Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip keagenan di Indonesia berbeda dengan konsep keagenan di negara yang menggunakan sistem Anglo Saxon. Keagenan model secara khusus tidak dikenal di dalam ranah hukum Indonesia. Prinsip dari keagenan di Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian. Perjanjian keagenan dalam keagenan model berbeda juga dengan perjanjian keagenan pada umumnya. Perjanjian keagenan model di Indonesia merupakan peleburan antara tiga jenis perjanjian yang memiliki kemiripan karateristik, yaitu perjanjian kuasa, perjanjian perwakilan, dan perjanjian kerja. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah hukum keagenan model di Indonesia.

---

The principal of agency in Indonesia is different than the concept of agency in countries that are using Anglo Saxon law system. Model Agency is not specifically acknowleged in Indonesia's law system. The principal of agency in Indonesia is based on Indonesia Commerce Law and Indonesia's Civil Law about contract. The contract in model agency is different than the common agency?s contract. The contract of model agency in Indonesia is a mixture of three kinds of contract that are having charateristic similarity, which are power of attourney, representative contract, and labour contract. With this research, there is hope to answer the legal problems about model agency in Indonesia."

"RINGKASAN EKSEKUTIFPerkembangan bisnis franchise yang pesat, menyebabkan banyak ahli manajemen menyebut bisnis franchise sebagai suatu konsep pemasaran yang paling sukses yang pernah diciptakan. Franchise dapat digunakan sebagai suatu sistem pengembangan usaha atau ekspansi secara global dengan risiko yang relatif kecil.Daya tarik bisnis fanchise menyebabkan banyak pengusaha mulai menekuni usaha franchies. Banyak franchisor asing yang mulai mengembangkan usahanya di Indonesia yang dianggap mempunyai iklim kondusif. Prospek cerah bisnis franchise juga sudah mulai dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia yang dapat dilihat dari mulai munculnya franchisor lokal terutama dalam bidang usaha restoran fast food.Perkembangan bisnis franchise yang pesat diikuti oleh meningkatnya intensitas persaingan, sehingga setiap pengusaha franchise harus mulai mempersiapkan diri menghadapi situasi tersebut. Dalam pertumbuhan bisnis franchise di Indonesia, dirasakan pengetahuan maupun pedoman mengenai bisnis franchise dirasakan masih kurang memadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh bisnis franchise yang relatif masih baru diperkenalkan di Indonesia.Tujuan penulisan karya akhir ini adalah untuk mempadukan analisis mengenai kompleksitas bisnis franchise terutama dari sudut pandang konsep, aplikasi dan permasalahnnya di Indonesia. Untuk menelaah permasalahan ini digunakan analisis pendekatan dengan teori keagenan.Sebagai obyek analisis studi ini adalah PT Adi Boga Cipta. PT Adi Boga Cipta dalam hal ini merupakan pemegang franchise untuk restoran Hanamasa dari Jepang yang merupakan suatu restoran self service yang pertama yang menggunakan sistem franchise di Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Adi Boga Cipta dijadikan master franchise di negara ASEAN.Metode yang dipakai dalam studi ini adalah dengan menggunakan analisa secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode SWOT dan AHP yang dilakukan terhaap PT Adi Boga Cipta, yang ternyata memberikan hasil yang menarik. Walaupun sebagai restoran self service yang pertama di Indonesia, restoran Hanamasa belum mempunyai image yang kuat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi, pengetahuan mengenai bisnis franchise dan partisipasi manajemen sehingga perusahaan menjadi lemah di dalam menghadapi lingkungan.Relasi yang terjalin dengan baik antara franchisor dan franchisee tanpa adanya pengendalian dan motivasi, bukan merupakan jaminan keberhasilan bisnis franchise. Banyaknya pesaing dan pilihan bagi konsumen menyebabkan keunikan sistem dari restoran Hanamasa menjadi tidak berarti.Akhirnya, agar PT Adi Boga Cipta dapat berperan sebagai master franchise yang baik, harus mulai melakukan perbaikan secara internal terlebih dahulu, yaitu dengan mengatasi kelemahan perusahaan agar mampu memanfaatkan peluang yang ada didalam bisnis franchise.Dari penulisan karya akhir ini, kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa didalam menjalankan bisnis franchise diperlukan suatu pengetahuan mengenai konsep franchise, pelaksanaan dan permasalahan. Sehingga setgiap pengusaha franchise dapat membentuk struktur keagenan yang sesuai untuk mengurangi kebutuhan akan pengendalian dan biaya monitor dimana didalam struktur tersebut arus informasi berjalan dengan lancar dan menjamin kepercayaan pada masing-masing pihak.Agar bisnis franchise di Indonesia dapat berkembang dengan baik, diperlukan suatu pedoman atau peraturan khusus mengenai bisnis franchise. Prospek cerah bisnis franchis hendaknya diikuti suatu aturan sehingga konflik yang sering terjadi antara franchisor dan frachisee dapat dihindarkan."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan ganti rugi yang dapat diperoleh agen penjualan tiket maskapai penerbangan, pada saat putusan kepailitan dijatuhkan pada PT. Metro Batavia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk permasalahan; pertama teori tentang kedudukan hukum agen penjual tiket penerbangan terhadap PT. Metro Batavia yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdata dan kedua pengembalian uang deposit yang dapat diperoleh oleh agen dari PT. Metro Batavia yang pailit sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan UU No.37 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: 1) pemerintah sebaiknya membuat regulasi khusus yang mengatur mengai hukum keagenan; 2) Uang deposit yang diwajibkan dalam perjanjian kerja sama keagenan tidak ditempatkan pada rekening atas nama salah satu pihak.

