Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hipertensi sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk di Indonesia. Prevalensi hipertensi di Provinsi DKI Jakarta cukup tinggi yakni sebesar 33,4% (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kejadian hipertensi baik faktor yang dapat dimodifikasi maupun tidak dapat dimodifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat mempengaruhi hipertensi. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan menggunakan data sekunder Surveilans penyakit tidak menular di wilayah kerja puskesmas Kecamatan Jagakarsa tahun 2019. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode total sampling dengan kriteria inklusi penduduk berusia 15-59 tahun yang terdaftar dan data pemeriksaan tercatat legkap sesuai variabel penelitian dan minimal melakukan satu kali pengukuran hipertensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proporsi hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Jagakarsa yaitu 10%. Aktivitas fisik yang cukup memiliki risiko 0,5 kali, cukup konsumsi sayur memiliki resiko 0,27 kali lebih rendah, tidak merokok memiliki risiko 0,73 kali lebih rendah, tidak bekerja memiliki risiko lebih rendah 0,43 kali daripada responden yang bekerja untuk terjadi hipertensi. Oleh karena itu perlu ditingkatkan peran serta masyarakat dan pengaplikasian perilaku GERMAS serta pengoptimalan Skrinning PTM

---

Hypertension is still a health problem in the world including in Indonesia. The prevalence of hypertension in DKI Jakarta Province is quite high at 33.4% (Indonesian Ministry of Health, 2018). There are several factors that contribute to the incidence of hypertension, both factors that can be modified or cannot be modified. This study aims to determine the factors that can influence hypertension. The design of this study was cross sectional using secondary data Surveillance of non-communicable diseases in the working area of ​​Puskesmas subdistrict Jagakarsa in 2019. The sample in this study was selected using the total sampling method with the inclusion criteria of population aged 15-59 years registered and the inspection data recorded according research variables and at least one measurement of hypertension. The results showed that the proportion of hypertension in the working area of ​​Jagakarsa District Health Center is 10%. Enough physical activity has a risk of 0.5 times, enough consumption of vegetables has a risk of 0.27 times lower, not smoking has a risk of 0.73 times lower, does not work has a lower risk of 0.43 times than respondents who work to occur hypertension. Therefore it is necessary to increase community participation and the application of GERMAS behavior as well as optimizing Screening NCDs."

"Klasifikasi kecamatan Propinsi Daerah Yogjakarta ini merupakan hasil penelitian bertujuan mengklasifikasikan kecamatan berdasarkan potensi pembangunan yang telah dimiliki oleh kecamatan tersebut, baik fisik, sosial dan ekonomi.Data yang dipergunakan adalah data Potensi Desa tahun 1996 dan data Susenas 1997 dari Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogjakarta dan didukung oleh pengecekan lapangan pada beberapa kecamatan dan kabupaten/kotamadya.Pengolahan data dan anaisis data dilakukan dengan menggunakan fasilitas paket program SPSS versi 7.5 khususnya program faktor analisis dengan menggunakan 54 variabel yang dibangkitkan dari variabel desa yang ada dimana akhirnya diperoleh sebanyak 13 kelompok variabel faktor yang mampu menjelaskan sebesar 76, 74% keragaman yang terkandung dalam data.Kemudian untuk mendapatkan klasifikasi kecamatan yang berjumlah 75 dengan menghitung score tiga belas faktor untuk setiap kecamatan, kemudian akan dapat dilihat kecamatan kecamatan yang mendapat prioritas pembangunan yang sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi. Apabila prosedur ini ditempuh maka secara bertahap kesenjangan pembangunan secara spasial antar wilayah kecamatan dapat diperkecil secara bertahap.Penelitian ini akan lebih baik lagi hasilnya apabila data aspek aspek pertanahan diikutsertakan dalam variabel yang dianalisa. Hanya sayang pada saat ini belum tersedia secara baik di desa maupun di kecamatan."

"Strategi penanggulangan TBC di Indonesia telah berlangsung lama dan permasalahan TBC semakin kompleks dengan tantangan baru. Dalam penemuan kasus, komunitas memainkan peran penting dengan pendampingan pasien selama berobat. Diperlukan sistem jejaring dan penguatan data base melalui inovasi kecamatan Bebas TBC atau KEBAS TBC. Tujuan penelitian ini untuk melakukan Analisis Implementasi Kebijakan KEBAS TBC dengan Tingkat keberhasilan program TBC di Kota Bekasi 2023. Desain dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian Non eksperimental, kualitatif wawancara mendalam dengan semi terstruktur kepada pemangku jabatan, puskesmas dan kader di wilayah kecamatan. Peneliti telah melakukan proses pengambilan data primer dengan melakukan wawancara mendalam. Strategi untuk mewujudkan kecamatan bebas Tuberkulosis dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui 5T.  Ukuran dan tujuan dari kebijakan tercantum didalam Peraturan Walikota No 64.A tahun 2020 tentang strategi peningkatan pemberdayaan Masyarakat. Kerjasama lintas sektoral sebagai dasar penanggulangan TBC menjadi tanggung jawab bersama. Alokasi anggaran khusus diperuntukan bagi Dinas Kesehatan yang berfungsi sebagai promotif, preventif, dan kuratif dengan sumber dana APBD, DAK Non Fisik dan Global Fund. Kinerja implementasi Kebijakan adalah capaian target TBC menurut Standar Pelayanan Minimal, kemampuan petugas puskesmas dan kader sudah baik. Beberapa Organisasi menilai bahwa kegiatan masih tanggung jawab Dinas Kesehatan dan bersifat seremonial.  Akses layanan Kesehatan sudah semakin mudah.  Kondisi ekonomi, perilaku sosial dan pengetahuan berperan dalam penanggulangan TB. Implementasi Kebijakan Kecamatan Bebas TBC sudah berjalan dengan komitmen dan dukungan pemerintah daerah sehingga akses layanan menjadi mudah, koordinasi dan Kerjasama lintas sektoral baik. Saat ini diperlukan optimalisasi dari masing-masing pemangku jabatan dan tindak lanjut dari kebijakan tersebut.

