Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Kebijakan afirmasi pendidikan tinggi merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif. APK pendidikan tinggi menjadi indikator 4.3.1(a) SDGs. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan perhatian khusus bagi kelompok afirmasi. Lebih lanjut Permendikbud No.27 Tahun 2018 tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi semakin memperkuat implementasi dari kebijakan afirmasi pendidikan tinggi. Namun terdapat permasalahan seperti kesenjangan capaian APK Indonesia dengan negara ASEAN, capaian APK nasional yang belum sesuai target SDGs, dan kesenjangan APK antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan afirmasi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia tahun 2018-2022. Penelitian ini menguji 550 observasi dari 110 kabupaten/kota yang selalu menerima beasiswa ADik selama tahun 2018-2022. Data panel diestimasi menggunakan twoways fixed effect model dengan turut mengontrol beberapa karakteristik mencakup intervensi pendidikan lainnya, perguruan tinggi, fasilitas/infrastruktur, sosial-demografi, dan ekonomi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi dalam bentuk beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADik) baik secara total maupun proporsional, berpengaruh signifikan positif terhadap APK. Pada pengujian subsample, ADik menunjukkan pengaruh signifikan positif pada wilayah 3T namun tidak signifikan pada wilayah Papua. Lebih lanjut ADik konsisten menunjukkan pengaruh signifikan positif pada wilayah Papua 3T.

---

The affirmative policy on higher education is an effort to promote inclusive education. The gross enrollment ratio (APK) of higher education is an indicator 4.3.1(a) of SDGs. Law No. 12 of 2012 on Higher Education mandates special attention for affirmative groups. Furthermore, the Ministerial Regulation of Education and Culture No. 27 of 2018 on Affirmative Higher Education strengthens the implementation of the affirmative policy of higher education. However, challenges remain, as there is a gap between the APK of Indonesia and other ASEAN countries, the national APK has not met the SDGs target, and there is a gap in APK among regions in Indonesia. This study aims to determine the relationship between affirmative scholarship (ADik) and access to higher education in Indonesia in 2018-2022. This study applies 550 observations from 110 districts/cities that always received ADik scholarships during 2018-2022. Panel data is used with a two-way fixed effect regression model by employing several characteristics as control variables, including other policy interventions, number of universities, facilities/infrastructure, socio-demographics, and economy. The results show that the affirmative scholarships (ADik), both in total and proportionally, have a significant positive effect on the APK of higher education. Moreover, ADik has a significant positive effect in almost all the underdeveloped, frontier, and outermost regions (3T regions) but has no significant effect in Papua as a whole. ADik has a significant positive effect in the Papua regions that are categorized as the 3T regions."