Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pendistribusian Raskin yang telah ditetapkan pemerintah di tingkat nasional kenyataannya mengalami perubahan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika pendistribusian raskin di tingkat lokal, dampak pendistribusian Raskin di tingkat lokal dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok RTS dan implikasi pendistribusian raskin di tingkat lokal terhadap aspek keadilan distributifnya.Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa dinamika yang terjadi dapat dilihat dari munculnya berbagai aturan yang mengatur pendistribusian raskin di tingkat lokal. Selanjutnya, pendistribusian raskin di tingkat lokal berdampak pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok yang belum optimal. Selain itu, pendistribusian raskin di tingkat lokal berimplikasi pada belum terwujudnya keadilan distributif.

---

The distribution policy of the raskin (subsidized rice) program set by the central government changes at the local level. This study aims to explain the dynamics of raskin distribution at the local level, its impact on fulfilling the basic needs for target households (RTS), and its implication on distributive justice. This research employs qualitative approach.The results show that the dynamics can be observed from the various rules in managing the raskin distribution at the local level. Furthermore, the local distribution seems to reduce the program?s potential to fulfill the basic needs of RTS and to improve distributive justice."

"ABSTRAKPelayanan intensif ditujukan untuk memberikan terapi intensif dan perawatan intensif. Biaya pelayanan yang sangat tinggi membutuhkan rasionalisasi pelayanan ini agar dapat memenuhi hak setiap orang yang membutuhkan. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan pedoman rasionalisasi pelayanan intensif untuk mempertajam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Desain penelitian adalah penelitian kombinasi concurrent transformative strategy. Data kuantitatif diperoleh melalui studi longitudinal retrospektif dari rekam medis pasien yang mendapatkan layanan intensif selama tahun 2015 dan dihitung nilai diagnostik dari metode skoring APACHE II dan LODS serta dengan menghitung risiko relatif dan analisis kesintasannya. Data kuantitatif juga diperoleh melalui kuesioner Moral Distress Scale-Revised dan Hospital Ethical Climate Survey. Data kualitatif diperoleh melalui FGD dan wawancara mendalam terhadap tenaga medis dan perwakilan pasien. Skor APACHE II dan LODS hari pertama tidak bermakna sebagai metode diagnosis untuk memasukkan pasien ke dalam ICU. Skor LODS hari ketiga memiliki area di bawah kurva ROC yang lebih baik sebesar 66,6 95 IK: 50,5 ndash;82,7 . Analisis kesintasan menunjukkan adanya penurunan kesintasan sekitar 30 dan peningkatan risiko terhadap terjadinya kematian sebesar 40 . Usia tua usia > 45 tahun meningkatkan risiko terjadinya kematian sebesar 1,6 kali 95 IK: 1,1 ndash;2,5 dibanding usia dewasa. Enam kategori yang dibahas dalam penelitian kualitatif adalah kebebasan, indikasi masuk dan keluar ICU, kesempatan, kesesuaian, ketersediaan, dan wewenang memutuskan perawatan ICU. Konsep pedoman ICU disusun dengan menitikberatkan pada aspek futilitas tindakan kedokteran yang ditunjukkan dengan skor LODS hari ketiga lebih besar atau sama dengan 12,5. Selanjutnya diperlukan case conference dengan semua pihak dengan mempertimbangkan keenam faktor nonmedis. Kriteria distribusi pelayanan intensif yang adil adalah menjamin ketersediaan tempat di ICU secara proporsional dan melakukan diskursus translasional dengan setiap pihak. Kata Kunci: keadilan distributif, pelayanan intensif, rasionalisasi.

---

ABSTRACTThe purposes of intensive care are providing intensive treatment and monitoring. The just enjoyment of this high cost services could be achieved through a thorough rationalization. The goal of this study is to acquire an ICU guidance as an addition to the present regulation. Mixed methods with concurrent transformative strategy was used as study design. Quantitative data were collected from 2015 ICU medical records. Longitudinal retrospective study was used to measure the diagnostic value of the first day APACHE II and first and third day LOD score. Survival analysis and relative risks were also measured. Moral Distress Survey Revised and Hospital Ethical Climate Survey questionnaire were used to measure the moral hazard in intensive care. Qualitative data were obtained from FGD and in depth interview of persons who were involved in intensive care. First day APACHE II and LOD score were found not significant as diagnostic tools. The area under the ROC curve for third day LOD score was 66.6 95 CI 50.5 ndash 82.7 . Survival analysis found a 30 decrease in survivability and a 40 increase in hazard in the third day treatment. Older patient has a 1.6 times higher risk 95 CI 1.1 ndash 2.5 of developing death in intensive care. Six categories were found in qualitative study namely the freedom, in and out indication, opportunity, appropriateness, availability, and the authority to decide. The ethicolegal concept of ICU guidance was developed by emphasizing the medical futility which was shown from the measurement of third day LOD score equal or higher than 12.5. The next step was case conference, considering the six non medical categories.The criteria for distributing a just intensive care are by proportionally guaranteeing the availability of the service and performing the translational discourse with every person involved. Keywords distributive justice, intensive care, rationalization."