---

This Thesis discusses about compensation from an airline agent from PT. Metro Batavia based on the Book of the Law and the Civil Law Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Obligations Towing. This research is juridical-normative research to study literature. The research methods applied to the problem, the first theory of the state law realtors tickets to PT. Metro Batavia arranged in Law. 37 of 2004 and the Civil Code and the second deposit refunds can be obtained by agents from PT. Metro Batavia bankruptcy Civil Code and in accordance with the provisions of Law No.37 of 2004. Results of this study suggest that: 1) government should make a regulation about agency law, 2) Deposit money shall not be placed in an account in the name of one of the parties."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlunya perjanjian keagenan yang biasanya dibuatdengan menggunakan akta dibawah tangan untuk dibuat dengan menggunakanakta otentik dihadapan notaris. Walaupun untuk mendaftarkan usaha keagenanpada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diatur dalam PeraturanMenteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atauDistributor Barang Dan/Atau Jasa, hanya menuntut dilampirkannya suatuperjanjian keagenan antara prinsipal dan agen yang dilegalisir saja oleh notaris.Tujuan dari pokok permasalahan dalam thesis ini adalah untuk mengetahuisejauhmana manfaat pembuatan perjanjian keagenan dengan akta otentikdibandingkan dengan akta di bawah tangan, dan juga untuk mengetahui apakahperjanjian baku dari prinsipal dalam perjanjian keagenan tidak bertentangandengan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini adalah penelitian denganmenggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using acertificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary.Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic ofIndonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of theRepublic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditionsand Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributorsof Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between theprincipal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue inthis thesis is to determine the extent of the benefits of making the agencyagreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also todetermine whether the standard contract of the principal in the agency agreementis not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the researchby using the juridical normative approach.;This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using acertificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary.Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic ofIndonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of theRepublic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditionsand Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributorsof Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between theprincipal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue inthis thesis is to determine the extent of the benefits of making the agencyagreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also todetermine whether the standard contract of the principal in the agency agreementis not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the researchby using the juridical normative approach., This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using acertificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary.Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic ofIndonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of theRepublic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditionsand Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributorsof Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between theprincipal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue inthis thesis is to determine the extent of the benefits of making the agencyagreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also todetermine whether the standard contract of the principal in the agency agreementis not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the researchby using the juridical normative approach.]"