---

The TB control strategy in Indonesia has been going on for a long time and the TB problem is getting more complex with new challenges. In case, The role of the community is very important in finding cases, accompanying patients during treatment. A network system and strengthening the data base are needed through the innovation of TBC-Free sub-districts or KEBAS TB. Purpose for this research is conducting an Analysis of the Implementation of the KEBAS TBC Policy with the Success Rate of the TB program in Bekasi City in 2023. Research Design Non-experimental, qualitative research of in-depth and semi-structured interviews with public officer , health centers and cadres in the sub-district area. The researcher has carried out the process of taking primary data by conducting in-depth interviews. Strategy to realize a Tuberculosis-free sub-district by increasing community empowerment through 5T.  The size and objectives of the policy are listed in Mayor Regulation No. 64.A of 2020 concerning strategies to increase community empowerment.   Cross-sectoral cooperation as the basis for TB control is a shared responsibility. The special budget allocation is intended for the Health Office which functions as promotive, preventive, and curative with sources of funds from the Regional Revenue and Expenditure Budget, Non-Physical special allocation fund and Global Fund. The performance of the implementation of the Policy is the achievement of the TB target according to the Minimum Service Standards, the ability of health center officers and cadres is good. Several organizations consider that activities are still the responsibility of the Health Office and are ceremonial.  Access to health services has become easier.  Economic conditions, social behavior and knowledge play a role in TB control. The implementation of the TB-Free District Policy has been running with the commitment and support of the local government so that access to services is easy, coordination and cross-sectoral cooperation are good. Currently, optimization is needed from each position holder and follow-up of the policy."

"Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi permasalahan utama adalah keoptimalan jumlah fasilitas pelayanan bidang pendidikan dan bidang kesehatan di Kabupaten Bekasi, Jumlah kecamatan jika ditinjau dari pendekatan minimisasi pengeluaran pemerintah, serta kemampuan lokasi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan di masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) menjangkau penduduk di wilayahnya.Metodologi yang akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut adalah Teori Analisa Market Area yang mempertimbangkan dari sisi dimensi ruang maupun jarak dengan memperhatikan sisi kebutuhan peiayanan, serta pendekatan yang mempertimbangan sisi beban pengeluaran pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan sudah optimal, sedangkan jumlah Puskesrnas pada kondisi sebelum rnaupun setelah pemekaran kecamatan masih belum optimal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kekurangan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dipenuhi oleh bentuk~bentuk pelayanan yang Iain.Ditinjau dari Pendekatan Minimisasi Pengeluaran Pemerintah per kapita, jumiah kecamatan yang optimal di Kabupaten Bekasi menurut perhitungan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan adalah 9 kecamatan, sedangkan menurut bidang kesehatan adaiah 8 kecamatan.Jumlah kecamatan di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan merupakan jumlah yang jauh lebih besar daripada nilai optimalnya dan secara rata-rata menunjukkan nilai yang masih sangat kurang.Perhitungan Market Indifference Point dan Probabilitas Market di Bidang Pendidikan maupun Kesehatan di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa Iokasi pusat pelayanan masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) sudah mampu menjangkau penduduk di wilayah administrasinya.Pemekaran kecamatan di Kabupaten Bekasi menjadi 23 kecamatan sudah optimal jika ditinjau dari penyediaan fasilitas secara fisik di bidang pendidikan maupun kesehatan melalui Anaiisa Market Area, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan serta jangkauan pusat pelayanan di tiap kecamatan terhadap penduduk wilayahnya."

