Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor perikanan yang merupakan sektor strategis di Indonesia keberadaannya perlu didukung oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan pajak salah satunya kebijakan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai PPN atas hasil perikanan termasuk komoditas udang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara tujuan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan berdasarkan teori implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan konsep perpajakan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara tujuan kebijakan yang bertujuan untuk meringankan beban konsumen dengan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan yang berdampak pada adanya beban tambahan yang dibebankan oleh industri atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan kepada harga pokok penjualan yang berakibat pada peningkatan harga jual produk udang sehingga menimbulkan cascading effect yang berujung pada distorsi. Untuk menekan cascading effect, penulis menyarankan agar sebaiknya pihak industri memaksimalkan fasilitas pembebasan atas faktor masukan produksi.

---

The existence of fishery sector which is the strategic sector in Indonesia need to be supported by the Indonesian government through tax policy which one of them is Value Added Tax VAT exemption policy on fishery product including shrimp commodity. This research aims to see the alignment between policy objectives with the impact generated by policies based on the theory of policy implementation and associated with the relevant taxation concept. This research uses qualitative approach. The results of this research indicate that there is a discrepancy between the policy objectives to relieve the consumer burden with the impact generated by the policy that affects the additional burden charged by the industry on the disallowed input tax to cost of goods sold which resulted in increasing of shrimp product prices that causing cascading effect that leads to distortion. To minimize the cascading effect, the authors suggest that the industry should maximize the use of VAT exemption on the production input factors."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis formulasi kebijakan Pembebasan PBB Perkotaan atas NJOP sampai dengan Rp 130.000.000,00 di Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, paradigma post-positivis dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan pembebasan PBB dilatarbelakangi oleh usulan Walikota Semarang untuk membuat kebijakan yang mampu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah dalam rangka mewujudkan asas keadilan. Proses formulasi kebijakan ini menghasilkan kebijakan yang bersifat paradoks berupa Pembebasan PBB Perkotaan atas NJOP sampai dengan Rp 130.000.000,00 yang disertai dengan kebijakan kenaikan NJOP sebesar 70 dari nilai pasar. Disatu sisi, pemerintah memberikan insentif pajak, namun disisi lain, pemerintah menambah beban pajak bagi Wajib Pajak yang tidak menerima fasilitas pembebasan. Dalam implementasinya, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Semarang melakukan perubahan kebijakan yaitu menurunkan kenaikan NJOP menjadi 30 dari nilai pasar.

---

This research was conducted to analyze policy formulation of exemption in Property Tax on Land Building Tax Imposition Base up to Rp 130.000.000,00 in Semarang. This study used quantitative approach with post positivist paradigm and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the policy formulation process of Property Tax Exemption is motivated by Local Government of Semarang 39 s proposal to create a policy that can ease the burden of lower middle society in order to realize the equity principle. This policy formulation process produced paradoxical policy of the exemption in Property Tax on Land Building Tax Imposition Base up to Rp 130.000.000,00, and it is accompanied by Land Building Tax Imposition Base adjustment of 70 of market value. Despite of provides tax incentives, The Government increases the tax burden on Taxpayers who do not receive the exemption facilities In its implementation, this policy raises the pros and cons for the community. This prompted the Local Government of Semarang to make policy changes by reducing the increase of NJOP to 30 of the market value."

"Kebijakan pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Milyar Rupiah atas jual beli, hibah dan hibah waris telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2016. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sertifikasi tanah dan fakta bahwa masih terdapat 20,64% cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang belum di sertifikasi. Kebijakan yang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya. Keberhasilan impelementasi dapat dilihat dari substansi kebijakan dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan, bahwa seluruh rumusan kebijakan pembebasan BPHTB dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisi lapangan. Dari aspek konteks implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pembebasan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kodisi politik dan pemerintahan yang sedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada. Kebijakan pembebasan BPHTB di DKI Jakarta juga berperan dalam mendukung Kebijakan Ekonomi Jilid III sebagai upaya untuk percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan.

---

Land and Building Title Transfer Duty Free Policy has been issued by The Goverment Special Capital Region of Jakarta since October 13, 2016. As a solution to the high cost of land certification and the fact that there are still 20.64% of coverage in Special Capital Region of Jakarta that have not been certified. The success of its policy’s implementation is need to be analyzed. Successful implementation of the Land and Building Title Transfer Duty Free policy can be analyzed by the content of policy and context of implementation aspects. This research shows that, according to the content of policy aspect, all the policy formulations of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy was made by Special Capital Region of Jakarta, although the formulation remained through the field study and analysis of the conditions. From the context of implementation aspect, the implementation of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy took the political and governmental condition into consideration, as well as the fragmentation of the existing authorities. Land and Building Title Transfer Duty Free Policy is also play a role in supporting the Economic Package Vol. 3 as a bridge to acceleration of certification of land and building rights especially in Special Capital Region of Jakarta."