Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
M.A. Harits Ariyawan
"
Alat utama system senjata merupakan bagian integral sistem pertahanan karena menentukan seberapa besar kekuatan militer yang dimiliki suatu Negara. Pesawat udara merupakan satu diantara alutsista yang ikut menentukan tingkat kesiapan tempur TNI dalam mewujudkan Ketahanan Nasional melalui operasi-operasi maupun latihan-latihan. Namun hal tersebut nampaknya masih terkendala karena beberapa alasan, satu diantaranya yaitu berkurangnya kesiapan alutsista dari tahun ke tahun akibat kecelakaan. Dampak peningkatan angka kecelakaan pesawat terbang militer terutama pada kurun waktu 10 tahun terakhir ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29678
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Aulia Dwi Utomo
"
Kecelakaan Pesawat Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) dalam rangka penerbangan demo yang terjadi pada 9 Mei 2012 menimbulkan korban jiwa sebanyak 45 orang. Setiap terjadinya peristiwa kecelakaan tentunya akan berdampak secara hukum, karena selalu membawa dampak kerugian sehingga melahirkan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini terutama bagi Sukhoi selaku pemilik pesawat SSJ-100. Dalam menentukan tanggung jawab hukum dari Sukhoi, penulis akan menganalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga terdapat kepastian hukum, apa bentuk tanggung jawabnya, apa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45491
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sihotang, Yosua Roald
"
Tesis ini membahas.pertanggunjawaban pidana maskapai penerbangan apabila terdapat indikasi keterlibatannya terhadap tetjadinya suatu kecelakaan pesawat udara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Undang-undang Penerbangan yang dalam hal ini sebagai aturan yang mengatur masalah penerbangan tidak mengenal subjek hukum pidana korporasi. Keterbatasan hukum yang teijadi di Undang-undang Penerbangan berkaitan dengan mengenai tidak dikenalnya korporasi sebagai subjek hokum pidana dapat diambil alih dengan menerapkan UUPK yang sudah mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Boyke Barkah
"
Dalam hukum positip Indonesia dewasa ini, terdapat suatu ordonansi yang mengatur masalah tanggung jawab pengangkut udara yaitu Ordonansi Pengangkutan Udara atau Luchtvervoer Ordonantie Staatsblad 1939 No.100. Dan oleh karena hukum udara pada aspek-aspekya tidak dapat melepaskan diri dari pada sifat yang menonjol dari penerbangan yaitu sifat Internasionalnya, maka untuk angkutan udara Internasional Indonesia menjadi peserta pada suatu Konvensi Internasional yang dikenal sebagai Konvensi Warsawa 1929. Akan tetapi, didalam praktek penyelesaian masalah ganti rugi pada kecelakaan-kecelakaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fidhela Rizka Mayovie
"
Pengaturan ketidakhadiran berdasarkan Pasal 467 KUHPerdata ditujukan kepada setiap subjek hukum yang meninggalkan tempat kediamannya. Kecelakaan pesawat udara dan kapal laut banyak menimbulkan permasalahan mengenai korban hilang atau tidak ditemukan. Dalam hal ini, keadaan tersebut tidak memengaruhi status korban sebagai subjek hukum, yang sehingganya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Manusia sebagai subjek hukum hanya akan melepaskan status sebagai subjek hukum apabila meninggal dunia. Maka, keberadaan seseorang dalam keadaan tidak hadir tidak melepaskan statusnya sebagai subjek hukum. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