"Disertasi ini merupakan hasil penelitian mengenai pengorganisasian kegiatan reserse kriminal khusus Polri di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (Ditreskrimsus PMJ). Teori Giddens (1984) tentang STrukturasi dipakai sebagai pijakan awal (point of departure) untuk mengembangkan tema-tema pokok yang relevan dengan data. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kompleksitas dialektika di antara struktur dan keagenan yang menempatkan agen sebagai individu yang kreatif dan memiliki kapasitas transformatif untuk memproduksi dan mereproduksi struktur yang di satu pihak berkecenderungan membatasi (limiting-disabling) dan di pihak lain memungkinkan (enabling tindakan.Secara metodologis, disertasi ini mengaplikasikan dan sekaligus mengintegrasikan perspektif makro yang menekankan pentingnya peran struktur dan perspektif mikro yang memandang individu sebagai titik tolak untuk memahami sebuah tindakan sosial. Perspektif kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini mengutamakan pada prinsip-prinsip berikut: pertama, informan diperlakukan sebagai individu yang berpartisipasi secara aktif dalam mengkontruksikan realitas. Kedua, data dipahami sebagai hasil sebuah realitas yang saling berhubungan, dan yang ditemukan dalam dan melalui tindakan sosial para agen. Ketiga, mengutamakan proses penelitian yang memberi tempat penting bagi dialektika di antara perspektif makro-mikro, objektif-subjektif, dan individual-kolektif. Keempat, perspektif informan adalah hal yang essensial dalam pengumpulan dan analisis data.Sebanyak 31 personel polisi, mulai dari yang berpangkat bintara hingga perwira tinggi, dipilih secara purposif sebagai informan utama dalam penelitian ini. Selain melalui wawancara mendalam, penelitian ini menggunakan observasi dan penelusuran berkas perkara yang ditangani oleh berbagai satuan yang berbeda di lingkungan Ditreskrimsus PMJ dalam periode 2003-2004.Secara mumum dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian institusi adalah hasil tindakan kolektif para agen atas berbagai pilihan strategis yang merupakan fungsi dari dialektika di antara struktur dan keagenan, dan di antara kedala dan peluang. Selai itu, kapasitas transformatif adalah sesuatu yang inheren dalam keagenan yang menyebabkan sebuah kemungkinan relatif tanpa batas akan potensi untuk menghasilkan tindakan. Dengan demikian, struktur bukan dan tidak pernah menjadi penentu (predictor) dari sebuah tindakan. Kompleksitas dualitas di antara kendala (constraints) dan peluang (opportunities)-dengan kata lain, di antara struktur dan keagenan-terletak pada kapasitas transformatif yang melekat pada agen yang akibat-akibatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya.Disertasi ini juga menyimpulkan, para penyidik di lapangan mengoperasikan otonomi yang relatif besar dalam proses penyidikan. Kapasitas untuk mengoperasikan dan mempertahankan sejumlah otonomi itu didasarkan oleh beberapa faktor yang saling memperkuat eksistensi otonomi itu: kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, jabatan sebagai penyidik, proses penyidikan yang tidak bersifat linear, dan seluruh kompleksitas dualitas di antara struktur dan keagenan.Di samping aturan dan sumber-sumber, skema interpretatif memberikan dasar yang penting terhadap mana sebuah tindakan sosial para agen diorientasikan pada tujuan yang relevan dalam kerangka makna yang khusus-yang relevan dengan berbagai standar nilai dan pengetahuan yang berkembang dalam kelompok. Dengan kata lain, skema interpretatif menyediakan sebuah landasan berikut parameternya yang dapat dipakai oleh agen sebagai dasar untuk melakukan penafsiran terhadap sebuah tindakan dan atau peristiwa secara bermakna."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh biaya keagenan dari free cash flow terhadap penerbitan sukuk korporasi di Indonesia. Penelitian ini juga ingin membuktikan apakah mekanisme monitoring dari dewan komisaris dan investor institusi membengaruhi hubungan biaya keagenan dengan penerbitan sukuk dengan menggunakan konteks Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara biaya keagenan dari free cash flow dengan penerbitan sukuk, yang berarti bahwa bahwa perusahaan dengan biaya keagenan dari free cash flow yang lebih rendah memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menerbitkan sukuk. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme monitoring dari dewan komisaris yang diukur dengan ukuran dan independensi dewan komisaris memperkecil dampak negatif dari biaya keagenan terhadap penerbitan sukuk. Penelitian ini memiliki implikasi bahwa perusahaan yang memiliki konflik keagenan yang tinggi akan cenderung menghindari penerbitan sukuk, namun dengan adanya mekanisme monitoring yang baik daridewan komisaris, dampak negatif dari konflik keagenan terhadap penerbitan sukuk dapat diturunkan.

