Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian organisasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat satker di Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) BATAN berdasarkan Perka BAPETEN Nomor 01 Tahun 2010 dan Standar IAEA GSR Part. 7. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara, dan telaah dokumen. Metode yang digunakan adalah evaluasi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 01 Tahun 2010, dan standar internasional yaitu IAEA Standard No. GSR Part. 7. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar elemen organisasi kesiapsigaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat satker di Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) BATAN telah memenuhi standar. Elemen yang belum semuanya persyaratannya terpenuhi adalah tindakan perlindungan bagi personil kedaruratan. Persyaratan yang tidak terpenuhi dalam elemen tersebut adalah tidak adanya informed consent. Untuk itu diperlukan pengadaan dan perbaikan bagi organisasi kedaruratan nuklir yang belum memenuhi persyaratan, serta pemeliharaan bagi yang sudah terpenuhi.

---

ABSTRAKThe aim of this study presented to view the organization?s conformance nuclear emergency preparedness and response satker level at the Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) BATAN based Perka BAPETEN Nomor 01 Tahun 2010 and IAEA Standard GSR Part. 7. The qualitative research was conducted by field observations, interviews, and review the document. The method used is the evaluation in accordance with Peraturan Kepala BAPETEN No.01 Tahun 2010, and international standards, that is the IAEA Standard GSR Part. 7. The result of this study showed that most of the elements of the organization of nuclear emergency preparedness and response satker level at Pusat Pendayagunaan Informatikan dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) BATAN according to the standard. Elements that not all term are appropriate in these element is the absence of informed consent. It required the procurement and the improvement for the nuclear emergency organization which do not appropriate the requirements, as well as maintenance for the already fulfilled."

"Tindakan aborsi merupakan tindakan kriminal di Indonesia, akan tertapi terdapat pengecualian dalam pelaksanaannya apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kehamilan terjadi akibat perkosaan. Talasemia merupakan penyakit genetik kelainan sel darah merah. Talasemia mayor merupakan keadaan klinis talasemia yang paling berat karena pengidapnya membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Penelitian ini mengkaji permasalahan pengaturan tindakan penghentian kehamilan di Indonesia, pengaturan dan penanganan pasien pengidap talasemia mayor, serta menganalisis tindakan penghentian kehamilan terhadap janin pengidap talasemia mayor. penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif dengan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara narasumber, dengan metode analisis data kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai aborsi atas indikasi kedaruratan medis sebenarnya mengakomodir kasus terminasi kehamilan terhadap janin pengidap talasemia mayor setelah dilakukannya prenatal diagnosis, namun dalam pelaksanaannya, dokter kandungan di Indonesia memilih untuk mengikuti hati nuraninya dan menolak untuk melakukan terminasi kehamilan terhadap janin pengidap talasemia mayor. Perlu adanya pengaturan lebih detail mengenai batas usia kehamilan serta penyakit apa saja yang termasuk sebagai hal kedaruratan medis sebagai pengecualian diperbolehkan dilakukannya tindakan aborsi.

---

Termination of pregnancy is illegal in Indonesia, but there are exceptions in its implementation if there are indications of a medical emergency or pregnancy due to rape. Thalassemia is a genetic disease of red blood cell disorders. Thalassemia major is the most severe clinical condition of thalassemia because the sufferer requires blood transfusion for life. This study examines the problems of regulating termination of pregnancy in Indonesia, the regulation and management patients with thalassemia major, and analyzing the termination of pregnancy for fetuses with thalassemia major. This research is a descriptive-juridical-normative research by examining secondary data obtained from legal materials, as well as primary data through interviewing sources, using qualitative data analysis methods. The conclusion of this study is that the regulation of abortion for medical emergency situation is sufficient to acommodates cases of termination of pregnancy for fetuses with thalassemia major after prenatal diagnosis, but in practice, obstetricians in Indonesia choose to follow their conscience and refuse to terminate pregnancy for fetuses with major thalassemia. . There needs to be a more detailed regulation regarding the age limit for pregnancy and what diseases are included as medical emergencies as an exception to the permissible act of abortion."