Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menjabarkan pandangan Nagarjuna tentang kesadaran. Ia tidak memiliki pandangan spesifik tentang kesadaran. Teori kesadarannya dibangun dalam upaya untuk memahami kenyataan sebagaimana adanya. Untuk itu, ia melakukan pengamatan secara mendalam atas kenyataan dengan terlebih dahulu melepaskan segala teori yang sudah ada sebelumnya. Saya menggunakan metode tafsir teks sekaligus pengamatan atas kenyataan untuk menjabarkan pemikiran Nagarjuna tersebut. Baginya, kesadaran bersifat kreatif. Artinya, kesadaran menciptakan kenyataan lewat konsep dan ide. Orang mengira, kenyataan itu sungguh mutlak dan tetap. Ini yang disebut sebagai ketidaktahuan, atau kesalahan berpikir. Tidak ada kenyataan pada dirinya sendiri. Artinya, segalanya kosong dari ciri yang bersifat mutlak dan abadi. Dengan kesadaran ini, orang tidak lagi melekat atau membenci kenyataan. Ia mencapai pembebasan."

"School supervisor palys an important role in developing education quality, especially, in school existence . The role of superivisor implies some approach in conducting their role such as scientific, clinic , humanisme, colaborative, artistic , and existence"

"Penelitian ini dilatarbelakangi dari hadirnya jabatan baru dalam unsur struktur organisasi kementerian negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Negara, yaitu jabatan staf khusus menteri. Staf khusus menteri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai penugasan menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi kementerian. Luasnya tugas staf khusus menteri tersebut bisa menimbulkan multitafsir, dan bahkan dalam praktiknya staf khusus menteri melakukan tindakan di luar kewenangannya, karena tidak jelasnya tugas staf khusus menteri. Selain itu proses perekrutan staf khusus menteri yang belum diatur juga menimbulkan masalah tersendiri. Selama ini yang direkrut menjadi staf khusus menteri adalah orang-orang terdekat menteri, padahal seharusnya direkrut menggunakan merit system, yaitu sistem mengangkat pegawai dengan kecakapannya, bukan berdasar kedekatan atau hubungan kekeluargaan. Setelah dilakukan penelitian menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, ternyata keberadaan staf khusus menteri selama ini tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi birokrasi dan kinerja menteri. Dari segi kepastian hukumnya lemah karena dasar hukumnya hanya ada di peraturan presiden, di sisi lain dari segi kemanfaatan dan keadilan nya juga dirasa kurang, karena nyatanya jabatan ini tidak masuk dalam struktur organisasi kementerian dan dengan proses perekrutan yang tidak jelas tapi memperoleh fasilitas setara pegawai Eselon 1b, tentu tidak adil dan menimbulkan pemborosan anggaran. Berdasarkan alasan tersebut urgensi keberadaan staf khusus menteri dirasa tidak begitu penting karena sudah ada staf ahli dalam struktur organisasi kementerian, kalaupun mau tetap diadakan maka status kepegawaian harus diperjelas menjadi PPPK agar jelas juga kedudukannya dan kewenangannya dibedakan dengan staf ahli.

---

Position and Authority of Ministerial Special Staff in the Organizational Structure of the State Ministry This research is motivated by the presence of new positions in the elements of the organizational structure of state ministries, based on Presidential Regulation No. 7 of 2015, namely the position of staff for ministers. The minister's special staff has the task of giving advice and consideration to the minister according to the assignment of ministers and is not an area of duty for the elements of the ministry organization. The extent of the minister's special staff duties can lead to multiple interpretations, and even in practice the minister's special staff takes action outside his authority, because of the unclear task of the minister's special staff. In addition, the unregulated process of recruiting special staff for ministers also creates its own problems. So far, those recruited to become special staff of ministers are the closest people to the minister, even though they should be recruited using a merit system, namely the system of raising employees with their skills, not based on proximity or family relations.