"Pelaksanaan REDD+ didominasi oleh beberapa perdebatan terutama mengenai kesetaraan pada distribusi manfaat, risiko, dan biaya pelaksanaan REDD+. Perancangan benefit sharing yang tidak dilakukan secara tepat dapat mengurangi legitimasi pelaksanaan serta dukungan terhadap REDD+. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi celah antara teori dengan praktik terhadap salah satu unsur esensial pada benefit sharing, yakni penerima manfaat. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, penelitian ini menelusuri rasionalisasi yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017 serta rancangan Benefit Sharing Plan Kalimantan Timur. Penelitian ini menuai hasil dimana dalam peraturan dan rancangan dokumen tersebut terdapat teori-teori yang telah diadopsi. Namun pada akhirnya tetap diperlukan pertimbangan atas teori kompensasi biaya untuk memastikan para pelaksana REDD+ dapat memperoleh kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan REDD+. Penelitian ini menyarankan agar hal ini diakomodir melalui penetapan kriteria penerima manfaat secara rigid dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017. Selain itu, kriteria yang ditentukan sebaiknya mempertimbangkan tujuan konsep benefit sharing secara utuh. Hal ini penting agar kriteria yang ditetapkan dapat memuat nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para penerima manfaat.

---

Concern over equitable distribution of, namely, benefit, risks and costs of REDD+ dominates current debates. The validity of REDD+ and support for its implementation might be affected if not structured appropriately. This study addresses the gap between theory and practice by emphasizing one of the main concerns regarding equitable benefit sharing, particularly, beneficiaries. By conducting normative judicial research with conceptual approach, this study reviews rationales that have been put forward to justify beneficiaries on Minister of Environment and Forestry No. 70 year 2017 and Kalimantan Timur’s Benefit Sharing Plan Draft. The result on this study indicates that both regulations and documents have adopted variety of rationale of theories. However, the cost compensation rationale must be considered to ensure that REDD+ implementers can recoup their implementation expenses. This study suggests for this issue to be accommodated through a concrete beneficiary criteria in Minister of Environment and Forestry No. 70 year 2017. In addition, the specified criteria should consider the objective of benefit sharing concept. This is crucial so that the established criteria can accommodate the values ​​of justice, certainty and utility for the beneficiaries."

"Ketatnya persaingan di industri garmen telah mengakibatkan tingginya permintaan produksi kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang dapat menyediakan tenaga kerja dengan upah yang rendah dan peraturan yang fleksibel, untuk mengurangi biaya produksi. Pekerja garmen Indonesia yang didominasi oleh pekerja wanita seringkali menghadapi ketidakadilan dalam hal promosi dan pembagian kerja, serta kurangnya dukungan sosial dengan dibatasinya pergerakan serikat pekerja. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan kelelahan emosional dan sikap menarik diri dari organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dukungan sosial dan keadilan distributif terhadap sikap menarik diri dengan kelelahan emosional sebagai mediasi menggunakan metode Structural Equation Modeling SEM. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan tertutup terhadap 491 pekerja wanita di pabrik-pabrik garmen Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dan keadilan distributif terbukti memiliki pengaruh tidak langsung terhadap sikap menarik diri melalui kelelahan emosional, namun dukungan sosial tidak terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap sikap menarik diri. Hasil-hasil tersebut dibahas lebih jauh dalam penelitian ini.

---

Intense competition in the garment industry has resulted in high production demand for developing countries such as Indonesia, which can provide workers with low wages and flexible regulations, to reduce production costs. Indonesian garment workers, dominated by women workers, often face injustice in terms of promotion and task assignment, and lack of social support with the limitation of union movement. Both of these can be related to emotional exhaustion and organizational withdrawal cognitions. This study aims to determine the effect of social support and distributive justice on withdrawal cognitions with emotional exhaustion as a mediation using Structural Equation Modeling SEM method. The research data was obtained by interviewing 491 female workers in Indonesian garment factories based on closed questions. The results showed that social support and distributive justice have an indirect effect on withdrawal cognitions through emotional exhaustion, but social support is not proven to have a direct effect on withdrawal cognitions. These results are discussed further in this study."