Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini merupakan studi hermeneutika feminisme bagi penafsiran Alquran, khususnya hermeneutika feminisme dalam pemikiran Amina Wadud. Problem metodologis dalam penafsiran Alquran telah melahirkan penafsiran yang bias gender dan telah membuat perempuan menjadi subordinat dan tertindas. Isu-isu gender telah melahirkan pandangan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki dan kemanusiaan perempuan tidak utuh. Dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender, Wadud membongkar bias gender dalam penafsiran Alquran untuk direinterpretasi dengan pendekatan hermeneutika feminisme.Tujuan disertasi ini adalah memformulasikan model hermeneutika feminisme dalam pemikiran Wadud, yaitu mengeksplisitkan cara kerja dan asumsi-asumsi metodologis yang terkandung dalam hermeneutika feminisme. Konstribusi penting hermeneutika feminisme adalah memunculkan tafsir feminis, sebuah tafsir yang mengumandang suara perempuan dalam Alquran.

---

This dissertation is the study of feminist hermeneutics in the Alquran, particularly, implementing feminist hermeneutics in Wadud?s literature/texts. Methodological problems in the interpretation of the Alquran has caused gender bias interpretations and has made women subordinate and oppressed. Gender isues spawned the view that the position of women in society is considered lower than male and female humanity is deemed incomplete. Thus, in order to achieve equality and gender justice, Wadud dismantles gender bias in the interpretation of the Alquran for reinterpretation.The purpose of this dissertation is to formulate models of feminist hermeneutics used in Wadud?s literature/texts. It shows how feminist hermeneutics works and methodological assumptions in feminist hermeneutics. The important contribution of feminist hermeneutics is to include feminist interpretation, an interpretation which articulates the voice of women in the Alquran."

"Representasi perempuan sangat dibutuhkan dalam lingkaran pembuatan kebijakan hari ini. Dimana menjadi harapan guna terwakilinya hak, kebutuhan dan kepentingan perempuan pada kebijakan. Dukungan tersebut berupa dorongan terhadap wacana-wacana yang menciptakan keadilan bagi perempuan. Wacana tersebut menjadi penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut membangun tujuan, isi dan pelaksanaan kebijakan tersebut. RUU tentang ketahanan keluarga akan menjadi kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan perempuan. Penulis melihat wacana pada RUU ini secara kritis, menggunakan analisis wacana kritis. Kemudian penulis melihat wacana yang ada dengan state-feminisme. Melalui analisis wacana kritis dan state-feminisme penulis melihat Draft Naskah Akademik dan RUU banyak berisikan wacana yang tidak berpihak pada perempuan. Berisikan secara langung maupun tidak langsung domestifikasi, streotip gender dan objektifikasi pada perempuan. Terdapat upaya mereduksi perempuan ke dalam peran keluarga. Berangkat dari hal-hal tersebut penulis mencoba melihat bahwa terdapat masalah pada representasi perempuan. Masalah yang ada tidak hanya pada kuantitas juga pada kualitas dari reprensentasi perempuan yang ada.

---

The Representation of women is very much needed in a circle of policy making this day. Where it becomes the hope in order to represent women rights, needs and interests of the policies it self. Its necessary to create policies that support the justice for women. As support in the form of encouragement towards discourses that creates fairness for women. Discourses becomes important to note, because it is build on the purpose, content and implementation of such policies. Bill on family resilience would be policies that affect the lives of women. The authors see the discourse in this Bill were critical, using the critical discourse analysis. using the critical discourse analysis and state-feminism author viewed the Draft script of academic and BILL contains a lot of discourse that does not favour women. witch directly or indirectly portray domestification, gender streotyping and objectication on women. There are efforts at reducing women into the role of the family. Base on the things, which the author tried to see that there are problems in the representation of women. Not just a problem in the number of women in the process of policy making, but existing representation was not truly representative on women."

"RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang merupakan salah satu RUU yang masuk dalam daftar Program Legislatif Nasional (Prolegnas) tahun 2014 tidak berhasil diselesaikan pembahasannya. Terhadap satu fraksi yang belum dapat menerima RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR RI, dan satu fraksi lain yang secara tegas menolak RUU KKG..."

"Perempuan ibu kandung kepala keluarga tidak pernah diperhitungkan sebagai wali nikah dalam fikih mainstream dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Perwalian yang termaktub dalam bingkai hukum Islam di Indonesia hanya memberikan otoritas penuh pada ayah atau kerabat dari garis ayah. Permasalahannya adalah pada kasus ibu tunggal yang menghidupi anaknya seorang diri, ia harus tereliminasi daripada perwalian anaknya. Berdasarkan hal ini tentu perlu adanya peninjauan ulang, dengan melihat kembali pengalaman ibu kepala keluarga yang selama ini sosoknya tereliminasi dari peran perwalian. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus dengan perspektif feminis. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan, wawancara mendalam serta observasi partisipatif untuk menelusuri tiga subjek utama wawancara yang memiliki pengalaman ibu kepala keluarga pada kasus perwalian pernikahan anak perempuan. Penelitian ini menghasilkan tiga hal, pertama, pelaksanaan atas illat (alasan hukum) perwalian memposisikan ketidaksetaraan terhadap perempuan khususnya ibu kepala keluarga, kedua, melalui penelusuran penghayatan pengalaman ibu kepala keluarga proses pengalaman perwalian pernikahan berdampak terjadinya berbagai tindak kekerasan dan kerentanan pada ibu serta anak perempuan, ketiga, pengalaman penghidupan perempuan ibu kepala keluarga sangat ideal untuk direfleksikan menjadi illat hukum fikih alternatif.

---

The biological mother of the head of the family is never considered as a marriage guardian in mainstream jurisprudence and the Compilation of Islamic Law in Indonesia. Guardianship as stipulated in the framework of Islamic law in Indonesia only gives full authority to the father or relatives from the father's line. The problem is that in the case of a single mother who supports her daughter alone, she must be eliminated from the guardianship of her daughter. Based on this, of course, there needs to be a review, by looking back at the experience of the head of the family whose figure has so far been eliminated from the role of guardianship. This qualitative research uses a case study method with a feminist perspective. This research uses a literature review, in-depth interviews, and participant observation to explore the three main interview subjects who have experiences of mothers as heads of families in cases of guardianship over daughters' marriages. This research produces three things, first, the implementation of illat (legal reasons) for guardianship positions inequality towards women, especially mothers who are heads of families, second, through tracing the appreciation of the experiences of mothers who are heads of families, the process of marital guardianship experiences results in various acts of violence and vulnerability for mothers and daughters. , thirdly, the livelihood experiences of women heads of families are ideal to be reflected into alternative legal jurisprudence."