Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dira Ensyadewa
Analisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di kementerian dalam negeri = Analysis of the policy implementation of information disclosure in ministry of home affairs
" Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang dikemukakan oleh Piotrowski, et all. sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
T45038
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faizal Sandyasa
Analisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara = Policy implementation analysis of public openness policy in the Ministry of State Secretariat
" Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
T47653
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andaya Putera Raharja
Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Pemerintahan Kota Depok = Implementing Act No. 14 Year 2008 About Openess Of Information At Depok City Government
" Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait kewajiban badan publik di Pemerintahan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47344
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andaya Putera R.
Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Pemerintahan Kota Depok = Implementing Act No 14 Year 2008 About Openess Of Information At Depok City Government
" Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait kewajiban badan publik di Pemerintahan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asri Pancari
Analisis implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta = Implementation analysis of law on the openness of public information at Education Department of Dki Jakarta
" Hak untuk memperoleh informasi semakin terjamin setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut merupakan sebuah mandat nasional yang harus dipatuhi oleh semua badan publik untuk dapat menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat. Di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta merupakan salah satu Badan Publik yang memiliki permohonan informasi terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah berhasil dan hal-hal ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S56234
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library