Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerusahaan yang mempunyai fasilitas Kawasan Berikat dalam hal ini PT. DASI yang ingin menjual barangnya di dalam negeri (local mles), mereka terlebih harus mengurus dokumen yang diperlukan termasuk dokumen pembayaran pajak dan bea masuk sebelum barang mereka dikirimkan ke pelanggan. Hal ini diperlukan karena bahan baku yang mereka impor sebelumnya mengalami penangguhan pembayaran pajak (PPN dan PPh) serta bea masuk barang. Namun permasalahan yang muncul dirasakan ketika proses pengurusan dokumen untuk penjualan lokal tersebut memakan waktu yang terlalu lama. Perusahaan dituntut untuk memenuhi permintaan pelanggan secara lebih cepat dan tepat waktu. Karena pada umumnya pelanggan memberikan tenggang waktu kepada perusahaan dalam memenuhi pesanannya. Sedangkan PT. DASI sulit untuk memenuhi pesanan tersebut. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Oleh sebab itu, untuk mempercepat proses pengurusan dokumen untuk penjualan lokal yang berlaku saat ini, tentunya diperlukan suatu analisa yang logis dan sistematis terhadap proses tersebut. Diharapkan dengan analisa tersebut akan dihasilkan suatu perbaikan pada proses pengurusan dokumen untuk penjualan lokal saat ini sehingga dihasilkan suatu proses pengurusan dokumen yang lebih baik. Pengembangan proses pengurusan dokumen untuk penjualan lokal dengan fasilitas Kawasan Berikat yang lebih baik dapat dilakukan dengan menganalisa proses saat ini menggunakan metode sembilan pendekatan analisa operasi utama (the nine primary operation analysis) serta menggunakan suatu tools (alat) yaitu Electronic Data Interchange (EDI) yang dapat mempercepat pengiriman dokumen sekaligus mengurangi kesalahan pada pengisiannya. Untuk melakukan analisa ini digunakan alat bantu bempa diagram alir flow chart) dan diagram proses (process chart) agar keseluruhan data dan informasi seputar proses pengurusan dokumen untuk penjualan lokal saat ini terkumpul dan tersusun secara sistematis."

"Sejalan pemberlakuan otonomi daerah, kewenangan daerah menjadi bertambah besar dan lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan wilayah. Salah satu tujuan desentralisasi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan"

"ABSTRAKPermasalahan dalam rnakalah ini bertitik tolak pada usaha Pemerintah melalui kawasan(PT.Kawasan Berikat Nusantara/KBN) untuk merangsang berkembangnya produksiekspor dalam usaha meningkatkan ekspor non minyak dan gas bumi serta jasa, denganmemberikan fasilitas penangguan pembayaran bea masuk dan atau pungutan negaralainnya, dan, pelayanan perijinan satu atap. Fasilitas yang diberikan PT.KBN kepada investor merupakan monopoli dalampengelolaan kawasan berikut yang diberikan Pemerintah khusus kepada BUMN tersebutyaitu perlakuan khusus kepabeanan, dan secara tidak langsung badan usaha ini diberiwewenang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan bidang penerbitan ijin usaha dan ijinmendirikan bangunan. Selain itu PTKBN menyiapkan prasarana dan sarana kegiatanindustri yang dapat digunakan investor atas dasar perjanjian sewa. Kedudukan PT.KBN dipandang dari segi yuridis, unik, dimana sebagai pemegang kuasapemerintahan dapat menerbitkan ijin usaha yang sebenarnya merupakan kewenangan tugasadministrasi negara. Namun dengan melihat ketentuan pendiriannya, maka pembentukanPT.KBN tidak terlepas dari usaha untuk menekan keuntungan. Dan secara yuridis, perserotersebut adalah berkedudukan sebagai badan hukum privaat. Kedudukan PT. KBN yang unik ini ternyata menimbulkan beberapa kendala yang dapatmemberi akibat timbulnya ketida pastian atau setidak tidaknya dapat diprediksikan apa yang akan terjadi. Terdapat 3 hal yang menyebabkan ketidakpastian hukum yaitu, pertama, adanya aturan yang tidak sejalan dengan aturan yang lebih tinggi, kedua aparat yang menjalankan aturan lemah dan ketiga pengadilan yang berbelit dan memakan waktu lama. Perlunya pembet kawasan berikat dalam rangka pengembangan perekonomiandan Perdagangan tldak diragukan lagi. Tetapi hal ini tidaklah berarti mengabaikan sendisendi hukum yang merupakan komitmen kita bersama, bahwa Indonesia sebagai negarahukum. Dengan demikian produk produk hukurn yang berkaitan dengan kawasan berikatharus pula dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian dan perlindungan. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah lama dikenalDalam dunia bisnis internasional. Di Indonesia hal ini mulai berkembang dan semakinbertarnbah penting karena sederhananya menyelesaikan sengketa yang putusannya final andbinding tanpa kemungkinan melakukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi ataupeninjauan kenibah sehingga mempercepat proses penyelesaian sengketa dan persidangantidak terbuka untuk umum, suatu yang selalu dijaga oleh kalangan dunia bisnis. Keunggulan komperatif PT.KBN akan cenderung berkurang hal hal terpenting yangdapat menghilangkan keunggulan komperatif itu adalah dimulai dengan AFTA tahun 2003. Dengan pemberlakuan daerah bebas ASEAN pada tahun 2003, maka PT. KBN akan kehilangan daya tarik utamanya, karena kini pembebasan suatu perusahaan dari kewajiban untuk membayar bea masuk dan cukai menjadi kurang berarti. Keadaan ini akan menyebabkan kawasan industri lain yang bukan merupakan kawasan berikat menjadi lebih menarik bagi para investor. Kondisi ini menyebabkan di masa datang PT. KBN harus mengubah strategi usahanya dari fokus pemberian fasilitas non tarif menjadi pemberian fasilitas bidang investasi dan operasi, dengan selalu mengembangkan organisasi belajar yang dinamis yang dapat mengakomodasi perkembangan tuntutan lingkungan eksternal di masa depan yang diperkirakan akan berubah uba dengan gejolak yang makin besar dan sulit diprediksikan"

"ABSTRAKKawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritaswilayah negara, maka diperlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan bataswilayah negara dan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatankeamanan, peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan sertapengembangan budaya lokal. permasalahan di wilayah dan kawasan perbatasanmulai dari ancaman dengan kekuatan militer sampai pada ancaman ideologi.Penting untuk memahami kewenangan dan bentuk pengelolaan wilayah dankawasan perbatasan. Khusus penelitian pada kawasan perbatasan Indonesia inimerupakan suatu upaya mengedepankan pendekatan non-militeristik melaluipemanfaatan kerjasama internasional dalam mengelola kawasan perbatasan.Penelitaian ini membahas berbagai macam permsalahan, mecermati kerjsamainternsional dan implementasinya. Khsususnya dalam praktek kerjasamainternasional Indonesia

---

ABSTRACTThe border region is a strategic region in safeguarding the territorial integrity of astate, therefore it would require a special management. The state territory andborder region management can be done by a security approach, by increasingprosperity and environmental sustainability and by local culture development,problems in the territory and the border region from the threat of military forceuntil the threat of ideology. It is important to understand the territory and borderareas management authority. Specifically this studies in the border region inIndonesia is an effort to promote a non-militaristic approach through the use ofinternational cooperation in managing the border region. This research discussesvarious problems, specifically the international cooperation and theimplementation. Especially the practice of the international cooperation byIndonesia."

"Tesis ini membahas dasar ditetapkannya kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional, implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, serta kedudukan dan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan negara yang ideal dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kawasan perbatasan negara ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi negara, khususnya dari aspek pertahanan dan keamanan, dan di dalamnya terdapat kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah di sekitarnya dan kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya. Implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, yaitu: terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam RTRW-nya, terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya, serta terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya. Sementara itu, dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan kawasan perbatasan negara yang ideal adalah sebagai Kawasan Otorita Perbatasan Negara yang pengelolaannya termasuk pelaksanaan penataan ruangnya menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

---

This research discusses about the basis for the establishment of the state border area as a National Strategic Area, the implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, and the ideal status of the state border area and the ideal implementation of the state border area rsquo s spatial planning associated with the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI . The research method used is normative juridical by reviewing the legislation and related literatures. The result of the research concludes that the state border area is designated as a National Strategic Areas because it has a very important and strategic role for the state, especially from the aspects of defense and security, and there are activities that have great influence on the surrounding spatial planning and other activities in the field the like and activities in other fields. The implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, namely the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating spatial structure plan and spatial pattern plan in its local regulation of spatial planning, the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating indication of the main program of spatial use in its local regulation of spatial planning, as well as the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating the direction of control of spatial utilization and the provision of spatial control in its local regulation of spatial planning. Meanwhile, in relation to the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI , the ideal status of the state border area is as the State Border Authority Area whose management including the implementation of spatial planning becomes the full authority of the central government."

