Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
KAJ 4(2-4) 1999
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Ada konsensus bahwa PBB dewasa ini harus
mencerminkan perubahan-perubahan mendasar dalam
politik dunia dan karena itu Dewan Keamanan PBB
harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan
tersebut. Sejalan dengan perubahan itu, muncul
seruan agar Dewan Keamanan PBB memainkan peran
yang lebih aktif dalam mengatasi isu-isu keamanan
internasional. lde reformasi PBB muncul karena latar
belakang tersebut. Artikel ini berpendapat bahwa
semangat reformasi hams memberi inspirasi kepada
PBB untuk memperoieh kembali statusnya sebagai
organisasi antar pemerintah yang legitimate dan yang
secara khusus diberi mandat untuk menjaga
perdamaian dan keamanan internasional.
...
"
Jurnal Hukum Internasional: Indonesian Journal of International Law, Vol. 3 No. 1 Oktober 2005 : 48-59, 2005
JHII-3-1-Okt2005-48
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tokyo: The National Institute for Defense Studies, 2016
358.8 NID s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
White, Nigel D.
Cheltenham: Edward Elgar, 2014
341.6 WHI a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rizky Sagita Daniar
"
ABSTRACT
Kemunculan konsep keamanan kesehatan yang dipromosikan oleh WHO tentunya mendorong berbagai perdebatan di antara para akademisi studi keamanan internasional. TKA ini berupaya untuk memaparkan pembahasan kesehatan dalam empat perspektif kajian keamanan internasional, yaitu Copenhagen School, Welsh School, Paris School, dan Third World Security Perspective, untuk memahami perdebatan yang berlangsung. Namun, perdebatan yang terjadi di antara para akademisi belum dapat memunculkan konsepsi keamanan kesehatan tersendiri dalam ranah akademis. Berdasarkan kondisi tersebut, TKA ini mengidentifikasi bahwa kemunculan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Sitompul, Poppy Luciana
"
Tesis ini membahas pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Analisis permasalahan dilakukan dengan melihat mekanisme penetapan sanksi ekonomi berdasarkan Bab VII Piagam PBB, pemberlakuan sanksi ekonomi melalui resolusi Dewan Keamanan yang mengikat negara anggota PBB yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mengoptimalkan pemberlakuan sanksi ekonomi, serta dampak sanksi ekonomi ditinjau dari perspektif hukum internasional dikaitkan dengan kondisi internal negara, dampak sanksi bagi rakyat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31892
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Davindra Fadhlurrahman Widardjo
"
Dalam hubungan antarnegara sebagai sebuah komunitas internasional yang hidup dalam perdamaian, negara-negara diwajibkan untuk menahan diri dari ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata. Tanggung jawab utama atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional diberikan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Dewan Keamanan. Dalam menjalankan mandat tersebut, Dewan Keamanan memiliki kewenangan yang spesifik untuk mengambil tindakan kolektif yang efektif, sebagaimana dipertegas dalam Bab VII Piagam PBB, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata dari negara-negara anggota. Dewan Keamanan telah mengotorisasi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