---

This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of agency costs of free cash flow on corporate sukuk issuance in Indonesia. This study also wants to prove whether the monitoring mechanism of the board of commissioners and institutional investors affects the relationship of agency costs with sukuk issuance using the Indonesian context. The results of this study indicate a negative relationship between agency costs of free cash flow with sukuk issuance, which means that companies with lower agency costs of free cash flow have a higher probability of issuing sukuk. Furthermore, this study also shows that the monitoring mechanism of the board of commissioners measured by the size and independence of the board of commissioners reduces the negative effect of agency costs on sukuk issuance. This study has implications that companies that have a high agency problem tend to avoid issuing sukuk, while in companies with better monitoring mechanism from the board of commissioners, the negative effect of agency conflict on sukuk issuance can be reduced."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari struktur kepemilikan, komisaris independen, dan utang terhadap biaya keagenan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 dan 2010. Biaya Keagenan diukur menggunakan proksi asset turnover yang dikembangakan diantaranya oleh McKnight (2009), Fleming (2005), Singh (2003) dan Ang (2000). Struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan institusional. Metode analisis yang digunakan adalah cross section dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan institusional, mempengaruhi secara positif penurunan biaya keagenan pada perusahaan dengan proksi rasio asset turnover. Komisaris independen ditemukan mempengaruhi biaya keagenan secara negatif. Sedangkan utang ditemukan tidak mempengaruhi penurunan biaya keagenan secara signifikan.

---

The purpose of this research is to investigate the effect of ownership structure, independence of commissioners, and debt on agency cost of non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the year of 2009 and 2010. Proxy is used to measure agenct cost are asset turnover, extent research by oleh McKnight (2009), Fleming (2005), Singh (2003) dan Ang (2000). Ownership structure in this research include concentrated ownership, managerial ownership, and institutional ownership. Analysis methodology used is cross section with firm size as control variables.The result finds that, concentrated ownership, manajerial ownership, and institutional ownership positif and significantly associated with agency cost. Independence of commissioners have negatif and significantly with agency cost. Debt is found do not have significant influence on reduces agency cost."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berasosiasi dengan keputusan perusahaan menerbitkan sukuk. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang menerbitkan sukuk, obligasi atau saham right issue antara tahun 2002-2015. Penelitian ini menganalisis preferensi atau kecenderungan perusahaan dalam menerbitkan sukuk atas penerbitan obligasi atau saham melalui faktor-faktor yang berkaitan dengan aksesibilitas perusahaan atas pasar sukuk, valuasi pasar atas saham perusahaan serta pertimbangan biaya keagenan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pengalaman menerbitkan sukuk dan ukuran perusahaan yang merupakan ukuran tingkat aksesibilitas yang terbukti signifikan berasosiasi dengan kecenderungan perusahaan untuk menerbitkan sukuk.

---

This study aimed to analyze the factors associated with the firms 39 decision issuing sukuk. This study used sample of all firms listed on the Indonesia Stock Exchange, who issued sukuk, bonds or shares rights issue in 2002 2015. This study analyzed the preference or the tendency of firms to issue sukuk on the issuance of bonds and equities through factors related to the accessibility of the firm on sukuk market, stock market valuation and considerations of agency cost. The results showed that only the experience of issuing sukuk and the firm size which is a measure of the degree of accessibility that proved have significant association with the tendency of firms to issue sukuk."