Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pengembangan kawasan ekonomi khusus dalam kerangka kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional
" Sejalan pemberlakuan otonomi daerah, kewenangan daerah menjadi bertambah besar dan lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan wilayah. Salah satu tujuan desentralisasi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjuta ... "
620 PUSKA 1:1 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Mochammad Fauzi Hidayat
Kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai kawasan strategis nasional dan implikasinya terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara = the status of the state border area as a national strategic area and its implication on regional spatial planning in the state border area
" Tesis ini membahas dasar ditetapkannya kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional, implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, serta kedudukan dan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan negara yang ideal dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kawasan perbatasan negara ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional karena ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T49566
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yoshe Rezky Adhitama Mywa Putri
Pengaruh Penetapan Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Tata Ruangnya terhadap Investasi = The Role of National Strategic Area and Its Spatial Plan to Investment
" Investasi atau penanaman modal menjadi salah satu faktor yang mampu menggerakkan perekonomian hingga membentuk suatu pertumbuhan ekonomi wilayah. Menurut teori Growth Pole Theory oleh Perroux (1950), penetapan KSN sebagai pusat pertumbuhan diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya untuk meningkatkan iklim investasi. Kawasan Strategis Nasional (KSN) memiliki nilai strategis dan dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan pertahanan keamanan. KSN diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Teddy Adrian Rihaksa
Peran Infrastruktur Terhadap Permintaan Pariwisata Internasional Indonesia = The Effect Of Infrastructure to Indonesia's International Tourism Demand
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan infrastruktur pariwisata dan peraturan pemerintah dengan permintaan pariwisata internasional di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 34 Provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2018-2021, penelitian ini menjelaskan tentang permintaan pariwisata internasional Indoensia yang di pengaruhi oleh infratruktur-infrastruktur yang ada di Indonesia dan peran pemerintah Indonesia dalam mengatur dan membangun pariwisata Indonesia. Hasil estimasi menunjukan bahwa ketersediaan akomodasi, anggaran pemerintah daerah untuk sektor pariwisata dan budaya, perbedaan pulau Jawa dan ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Purba, Chintya Ruth Arini
Kewenangan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba oleh Badan Pengelola Otorita Danau Toba dan Pemerintah Daerah di Sekitar Danau Toba = The authority to manage the Lake Toba Tourism Area by the Lake Toba Authority Management Agency and the Regional Governments around Lake Toba
" Penetapan Kawasan Pariwisata Danau Toba menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional telah mengakibatkan pengelolaa kawasan pariwisata Danau Toba tersebut tidak lagi hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat melainkan juga terdapat intervensi dari Pemerintah Pusat melalui pembentukan Otorita Danau Toba. Terdapatnya dua pengelola pada kawasan pariwisata Danau Toba tersebut justru menimbulkan permasalahan terkait pembagian kewenangan antara Otorita Danau Toba dengan Pemerintah Daerah setempat yang pada realitanya tidak ditemukan dengan jelas dan tegas mengenai pembagian kewenangan. Padahal pembagian ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library