Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan: Untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan keefektifan pelayanan menggunakan telemedicine secara langsung dari tenaga kesehatan kepada pasien jarak jauh yang tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Metode: Tinjauan literature dari studi kuantitatif, kualitatif, campuran dan review dengan menggunakan lima database ilmiah utama (Science Direct, PubMed, DOAJ, SAGE Journals, dan Google Scholar). Kriteria inklusi adalah sebagai berikut: (1) pelayanan telemedicine yang diberikan langsung kepada pasien; 2) semua bentuk pelayanan termasuk aplikasi kesehatan; 3) pada studi kuantitatif, terdapat faktor yang melekat pada intervensi telemedicine yang menunjukkan hasil signifikan atau relevan dengan outcome kesehatan; 4) pada studi kualitatif, dibahas secara kritis faktor-faktor yang berhubungan dengan keefektifan implementasi telemedicine. Peneliti kemudian menelaah studi dan mengekstraksi faktor. Hasil: Dua puluh delapan dari 15.504 studi dimasukkan. Sebagian besar jurnal dipublikasi pada tahun 2014, lebih banyak di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, dan paling banyak menggunakan desain kualitatif. Faktor yang diidentifikasi yaitu faktor teknologi, faktor penerimaan, faktor pembayaran, faktor organisasi, dan faktor kebijakan, kemudian ditambah dengan faktor dukungan klinis dan identifikasi kebutuhan. Setelah faktor diidentifikasi, dimasukkan grey literature sebanyak dua puluh empat guna dianalisis faktornya dengan keadaan di Indonesia. Kesimpulan: Penelitian ini mendukung dan memperkaya penelitian yang sudah ada. Kekuatan penelitian ini adalah memakai semua metodologi penelitian yang ada. Selain itu penelitian ini juga menelaah secara dalam untuk mencari faktor-faktor di dalam literature. Namun penelitian ini hanya memberikan gambaran faktor, Dalam kaitannya penemuan ini dengan keadaan di Indonesia terdapat beberapa temuan yang patut dipertimbangkan, terutama faktor kebijakan.

---

ABSTRACT

Objective: To provide an overview of the factors related to the effectiveness of services using telemedicine directly from health professional to long-distance patients who are not carried out in health care facilities. Methods: Literature review of quantitative, qualitative, mixed and review studies using five major scientific databases (Science Direct, PubMed, DOAJ, SAGE Journals, and Google Scholar). The inclusion criteria were as follows: (1) telemedicine services provided directly to patients; 2) all forms of services including health applications; 3) in quantitative studies, there are factors inherent in telemedicine interventions that show significant results or are relevant to health outcomes; 4) in a qualitative study, the factors related to the effectiveness of telemedicine implementation were discussed critically. The researcher then examines the study and extracts factors. Results: Twenty-eight out of 15,504 studies were included. Most of the journals were published in 2014, mostly in developed countries such as the United States and United Kingdom, and mostly used qualitative designs. The identified factors are technology factors, acceptance factors, payment factors, organizational factors, and policy factors, then added with clinical support factors and needs identification. After the factors were identified, twenty-four gray literature was entered in order to analyze the factors with the conditions in Indonesia. Conclusion: This research supports and enriches existing research. The strength of this research is that it uses all available research methodologies. In addition, this research also examines in depth to find factors in the literature. However, this study only provides an overview of the factors. In relation to this finding with the situation in Indonesia, there are several findings that should be considered, especially policy factors."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta. Melaksanakan kebijakan restrukturisasi organisasi bukan hal mudah bagi Provinsi DKI Jakarta karena untuk mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi tersebut, Provinsi DKI Jakarta harus melakukan perampingan dengan menggabung dan bahkan menghapus beberapa organisasi perangkat daerah agar dapat mewujudkan organisasi yang proporsional serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, bagaimana implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik, teori perubahan dan restrukturisasi organisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan dalam penetapan jenis dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008, telah didasarkan pada prinsip-prinsip pengorganisasian. Namun implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta belum dilaksanakan secara optimal.

Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, sumber daya khususnya sumber daya manusia yang belum memadai dan struktur birokrasi DKI Jakarta yang menganut otonomi tunggal sehingga lebih kompleks karena Provinsi memiliki aparat pelaksana sampai ke tingkat wilayah.

