Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas keabsahan perjanjian jasa layanan uang tunai yang merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk. Keabsahan perjanjian dilihat dari Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 dan ditinjau dari KUHPerdata. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah karena pembentukannya telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata. Perjanjian kerjasama pemberian jasa layanan atas uang tunai tidak lain berjenis perjanjian pemborongan pekerjaan dan berhubungan dengan perjanjian pengangkutan.

---

This thesis discusses the validity of the cash services agreement which is to support the activities of the principal duties of PT. Bank ICB Bumiputera Tbk. Validity of the agreement viewed from Bank Indonesia Regulation No.13/25/PBI/2011 and in terms of the Civil Code. This research is normative, descriptive, results showed that the agreement made by the parties is invalid because its creation has met the Bank Indonesia Regulation No.13/25/PBI/2011 and legitimate agreement qualifies in the Civil Code. Cooperation agreement on the provision of services is not another type of cash chartering agreements related to employment and transport agreements."

"Dalam pengaturannya, seseorang yang mengalami kesalahan ketika dia menyetujui suatu perjanjian, perjanjian itu dapat dibatalkan jika dia menuntutnya di pengadilan dan sebagai akibatnya perjanjian itu dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Studi ini membahas ajaran Khalafafan (Dwaling) yang merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 dan 1322 KUHPerdata yang ditinjau berdasarkan pendapat Ahli Hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang membahas tentang pembatalan perjanjian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa menjawab masalah utama, yaitu hal-hal dalam keadaan yang harus dipenuhi sehingga suatu perjanjian dapat dikatakan memiliki kesalahan dalam pembuatannya. Dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan berdasarkan teori pengawasan dalam pertimbangan hukumnya. Beberapa menggunakannya, tapi itu masih kurang tepat.

---

In its arrangement, a person who experiences a mistake when he agrees to an agreement, the agreement can be canceled if he sues him in court and as a result the agreement is canceled and does not have binding legal force. This study discusses the teachings of the Khalafafan (Dwaling) which is one of the reasons for the cancellation of the agreement as regulated in Articles 1321 and 1322 of the Civil Code which is reviewed based on the opinion of the Legal Expert and the judge's consideration in the District Court's Decision. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. This research is a normative juridical study using secondary data, laws and regulations, and books that discuss the cancellation of the agreement. The method of data analysis in this study is a qualitative method, so the form of the results of this study is descriptive analytical. Based on the results of this study, it was concluded that answering the main problem, namely things in circumstances that must be met so that an agreement can be said to have errors in its making. And the results of this study can be concluded that the Panel of Judges has not fully considered the theory based on supervision in its legal considerations. Some use it, but it's still not quite right."

"Penelitian ini mengkaji keabsahan komunikasi daring, khususnya whatsapp dan email, sebagai bentuk perjanjian yang sah di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Nomor 1088/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL dan Putusan Nomor 168/PDT.G/2016/PN.DPS, di mana dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan pandangan hakim mengenai komunikasi daring sebagai perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi daring dapat membentuk perjanjian yang sah jika memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai keabsahan komunikasi daring sebagai perjanjian dan implikasinya dalam praktik.

---

This research examines the validity of online communication, especially Whatsapp and email, as a legally binding form of agreement in Indonesia. The study focuses on analyzing Verdict Number 1088/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL and Verdict Number 168/PDT.G/2016/PN.DPS, where there are differing judicial views on online communication as an agreement. This research employs a normative juridical method to analyze the cases. The findings indicate that online communication can constitute a valid agreement if it fulfills the legal requirements of a contract, and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) recognizes the legality of electronic documents as evidence in legal proceedings. This research contributes to the understanding of the validity of online communication as an agreement and its implications in legal practice."

"Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan oleh calon pasangan suami isteri untuk mengatur harta benda yang mereka miliki masing-masing setelah dan selama perkawinan berlangsung. Landasan dari suatu perjanjian perkawinan ialah perkawinan. Oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus dilihat status dari perkawinannya. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah, bagaimana keabsahan suatu perjanjian perkawinan yang berlandaskan perkawinan beda agama, sedangkan hukum di Indonesia tidak mengenal jenis perkawinan tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis data secara kualitatif. Dengan bentuk penelitian yuridis normatif, dan menggunakan jenis data sekunder serta data pendukung data sekunder berupa hasil wawancara dengan Informan. Keabsahan perjanjian perkawinan yang dilandaskan dari perkawinan beda agama jika dipandang dari ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian perkawinan tersebut merupakan akta otentik, karena telah sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam ketentuan tersebut. Namun akta perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan dan batal demi hukum karena perkawinan yang melandasinya melanggar syarat material khusus perkawinan yaitu ketentuan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dikarenakan perkawinan tersebut mengandung cacat hukum maka berlakulah ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

