Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994
S7930
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dedi Nuryana Firdaus
"
ABSTRAK
Rules Origin dalam ATIGA merupakan ketentuan asal barang yang digunakan
untuk tujuan mendapatkan preferensi tarif bea-masuk dalam perdagangan
internasional, khususnya berlaku bagi negara-negara anggota ASEAN. Tesis ini
membahas tinjauan yuridis ketentuan rules of origin ATIGA terkait dengan
konflik pelaksanaannya dengan kebijakan/regulasi domestik Indonesia terutama yang terjadi di kawasan perdagangan bebas (FTZ) BATAM. Pemerintah Indonesia menganggap Form-D back-to-back yang dikeluarkan otoritas Singapura sebagai bentuk lain dari pengeluaran produk Batam ke pasar domestik Indonesia. Tidak ada ketentuan rules of origin ATIGA ...
"
2016
T45923
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adi Tiara Putri
"
ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) merupakan kawasan bebas yang dibentuk antara negara-negara anggota ASEAN dengan China. ACFTA merupakan salah satu bentuk perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia. ACFTA merupakan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dan China yang telah disepakati sejak tahun 2001. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) terbentuk berdasarkan atas dasar hukum internasional yaitu Framework Agreement on Comprehensive Economic Co- Operation between ASEAN and the People?s Republic of China yang ditandatangani pada 4 November ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28173
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Nurasni
"
ABSTRAK
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi ke dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka seluruh wilayah Indonesia telah terbagi habis ke dalam wilayah-wilayah dengan memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, Pulau Batam ditetapkan menjadi Kota Batam sesuai Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Pembentukan Kota Batam menuai polemik karena sebelum lahir sebagai daerah otonom, segala urusan ...
"
2019
T53770
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nasution, Ahmad Iskandar
"
Pengelolaan kawasan khusus di Indonesia, terutama pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pemerintah menetapkan Kepala Daerah sebagai Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam. Penetapan ini dimaksudkan agar dualisme kewenangan pemerintahan di Kota Batam dapat teratasi. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui tentang legalitas penetapan kepada daerah sebagai Ex-Officio dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tina Murti Agustini
"
Semenjak ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Batam masih belum mampu menarik investasi asing yang memiliki nilai besar, sementara dana yang diinvestasikan oleh pemerintah untuk pengembangan kawasan ini telah cukup tinggi. Salah satu faktor yang melatar-belakanginya adalah belum adanya strategi pemasaran KPBPB Batam yang jelas. Tesis ini menganalisis faktor-faktor yang menjadi Ancaman, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan KPBPB Batam dan menjadikannya dasar dari strategi pemasaran yang meliputi segmentasi pasar (segmenting), menetapkan target pasar (targeting), ...
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28285
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