Agar kebijakan restrukturisasi organisasi yang ditetapkan dapat dimplementasikan secara optimal maka perlu diikuti dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas agar perangkat daerah mengetahui kejelasan batasan pembagian tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya yang diikuti adanya kegiatan sosialisasi yang efektif. Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah baik secara horisontal maupun vertikal perlu ditingkatkan sehingga dapat terwujud sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian karena sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

---

The thesis discuss the implementation of the policies of DKI Jakarta Province on restructuring organization of the local government institutions. It was not easy for the Province of DKI Jakarta, they should do with some merging and downsizing even deleting some of the local government institutions in order to realize the organizational in proportion and in accordance with the Government Regulations or Peraturan Pemerintah.

The purpose of this study is to describe the process of the policies, how its implementation and the factors that affect it. The theories to be used are the implementation public policy theory, theory of change and organizational restructuring, with qualitative approach and descriptive analysis.

Based on the result of the research, it could be said that the process of the development of organizational restructuring policies of the DKI Jakarta Province as confirmed in their regulation of Perda number 10 of 2008, has been carried out in accordance with the provisions of the applicable regulations. Similarly, the processes and stages in determining the type and amount of the local units based on the principles of organizing. However, the implementation of the policy of the Province of DKI Jakarta had not been implemented in an optimal.

The factors that affect it are: ineffective communication and coordination, the resources, particularly the human resources, and inadequate bureaucratic structure of a single autonomy that more complex, and has executive officers at the local level.

To implement the organizational restructuring policies in an optimal, it should be followed with such regulations or guidance where the implementing local officers might find clearly to know the details of their duties, functions, roles, authorities, and then accompanied with an effective socialization. Communication and coordination between local officers, either horizontally or vertically, need to be always improved so that synchronization can be achieved at the implementation of the tasks. The development of the human resource capacities is a very necessary to be addressed, as its important role in supporting the successful implementation of the policy."

"Tesis ini membahas proactive work behaviour dalam pelaksanaan flexible working space di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Penelitian dilatarbelakangi oleh pandemi covid-19 yang berdampak pada perubahan pengaturan kerja pegawai dari sistem work from office menjadi sistem flexible working space. Namun demikian, pengaturan kerja demikian tidak selalu memperoleh respon positif karena keterbatasan mekanisme pemantauan kinerja yang berpotensi menurunkan kinerja pegawai. Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan flexible working space perlu dievaluasi, khususnya dari perspektif proactive work behaviour dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proactive work behaviour. Evaluasi menjadi semakin penting karena mayoritas pegawai menginginkan flexible working space menjadi pengaturan kerja pasca pandemi covid-19. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan mixed methods dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa flexible working space mempengaruhi employee well-being, employee well-being mempengaruhi proactive work behaviour, flexible working space tidak mempengaruhi proactive work behaviour, flexible working space, employee well-being, dan perceived organizational support secara bersama-sama mempengaruhi proactive work behaviour, variabel mediator employee well-being mempengaruhi hubungan flexible working space terhadap proactive work behaviour, variabel moderator perceived organizational support mempengaruhi hubungan flexible working space terhadap proactive work behaviour, variabel mediator employee well-being dan variabel moderator perceived organizational support mempengaruhi hubungan flexible working space terhadap proactive work behaviour. Adapun kebijakan organisasi yang dinilai tepat untuk meningkatkan proactive work behaviour dalam pelaksanaan flexible working space pasca pandemi covid-19 adalah pengelolaan SDM, kepemimpinan, dan pengelolaan organisasi yang berorientasi pada proactive work behaviour.

---

This thesis discusses about proactive work behaviour in implementing flexible working space within the Fiscal Policy Agency. The research was motivated by the covid-19 pandemic which had an impact on changing employee work arrangements from a work from office system to a flexible working space system. However, such work arrangements do not always get a positive response due to limitation of performance monitoring mechanisms that have the potential to reduce employee performance. In this regard, the implementation of flexible working space needs to be evaluated, especially from the perspective of proactive work behaviour and the factors that influence proactive work behaviour. Evaluation is becoming important because the majority of employees want flexible working space to be a work arrangement after the COVID-19 pandemic. The research was conducted using a mixed methods approach with quantitative and qualitative data collection techniques. The results showed that flexible working space affects employee wellbeing, employee well-being affects proactive work behaviour, flexible working space does not affect proactive work behaviour, flexible working space, employee well-being, and perceived organizational support jointly affects proactive work behaviour, intervening variable employee well-being affects the relationship of flexible working space to proactive work behaviour, moderating variable perceived organizational support affects the relationship of flexible working space to proactive work behaviour, intervening variable employee well-being and moderating variable perceived organizational support affect the relationship between flexible working space and proactive work behaviour. The organizational policies that are considered appropriate to increase proactive work behaviour in the implementation of flexible working space after the COVID-19 pandemic are HR management, leadership, and organizational management that is oriented towards proactive work behaviour."