Prenuptial agreement is an agreement entered into by and between prospective husband and wife so as to manage their respective properties during and after their marriage. Basis for the prenuptial agreement is a marriage. Therefore, drafting of a prenuptial agreement shall consider the status of the marriage. This work attempts to study the legality of a prenuptial agreement between prospective husband and wife of different religions since Indonesian laws do not recognize such inter-religion marriage. Method used herein is qualitative data analysis in the form of normative juridical and using secondary data and supporting data thereof in the form of interviews with informan. According to Article 1868 of Indonesia Civil Code, a prenuptial agreement between prospective husband and wife of different religions constitutes an authentic deed as it meets the criteria specified therein. However, deed of prenuptial agreement can not be authenticated and shall be void at law as the inter-religion marriage does not meet the special material requirement as set out in Article 8(f) of Law No. 1/1974 concerning Marriage. As such marriage is legally defective, the provisions of Article 29(2) of Law Number 1/1974 concerning Marriage shall apply."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perjanjian nominee dalam ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia. Perjanjian nominee cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Dikarenakan pihak yang berkepentingan langsung tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menikmati atau mendapatkan sesuatu karena ada larangan secara hukum. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dimana dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian serta berdasarkan hasil analisis dalam penelitian dapat dikemukakan kesimpulan bahwa terdapat peraturan yang melarang praktek perjanjin nominee di ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Akibat hukumnya jika dibuat perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Sedangkan jika berdasarkan ketentuan penanaman modal yang lama, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, memang belum diatur ketentuannya. Namun, pada dasarnya Perjanjian Nominee sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian Innominaat harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata termasuk asas-asas yang terkandung di dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.

---

The purpose of this thesis was to determine the nominee agreement in the legal provisions of capital investment in Indonesia. Nominee agreements tend to be used as a means of smuggling law. Due to the direct parties have no right or power to receive something because of some restrictions by law. This research is a based on literature, with normative research methode applied. Which in this research will be used statutes approach and case approach. As describe by the background, problem formulation, research purpose and analysis of this research, it is conclude that there are regulations that prohibit the practice of nominee agreement on the provisions of Article 33 paragraph (1) and (2) of Law No. 25 of 2007. So, with that regulation, any agreement contained the nominee share clause will be null and void. Meanwhile, under the terms of past investment, which regulated in Law No. 1 of 1967 and Law No. 6 of 1968, is not yet regulated. However, basically Nominee Agreement is one of Innominaat Agreement forms which is not specificly and explicitly regulated. Though in practise Innominaat Agreement should be in accordance to the provisions of Book III of Indonesia Civil Law including its principles which related to Agreement Law."

"Tesis ini membahas tentang keabsahan perjanjian yang ditandatangani para pihak dalam rangka jual beli tanah yang belum bersertipikat dan perlindungan hukum terhadap pembeli atas tanah yang belum bersertipikat dalam suatu perjanjian pada putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 28 PDT 2015 PT BTN Tesis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai perjanjian dan perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang belum bersertipikat Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif Penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dinyatakan tidak sah karena salah satu pihak adalah seorang tuna aksara dan meragukan kebenaran isi akta dan perlindungan hukum terhadap pembeli tidak dapat ditegakkan mengingat itikad baik adalah sesuatu hal yang abstrak Penelitian ini menyarankan bahwa apabila ingin membeli tanah yang belum bersertipikat sebaiknya mengenal dengan baik pemiliknya untuk menghindari permasalahan dan sebaiknya membeli tanah yang bersertipikat.

---

This thesis discusses the validity of an agreement signed by the parties in order to purchase an uncertified land and buyer legal protection on the Banten High Court Judgement No 28 PDT 2015 PT BTN This thesis aims to increase knowledge about the treaty and legal protection for an uncertified land buyers This study is a normative legal research This study concludes that an agreement can not be declared invalid because one of the parties is an illiterate and doubt the correctness of the contents of the deed which was read by a Notary who made it and the legal protection of the purchaser can not be enforced given in good faith is something abstract This study suggests that if one want to buy an uncertified land one should know well who the owner to avoid problems later and it is advised that one is better buy a certified land."

"Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan oleh pasangan calon suami isteri. Akan tetapi karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai pembuatan perjanjian perkawinan, maka banyak pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dengan alasan permohonan perlindungan Hukum terhadap harta pribadi masing-masing terkait resiko tanggung jawab pekerjaan atau berakhirnya perkawinan karena suatu perceraian. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian analitis deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitudata yang berupa studi kepustakaan dan studi terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 2173/Pdt.P/2012/PNJkt.Tim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan Penetapan Pengadilan tersebut, mengingat bahwa permohonan Penetapan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 adalah satu-satunya peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai pembuatan perjanjian perkawinan, namun atas dasar-dasar pertimbangan hukum Hakim yang penulis uraikan dalam penelitian ini maka Hakim mengabulkan permohonan pasangan suami isteri Junaida dan Kazuo Sawachi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 2173/Pdt.P/2012/PNJkt.Tim.,dan setelah tanggal ditetapkannya maka penetapan Pengadilan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menjalankan pemisahan harta bersama di dalam perkawinan mereka

---

Under the terms of Article 29 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage, it is stipulated that a prenuptial agreement shall be made on or before the performance of the marriage by the bride and groom. However, because of the lack of public knowledge regarding the creation of a prenuptial agreement, many married couples in Indonesia enter into a prenuptial agreement after the marriage takes place on the grounds of legal protection of each of their personal properties associated with occupational responsibility risks or the dissolution of a marriage by divorce. In this study, the author used the juridical normative research method with the descriptive analytical research type. The data used is secondary data, i.e. data in the form of literature studies and studies on the Court Order of the East Jakarta District Court No. 2173/Pdt.P/2012/PNJkt.Tim. This study was conducted to determine and analyze the basis of the judges' considerations in determining the aforementioned Court Oder, given that the petition of the Court Order to legitimize the prenuptial agreement after the officiation of the marriage was contrary to the provisions of Article 29, paragraph (1) of Law Number 01 Year 1974 on Marriage. From the result of this research, the author concludes that Article 29 of Law Number 1 of 1974 is the only rule in Indonesia that regulates the creation of prenuptial agreements. Nevertheless, on the grounds of the legal considerations of the judge that the author describes in this research, the judge granted the request of the couple Junaida and Kazuo Sawachi through East Jakarta District Court Order Number 2173/Pdt.P/2012/PNJkt.Tim., and after the date of its enactment, the aforementioned court order may be used as a legal basis in the dividing of the joint property in their marriage."

"ABSTRAKPerjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengertian maupun pengaturan mengenai isi perjanjian perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan secara tertulis dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Tesis ini membahas mengenai isi suatu perjanjian perkawinan dan keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan, serta pertimbangan hakim mengenai keabsahan surat kesepakatan pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 539/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan tetap berlaku sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, akan tetapi tidak berlaku bagi pihak ketiga. Pertimbangan hakim mengenai keabsahan surat kesepakatan pembagian harta bersama kurang tepat dikarenakan isi surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai proses perceraian tidak berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan, sehingga ketentuan yang berlaku secara sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat hanya terkait pembagian harta bersama serta daftar harta bersama yang wajib dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat kesepakatan tersebut.

---

ABSTRACTPrenuptial agreement as arranged in Article 29 Marriage Law does not provide definition nor regulation regarding the contents of the prenuptial agreement. The law only regulates prenuptial agreement can be made at the time of or prior to the marriage performance, in writing, and takes effect as from the marriage being concluded. The agreement cannot be legalized if contrary to the restrictions set by the law, religion and morality, and should be legalized by the Registrar of Marriage where upon the contents shall also be binding to third parties as long as the third party involved. This thesis discusses the content of a prenuptial agreement and the validity of the prenuptial agreement that is not legalized by the Registrar of Marriage, as well as judge 39 s consideration regarding the validity of the joint property division agreement in Central Jakarta District Court Decision Number 539 Pdt.G 2014 PN.Jkt.Pst. The author uses juridical normative research method with qualitative approach which is analytical descriptive. The results show prenuptial agreement that is not legalized by the Registrar of Marriage will remain valid and binding the parties, but will not apply to third party. The judge 39 s consideration regarding the validity of the joint property division agreement is inappropriate because the contents of the agreement concerning the divorce process are not related to the property in the marriage, so only the clause related to the division of the joint property and lists of the joint property are valid and binding the parties, which have to be carried out in accordance of what was stated in the agreement."