After conducting research using a normative juridical method with a statutory approach, it turns out that the existence of special ministerial staff so far has not provided significant benefits to the bureaucracy and ministerial performance. In terms of legal certainty it is weak because the legal basis is only in the presidential regulation, on the other hand in terms of benefits and fairness it is also felt lacking, because in fact this position is not included in the ministry's organizational structure and unclear recruitment process but obtains facilities equivalent to Echelon employees 1b, it is certainly not fair and causes budget waste. Based on these reasons, the urgency of the existence of special ministerial staff is not very important because there are already expert staff in the ministry's organizational structure, even if they want to be held, the employment status must be clarified as first aid so that their position is clear and their authority is distinguished from expert staff. Keywords: position, authority, the urgency of the existence of a ministerial staff."

"Lembaga negara penunjang di indonesia banyak lahir setelah amandemen UUD 1945. Saat ini menjadi suatu model kelembagaan negara yang menandai pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara. ia mempunyai keunikan tersendiri karena dari sifatnya yang merupakan lembaga empowering bagi lembaga negara utama yang telah ada."

"Penelitian ini membahas novel Zapíski iz podpólʹya/Catatan dari Bawah Tanah karya Fyodor Dostoevsky yang diterbitkan pada tahun 1864. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus mendeskripsikan penggambaran karakter serta memahami unsur-unsur eksistensi tokoh “aku” dalam novel. Oleh karena itu, penulis menganalisis eksistensi tokoh “aku” menggunakan teori eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Dengan menggunakan buku Being and Nothingness, penulis menemukan konsep “ada” yang terbagi menjadi dua yaitu entre en soui/ being-in-itself /ada dalam dirinya, entre pour soi/ being-for-itself /ada untuk dirinya. Selain itu, penulis akan menggunakan teori tokoh dan penokohan untuk menggambarkan karakteristik tokoh "aku". Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis dengan teknik pengumpulan data sumber yaitu studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa penggambaran eksistensi tokoh “aku” terpengaruhi beberapa faktor seperti dirinya, orang lain, lingkungan sekitar sehingga ketika pencarian makna dan tujuan hidupnya, tokoh “aku” menunjukkan unsur-unsur eksistensialisme yakni, kebebasan dan tanggung jawab.

---

This research discusses the novel Zapíski iz podpólʹya/Notes from the Underground by Fyodor Dostoevsky, published in 1864. In this research, the author will focus on describing the character depiction and understanding the elements of the existence of the "I" in the novel. Consequently, the author analyzes the existence of the character "I" using the existentialism theory of Jean-Paul Sartre. By using the book Being and Nothingness, the author finds the concept of "being" which is divided into two, namely entre en soui (being-in-itself), entre pour soi (being-for-itself). In addition, the author will use the theory of character and characterization to describe the characteristics of the "I" character. The research method used is descriptive analysis with the source data collection technique, namely literature study. Based on the results of the study it is explained that the depiction of the existence of the character "I" is influenced by several factors such as himself, others, the surrounding environment so that when searching for meaning and purpose in his life, the character "I" shows elements of existentialism namely, freedom and responsibility."

"Organisasi persyarikatan Muhammadiyah pada tahun 1912 M lahir berdasarkan 3 (Tiga) faktor yaitu: Pertama keterbelakangan dan kebodohan umat Islam di Indonesia pada semua aspek kehidupan; Kedua kondisi kemiskinan yang parah yang dialami oleh umat Islam; Ketiga kondis pendidikan Islam yang sudah amat kuno se[erti yang terlihat dalam pesantren di zaman itu

---

."

"Skripsi ini akan membahas dua masalah yang terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri, yaitu keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta Kedudukannya dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan mengenai salah satu produk hukum ini terkait dengan permasalahan yang sering muncul ketika suatu Keputusan Bersama Menteri dibentuk, yaitu kekuatan hukumnya didalam masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan melalui pendekatan yuridis yaitu melalui pengkajian literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta perkembangan sejarah didalamnya disertai dengan beberapa contoh Keputusan Bersama Menteri sesuai dengan perkembangan masanya.

---

The thesis mainly discusses about two problems related to Joint Ministerial Decree. First, about existence of Joint Ministerial Decree in accordance to legislation progress. Second, about Joint Ministerial Decree position in the legislations. Discussion about Joint Ministerial Decree always related two problems, the force of law and how it will be enforced. These research use normative juridical approach through reviews of literature, legislations, and its history progress with number of examples of Joint Ministerial Decree inside."