Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pengetahuan petani kawasan hutan baluran dalam memanfaatkan lahan di desa wonorejo kec. banyuputih, kab. situbondo, Jawa Timur
PATRA 13 (1-2) 2012
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Keron A. Petrus
Konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan mekanisme penyelesaiannya : kasus masyarakat perkampungan Talang Mulya, Gunung Betung-Lampung
" ABSTRAK
Konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan dengan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan suatu kawasan hutan masih terus berlangsung sebagai akibat dari implementasi berbagai kebijakan pengelolaan hutan nasional yang cenderung meminggirkan keberadaan dan peran masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Dalam tulisan ini konflik dapat diartikan sebagai suatu keadaan/sítuasi yang dapat ditanggapi sebagai tidak adanya suatu kerja sama antara berbagai pihak untuk mempertahankan suatu sumber daya tertentu. ... "
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T5460
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andre Abrianto Manalu
Pinjam pakai kawasan hutan produksi untuk pengusahaan pertambangan ditinjau dari asas umum pemerintahan yang baik: studi kasus tumpang tindih kawasan izin pertambangan dan budidaya kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara = Lease-to-use of production forest areas for mining exploitation analyzed using the general principle of good governance: case study for overlapping location of mining permits and forestry cultivation in North Kalimantan Province
" Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diakomodir berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai tumpang tindih kawasan yang terjadi antara usaha pertambangan dan kegiatan budidaya kehutanan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan usaha pertambangan di kawasan tersebut. Izin merupakan salah satu bentuk dari pengendalian oleh Pemerintah, sehingga dengan diperolehnya izin, maka penerima izin seharusnya dapat melakukan kegiatan pertambangan. Tertundanya kegiatan pertambangan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pardede, Chandra Nico
Ketentuan pelaksanaan penertiban tanah terlantar menurut peraturan pemerintah no. 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar studi putusan kasasi tata usaha negara nomor 21/g/2013/ptun.jkt = Implementation procedures of neglected land arrangement according to government regulation no. 11 year 2010 on the control and utilization of abandoned land study of decision of state administrative court number 21/g/2013/ptun.jkt
" ABSTRAK
Pemberian Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kakan serta Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar PP Tanah Terlantar secara regulasi dan kebijakan dapat dibenarkan, karena secara aspek hukum formil dapat dianggap telah memenuhi seluruh unsur yang diberikan oleh PP Tanah Terlantar. Namun didalam penerapannya banyak hal yang menjadi kendala dalam menerapkan hal tersebut, terutama kendala dalam aspek regulasi yang diberikan oleh ... "
2018
T50864
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Akhmad Yani
Penilaian Ekonomi Kawasan Hutan Di Indonesia: Pendekatan Dalam Penentuan Kelayakan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit ( Studi Kasus di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat),
" ABSTRAK
Untuk mempertahankan manfaat ekosistem hutan dengan berbagai fungsinya, diperlukan suatu valuasi yang bersifat komprehensif dan terintegratif. Disamping itu, valuasi terhadap manfaat dari fungsi ekosistem hutan harus menganut prinsip nilai asuransi (insurance value). Tujuan penelitian ini (1) Menghitung total nilai Manfaat bersih sekarang (NPV) kelayakan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten. (2) Menghitung total nilai manfaat ekosistem hutan di Kabupaten Melawi (3) Menemukan model penentuan luas optimum areal perkebunan kelapa sawit pada suatu kawasan ekosistem hutan Hasil ... "
Depok: 2011
D1293
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
The Rainforest Standard Protected Area Credits (RFS PAC) at Bali Barat National Park : The Socio-cultural Aspects
2015
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Muhammad Ali Fathoni
Kekuatan hukum dari alat bukti kohir/petok d sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah di daerah kawasan hutan studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1888k pdt 2014 = Legal force of evidence kohir petok d as proof of land entitlement rights in forest areas case study of supreme court verdict of the Republic of Indonesia number 1888k pdt 2014
" ABSTRAK Kasus sengketa tanah dapat terjadi antara institusi dengan masyarakat baik institusi swasta maupun pemerintah. Pada tesis ini dilaporkan kasus sengketa tanah antara Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) dengan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Tujuan studi ini adalah mengkaji kekuatan hukum dari alat bukti kohir/petok D sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan mengkaji hak-hak masyarakat atas tanah yang termasuk kawasan hutan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888k/PDT/2014. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan melakukan telaah terhadap ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45511
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wilson Wijaya
Tata cara perizinan pinjam pakai hutan berdasarkan permenhut no 14 kpts ii 2013 studi kasus pertambangan galena dan emas oleh pt bcmg tani berkah = Licence procedure of forest using based on permenhut no 14 kpts ii 2013 case studies on gold and galena mining by pt bcmg tani berkah
" ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai tata cara dan mekanisme perizinan pinjam pakai kawasan hutan oleh perusahaan yang hendak melakukan kegiatan pertambangan yang diatur secara rinci berdasarkan Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. Adapun contoh studi kasus yang digunakan adalah pengajuan perizinan yang dilakukan oleh PT. BCMG Tani Berkah. Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, untuk itu pemerintah perlu untuk campur tangan terhadap penggunaan kawasan hutan, salah satunya melalui mekanisme Izin Pinjam ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44891
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agnes Permata Sari
Tinjauan yuridis terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan di areal izin pemanfaatan hasil hutan (putusan Mahkamah Agung Nomor 336K/TUN/2013) = Juridical overview against cancellation of certificate of land rights which published in the area of forest utilization permit supreme court decision No.336K/TUN/2013
" Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Namun dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi para pihak. Salah satu contohnya terdapat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang secara yuridis kawasan tersebut adalah kawasan hutan dan belum mendapat keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman dengan Izin Usaha Perkebunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46444
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cerli Febri Ramadani
Alih Fungsi Lahan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (Analisis Peraturan Kehutanan Berdasarkan Teori Green Constitution) = The Functional shift of unlicensed forest land for oil palm plantations in Indragiri Hulu District, Riau Province (analysis forest regulation based on green constitution Theory)
" Riau memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sebanyak 1,2 juta hektar perkebunan kelapa sawit berada di kawasan hutan dan tidak memiliki izin. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis. Penelitian ini mengindetifikasi penyebab terjadinya alih fungsi kawasan hutan yang tidak memiliki izin khususnya untuk perkebunan kelapa sawit. Dampak yang terjadi akibat alih fungsi ini adalah rusaknya ekosistem hutan, negara mengalami kerugian pajak, konflik perusahaan dengan masyarakat, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat. Alih fungsi kawasan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T55477
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>