"Tesis ini membahas adanya penyangkalan terhadap keabsahan perjanjian dibawah tangan untuk menjual bersama atas objek bidang tanah milik pihak yang digugat wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian dibawah tangan ditentukan oleh keabsahan perjanjiannya. Sahnya perjanjian dibawah tangan dalam putusan ini menimbulkan sengketa baik antara para pihak maupun pihak ketiga. Permasalahan yang diangkat tentang keabsahan dan akibat hukum perjanjian dibawah tangan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan, berupa penelusuran literatur atas data sekunder. Adapun analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pihak yang menyangkal keabsahan perjanjian dibawah tangan dan digugat wanprestasi tersebut tidaklah melakukan wanprestasi. Berdasarkan Putusan PN Gianyar No. 4/Pdt.G/2019/Pn.Gin: keabsahan atas pernjanjian adalah sah, akibat hukumnya prestasi harus diwujudkan oleh para pihak. Namun terkendala atas objek yang sudah terjual. Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Untuk akta jual tetap ada dan tidak dibatalkan walaupun ada perjanjian dibawah tangan untuk menjual bersama atas objek tanah salah satu pihak. Dalam putusan ini: Notaris/PPAT ikut terkena untuk beban biaya perkara, padahal seharusnya tidak ikut dalam perkara tersebut, karena yang dilakukan telah sesuai dengan jabatan sudah mengikuti prosedur penerbitan sertipikat dan akta jual beli atas objek tanah tersebut.

---

This writings discusses the denial of the legality of the underhand agreement to jointly sell the object of the land owned by the party which being accused of default. Implementation of the underhand agreement is determined by the legality of the agreement. The legality of the underhand agreement in this decision raises disputes between both parties and third parties. Issues raised regarding the legality and legal consequences of the contract under hand. This research is in the form of juridical normative, using literature study, in the form of literature search on secondary data. The analysis uses a qualitative approach. The results showed that the party who denied the legality of the underhand agreement and was sued for default did not commit default. Based on the Gianyar District Court Decision No. 4 / Pdt.G / 2019 / Pn.Gin: the legality of the agreement is valid, the legal consequence is that the parties have to achieve achievement. However, constrained by objects that have been sold. Buyers in good faith must be protected. The sale deed remains and is not canceled even though there is an underhand agreement to sell together the land object owned by one of the parties. In this decision: Notary / PPAT is also affected for the cost of the case, even though he should not have participated in the case, because what has been done in accordance with the position has followed the procedure for issuing certificates and deeds of sale and purchase over the land object."

"Tesis ini berjudul kekuatan pembuktian salinan akta dalam persidangan perdata studi putusan Mahkamah Agung No. 10 K/PDT/2015, terdapat tiga rumusan masalah yang dibahas yaitu keabsahan perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, kekuatan pembuktian Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta Notaris menurut ilmu hukum atau doktrin, dan pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian Salinan Akta Pengakuan Utang dalam Putusan Mahkamah Agung. Tesis ini ditulis untuk mengkaji permasalahan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik dalam persidangan, yang dilakukan dengan tujuan agar mengetahui pengaturan hukum terkait pembuktian akta autentik dan kekuatan pembuktiannya dalam persidangan. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Sistematika penulisan dibagi dalam lima bab. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum dan keberlakuan hukum yang mengikat bagi para pihak apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian, perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris harus memenuhi peraturan agar dapat memenuhi syarat akta autentik agar dapat memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk minuta, salinan, kutipan, dan Grosse Akta memiliki kekuatan pembuktian akta autentik apabila terpenuhi syarat-syarat lahiriah, formil, dan materiil. Pada kasus ini, Akta Pengakuan Utang tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga tidak ada perikatan hukum yang terjadi, dan semua akibat hukum yang telah terjadi harus batal demi hukum.

---

This thesis is entitled power of proof from copy of the deed in the civil trial of the Supreme Court decision case number 10 K/PDT/2015, there are three problems discussed, the validity of the agreement made by a Notary, the strength of proof of the Minutes of Deed, Copy of Deed, Quotation of Deed and Grosse Deed according to legal science or doctrine, and judges' consideration of the strength of proof from Copy of Deed Debt Recognition in the Decision of the Supreme Court.

This thesis was written to examine the problem about power of proof of authentic deeds during the trial, which was carried out with the aim of knowing the legal regulation relating to the verification of authentic deeds and the strength of their evidence in the trial. The method used in research is juridical normative, with techniques literature study to collect secondary data, consists of primary and secondary law materials. The writing is divided into five chapters.

The results of the research in this thesis are that agreement has legal force and legal enforcement that is binding on the parties if the agreement is made by fulfilling law regulate about agreement, an agreement made with the Notary deed must meet the regulations in order to fulfill the authentic deed requirements in order to have perfect proof power. For minuta, copies, quotations, and Grosse Deed have the power of authentic deed proving if the physical, formal and material requirements are met. In this case, the Debt Recognition Act does not have power of proving, so there is no legal engagement that occurs, all legal consequences that have occurred must be null and void."