"Dalam rangka reformasi pemerintahan daerah, Pemerintah telah mengundangkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Salah satunya adalah perubahan status kecamatan, yang berubah dan perangkat wilayah menjadi perangkat daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi.Perubahan fungsi kecamatan dari semula wilayah pemerintahan menjadi wilayah kerja yang bersifat koordinatif dan fasilitatif dengan menerima sebagian pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten, diduga berdampak pada kualitas pelayanan kecamatan. Kedudukan kecamatan dalam format otonomi daerah mengharuskan organisasi kecamatan berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada pemerintahan desa. Dengan demikian diperiukan penelitian tentang kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh bupati kepada camat yaitu bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat, dan pertanahan.Tujuan penelitian adalah: (1) mengukur tingkat kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa.Penelitian menggunakan pendekatan kauntitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kualitas pelayanan kecamatan melalui kuesioner yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara pada aparat kecamatan, terhadap pemerintahan desa melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara pada aparat kecamatan.Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang analisis datanya menyajikan rangkuman statistik dalam bentuk tabel dan atau grafik. Unit analisis penelitian adalah organisasi kecamatan dengan responden aparat pemerintahan desa. sampel dipilih secara acak (random sampling). Untuk kecamatan yang dianalisis dipilih 3 kecamatan dan 5 kecamatan, sedangkan untuk responden dipilih 22 orang dan 42 aparat pemerintahan desa.Instrumen disusun berdasarkan dimensi kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990:46) dengan indikator-indikatomya diadaptasi dan Kotler. Setelah dilakukan analisis deskriptif berdasarkan konsep Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, kemudian analisis mendalam dilakukan dengan mengkaitkan konsep McKinsey sebagai pendukung.Hasil penelitian menunjukkan hasil (1) kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati sudah baik. Dengan demikian kecamatan di Tanjung Pandan Kecamatan Badau dan Kecamatan Membalong secara keseluruhan telah dapat melaksanakan fungsi fasilitasi dan koordinasi terhadap pemerintahan desa dengan baik, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan organisasi kecamatan di Tanjung Pandan Kecamatan Badau dan Kecamatan Membalong adalah belum adanya Peraturan Bupati yang menjadi petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Peraturan Daerah (Perda) tentang pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten pada kecamatan, anggaran yang dikelola oleh kecamatan untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan, sumberdaya manusia di kecamatan yang sedikit dan masih kurang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, serta sosialisasi program kerja kecamatan yang masih sangat minim dilakukan di desa.Penelitian ini masih perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih mendalam dan lebih luas tentang organisasi kecamatan, sehingga pada akhirnya akan ditemukan organisasi kecamatan yang ideal dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan bupati khususnya di kabupaten Belitung.

---

In framework of regional administration reform, the government has enacted Law No. 22 of 1999 which then revised with Law No. 32 of 2004 concerning Regional Administration, as the substitute of Law No. 5 of 1974 concerning Administration Themes in Region. One of them is the change of district status, changed from regional body to local body. In the implementation of his duties the district head receives delegation part of administration authority from Regent/Mayor to handle a part of autonomy matters.The change of district function from formerly regional administration to work area which coordinative and facilitative in nature by receiving a part of authority delegation from the regental administration, allegedly has impact on the quality of district service. The position of district in regional autonomy format requires district organization oriented-to-provide services to the rural administration. So it needs a research concerning district service quality toward the rural administration pursuant to authority given by regent to district head namely in the fields of administration, economy and development, education and health, social and people welfare and land.The aims of this research are: (1) measuring the district service quality level toward the rural administration and (2) identifying factors effecting quality of service toward rural administration.This study uses quantitative and qualitative approach. The quantitative approach used to collect data concerning district service quality through questioners distributed to rural administration apparatus. The qualitative approach used to collect data concerning factors effecting the district service quality toward rural administration through the documents investigation and interview on district apparatus.Type of this study is descriptive, namely research methodology which its data analysis presenting statistical summary in form of tables and or graph. Unit of research analysis is district organization with respondents of rural administration apparatus. Sample selected randomly (random sampling). For district to analyze by selecting 3 districts from 5 districts, while for respondents selected 22 persons from 42 rural government apparatus. Instrument made based on the dimension of service quality developed by Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990:46) with its indicators adapted from Kotler. After conducting descriptive analysis based on concept of Zeithaml, Pasuraman, and Berry, then the depth analysis conducted by relating concept of McKinsey as a support.Results of research indicate (1) district service quality toward rural administration in implementing the delegation of part of regent's authority has been good. Therefore the districts in Belitung Regency totally have been entirely capable to conduct function of facilitation and coordination toward the rural administration well, (2) Factors effecting district organization service quality in Tanjungpandan district,Badau district and Membalong district namely there is no Regent's Regulation becoming implementing guideline and technical from Regional Regulation (Perda) concerning the delegation a part of Regency authority on the districts, budget managed by districts to implement the authority delegation, human resources in the districts which less and still lack of competency required, and socialization of district work program which still minimum conducted in the rural area.This research still needs to be followed up with deeper and broader research concerning district organization, so eventually an ideal district organization will be found in implementing the regent's authority delegation particularly in Belitung Regency."

"ABSTRAKKota merupakan jaringan kehidupan yanq tumbuh dan berkembang, tumbuh dah berkembangnya karena banyak hal, ada yang tumnuh karena perdagangan, ataupun industri ditambah adanya kegiatan sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk perkotaan karena adanya beberapa factor yang memberikan peluang memperoleh sumber kehidupan.

---

"