"Program revitalisasi Kota Tua Jakarta dimulai pada tahun 2014 pada masa pemerintahan Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2017-2022 pada masa pemerintahan Anies Baswedan. Masalah dalam penelitian ini adalah program revitalisasi terpusat di area Taman Fatahilah sehingga mengakibatkan aktivitas sosial terkonsentrasi di area tersebut. Akibatnya area di sekitar Taman Fatahilah ditinggalkan dan dianggap terbatasnya peluang bisnis. Area sekitarnya menjadi tempat relokasi PKL yang sebelumnya berdagang di Taman Fatahilah dan tempat pembuangan sampah kering sehingga mengalami degradasi lingkungan. Tujuan penelitian adalah mengusulkan konsep pengembangan kawasan yang dapat diimplementasikan di Kawasan Kota Tua Jakarta. Metode yang digunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis ANT, analisis statistik deskriptif,dan analisis spasial. Hasil penelitian adalah adanya ketimpangan pembangunan di area Taman Fatahillah dan Taman Kota Intan (lokasi binaan) menjadi perhatian dalam penelitian ini. Peningkatan akses pejalan kaki serta kegiatan wisata dan perekonomian terpusat di area Taman Fatahillah. Berdasarkan hasil penelitian ini, yang menjadi perhatian dalam mengembangkan kawasan sejarah adalah peningkatan aksesiblitas dengan menyediakan pedestrian yang terintegrasi dengan penggunaan lahan wisata. Kesimpulan penelitian ini adalah Perencanaan pengembangan kawasan sejarah perlu memperhatikan potensi wisata dan ekonomi yang ada di dalam kawasan tersebut. Selain itu, dalam proses merencanakan suatu kawasan sejarah perlu keterlibatan multi-aktor, termasuk masyarakat.

---

The revitalization program for Jakarta's Old Town began in 2014 during the administration of Joko Widodo and continued from 2017 to 2022 under the administration of Anies Baswedan. The issue addressed in this study is that the revitalization efforts have been concentrated in the Taman Fatahilah area, leading to a centralization of social activities there. Consequently, the surrounding areas have been neglected, perceived as having limited business opportunities. These areas have become relocation sites for street vendors previously operating in Taman Fatahilah and have been used as dry waste disposal sites, resulting in environmental degradation. The purpose of this study is to propose a development concept that can be implemented in the Old Town Jakarta area. The methods used in this study include Actor-Network Theory (ANT) analysis, descriptive statistical analysis, and spatial analysis. The findings highlight the disparity in development between the Taman Fatahilah area and Taman Kota Intan (a designated development site). There is a concentration of pedestrian access, tourism activities, and economic activities in the Taman Fatahilah area. Based on the results of this study, a key consideration in developing historical areas is improving accessibility by providing integrated pedestrian pathways with land use for tourism purposes. The conclusion of this research is that the planning and development of historical areas need to take into account the existing tourism and economic potential within the area. Additionally, the planning process for historical areas requires the involvement of multiple stakeholders, including the community."

"ABSTRAKProses penurunan kualitas dan kuantitas hutan di Minangkabau Sumatera Barat, sesungguhnya sudah dimulai sejak awa1 abad ke 20, khususnya sejak adanya campur tangan negera (Pemerintah Kolonial Belanda) dalam pengelolaan hutan. Sejak adanya control Pemerintah Kolonial Belanda terhadap hutan di Minangkabau maka dikeluarkanIah berbagai kebijakan yang memungkinkan terjadinya komersialisasi sumber daya hutan dalam skala besar, dan berkonsekwensi pada terjadinya pembukaan hutan dalam skala besar pula. Adanya dominasi Pemerintah Kolonial Belanda terhadap hutan sekaIigus menunjukkan terjadinya perubahan dalam sistem pengelolaan hutan di Minangkabau. Sejak saat itulah mulai diperkenalkan sistem pengelolaan hutan yang dianggap rasional dan modern yang menentukan adanya hak negara (Pemerintah KoloniaI Belanda) untuk mengatur akses berbagai lapisan masyarakat terhadap hutan, demi terjaganya keselamatan dan kelestarian hutan. Namun demikian, dibalik semua itu, juga terselip kepentingan Kolonial Belanda terhadap hutan. Bagaimanapun juga, sistem tersebut jelas bertentangan dengan konsepsi masyarakat Minangkabau tentang pengelolaan hutan yang selama ini penguasaannya dilimpahkan kepada para penghulu yang tergabung dalam Rapat penghulu atau Dewan Nagari. Dari aturan-aturan yang dibuat Pemerintah Kolonial BeIanda terlihat kesan adanya usaha untuk membatasi akses masyarakat Minangkabau terhadap hutan. Padahal hutan, baik areal maupun produknya, merupakan bagian yang integral dari kehidupan eknnominya. Oleh sebab itu tidaklah mudah bagi masyarakat Minangkabau untuk menerima berbagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Artinya, disini juga banyak timbul berbagai bentuk "penentangan" dari masyarakat Minangkabau. Oleh sebab itu Pemerintah Kolonial mencoba mengambil langkah-langkah yang kompromistis, demi terjaganya berbagai kebutuhan Pemerintah kolonial terhadap sumber daya hutan. Dalam hal ini masyarakat diperkenankan dan dirangsang untuk mengeksploitasi hutan. Untuk hal itu, direspon secara baik oleh masyarkat Minangkabau, mengingat prospektifnya pekerjaaan tersebut. OIeh sebab ltu dapat dikatakan bahwa perambahan atau pembukaan hutan dalum skala besar di Minangkabau Sumatera Barat pada awa1 abad ke 70 dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dengan status yang berbeda-beda. Akan tetapi, dalam hal ini negara sangat berperan bagi terciptanya suatu kawasan hutan yang gunduI atau tidak. "