Digital Service Tax untuk memajaki atas transaksi pada layanan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Elisabet
" Indonesia dan Uni Eropa telah mengambil langkah unilateral untuk menerapkan pajak layanan digital. Skripsi ini mengkaji (i) pengaturan pajak layanan digital di Indonesia dan Uni Eropa serta (ii) apakah pengaturan pajak layanan digital tersebut melanggar kewajiban nondiskriminasi negara anggota WTO dalam GATS. Melalui penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan kasus, dapat disimpulkan bahwa pertama, pajak layanan digital dikenal di Indonesia sebagai pajak transaksi elektronik dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menerapkan kriteria kehadiran ekonomi signifikan. Di Uni Eropa, pajak layanan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Elisabet
" Indonesia dan Uni Eropa telah mengambil langkah unilateral untuk menerapkan pajak layanan digital. Skripsi ini mengkaji (i) pengaturan pajak layanan digital di Indonesia dan Uni Eropa serta (ii) apakah pengaturan pajak layanan digital tersebut melanggar kewajiban nondiskriminasi negara anggota WTO dalam GATS. Melalui penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan kasus, dapat disimpulkan bahwa pertama, pajak layanan digital dikenal di Indonesia sebagai pajak transaksi elektronik dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menerapkan kriteria kehadiran ekonomi signifikan. Di Uni Eropa, pajak layanan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Unisya Izhari Rinsta Savira
" Seiring berkembangnya zaman, transaksi perdagangan jual beli sekarang ini dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Hal tersebut menyebabkan adanya perdagangan lintas negara tanpa melihat suatu yurisdiksi. Hal ini dapat menimbulkan potensi peningkatan pemasukan negara berupa pajak yang dapat dikenakan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang melakukan transaksi jual beli dengan berupa penghasilan yang didapatkan dari Indonesia. Maka dari itu muncul permasalahan yaitu bagaimana pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zalfa Ghea Tamima
" Perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan asing untuk beroperasi secara digital di negara lain dan memperoleh keuntungan usaha dari masyarakat negara lain tanpa perlu hadir secara fisik di sana. Salah satu sektor yang terdampak dari digitalisasi ini adalah sektor hiburan melalui tersedianya berbagai layanan konten dan/atau aplikasi melalui internet (layanan over the top atau “OTT”) yang membuat konten daring dapat diakses secara global tanpa penyedia layanannya perlu mendirikan tempat usaha di negara tersebut. Namun, pengaturan terkait layanan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library