Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat Dra. Hj.Nunuk Murdiati Sulastomo terhadap Para Tergugat yang terkait dengan adanyapemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu PondokPinang dengan dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dan PutusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah memenangkan PihakPenggugat. Tujuan dari pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untukmengetahui tanggung jawab organ yayasan dan yayasan apabila timbul tuntutanhukum sehubungan dengan pelaksanaan operasional yayasan, mengetahui danmemahami konsekuensi yuridis atas berlakunya keputusan Rapat Pembina, sertamemahami dasar pemikiran rumusan norma dari Pasal 1365 KUH Perdatamengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penelitian ini adalah penelitiandengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the lawsuit is filed by Plaintiff, Dra. Hj. Nunuk Murdiati

Sulastomo, against the defendants relating to the dismissal of the Plaintiff as

Chairman of the Board from Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang with the

lawsuit basic is Tort of Law. And The verdict from the District Court of South

Jakarta is giving the victory to the Plaintiff. The purposes of the main problems in

this thesis are to know the responsibilities of the foundation organs and the

foundation if lawsuits arise in connection with the implementation of the

foundation operational, to know and understand the legal consequences of the

enactment of the Trustees Meeting, and then understand the rationale for the norm

formulation from the Article 1365 of the Civil Code about the Tort of Law.

This research is about a study with using a normative juridical approach."

"AbstrakNotaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 20014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Dan untuk itu ketika notaris melaksanakan tugas nya selaku pembuat akta notaris terlibat adanya perbuatan melawan hukum maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris. Sesuai dengan putusan putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 66 UU Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris dihapusnya frasa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sehingga ketika notaris dipanggil penyidik untuk menjadi saksi tanpa perlu persetujuan MPD karena menurut Mahkamah Konstitusi, tidak adanya persamaan didepan hukum, Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) MPD diganti dengan MKN artinya untuk pemangilan notaris oleh aparat hukum harus izin dari MKN yang menimbulkan adanya diskriminasi hukum atau tidak adanya persamaan dimata hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."