"Penelitian ini membahas tentang organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) yang dibubarkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia tertanggal 30 Desember 2020 dengan pendekatan tipologi ideologi keagamaan dan gerakan FPI berdasarkan pengaruhnya di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan keterkaitannnya dengan penerapan kebijakan Pemerintah Indonesia. Teori yang digunakan adalah Islamisme/Fundamentalisme/Islam Politik disertai Teori Kebijakan Publik (Public Policy) sebagai pisau bedah analisis penelitian ini. Metode penelitian yang diigunakan adalah kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, FPI dibubarkan secara resmi organisasi dan kegiatannya karena dianggap menganggu ketertiban masyarakat dan ideologi yang tidak sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia. Kebijakan Pemerintah ini bersifat inkremental/marginal dalam pengambilan keputusannya yang faktor utamanya persinggungan kepentingan politik dengan kelompok Islamis. Di sisi lain, Pemerintah juga menerapkan kebijakan pidana bagi para tokohnya dan menjadikan mitra pertimbangan mengatasi permasalahan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan kebaruan menyikapi organisasi FPI sebagai salah satu gerakan Islam kontemporer dan mewujudkan peran keadilan dan obyektivitas dalam kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia terhadap pergerakan Islam lainnya.

---

This research discusses the community organization Islamic Defenders Front (FPI) which was officially disbanded by the Indonesian Government on 30 December 2020 with approach typology of religious ideology and the FPI movement based on its influence in the diverse Indonesian society and its relationship with the Indonesia Government’s policy. The theory used is Islamism/Fundamentalism/Political Islam from with Public Policy Theory from were also used as knife for the analysis of this research. The research method used is qualitative through interviews, observation and literature study. Based on the Joint Decree (SKB) of 3 Ministers, FPI's organization and activities were officially disbanded because it was deemed to be disrupting public order and an ideology that was not accordance with the country foundation Republic of Indonesia. This government policy is incremental/marginal in its decision making, the main factor being the intersection of political interests with Islamist group. On the other hand, the Government also implements criminal policies for its figures and makes them consideration partners in overcoming national problems. This research be expected provide new insights for respond about FPI organization as a contemporary Islamic movement and realizing the role of justice and objectivity in the policies implemented by the Indonesian government towards other Islamic movements."

"Kredibilitas suatu organisasi sebagai komunikator dalam penyampaian pesan yang berupa program-program instansinya ditentukan oleh kondisi internal organisasi dan partisipasi para individu yang ada didalamnya. Berawal dari kepedulian untuk tetap menjaga nama baik atau citra sebuah instansi pemerintah yaitu BkkbN, maka memperhatikan dampak internal yang terjadi merupakan prioritas yang utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan tentang strategi dan implementasi komunikasi internal serta resepsi pegawai yang dimediasikan melalui penggunaan pesan slogan 'Dua Anak Cukup' dan kebijakan organisasi dalam mencapai tujuannya. Melalui wawancara yang mendalam terhadap 5 pegawai dengan masa kerja antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik komunikasi internal tentang pesan slogan dalam kebijakan internal organisasi mempunyai peranan penting dalam mendukung tujuan dan visi misi organisasi, dan resepsi pegawai yang ditampilkan turut menentukan terbentuknya citra dan kredibilitas organisasi pemerintah tersebut di lingkungan publiknya.

---

The credibility of an organization as a communicator in the delivery of messages in the form of programs is determined by the internal conditions of the organization and the individuals in it. Starting from a concern to maintain the good name or image of a government’s agency, in this case BkkbN, paying attention to the internal impact becomes main priority. This study is using qualitative methods which aim to explain the internal communications strategy and implementation as well as the employee's receptions which are mediated through the use of messaging slogan 'two children are enough' and the organization’s policies in achieving its objectives. Through in-depth interviews to 5 employees with tenure between 5 years to 15 years, it can be concluded that the internal communication characteristics about slogan message in the organization's internal policy have an important role in supporting the visions and missions of the organization and the employee's reception that displayed also determines the image and credibility of this government organization in the public."