Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai pejabat umum, Notaris adalah pihak yang memiliki tanggung jawab atas akta autentik karena akta tersebut dapat menjadi alas hukum atas hak dan kewajiban seseorang ataupun status harta benda. Kekeliruan akta yang dibuat oleh seorang Notaris dapat memiliki konsekuensi serius, seperti dicabut hak seseorang atau munculnya beban kewajiban atas sesuatu kepada seseorang. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris pada umumnya dibantu oleh karyawan Notaris untuk mempersiapkan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam proses pembuatan akta autentik. Apabila seorang Notaris diduga melakukan tindak pidana berupa pemalsuan akta yang menimbulkan kerugian, maka terdapat kemungkinan bahwa karyawan Notaris juga terlibat dalam prakteknya. Dalam penelitian ini dianalisis dan ditelaah mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam hal terjadinya tindak pidana berupa pemalsuan akta yang dalam pelaksanaannya turut melibatkan karyawan Notaris, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan Notaris yang Notarisnya melakukan tindak pidana dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 1209 K/Pid/2022. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dan deskriptif-analisis sebagai tipe penelitiannya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas akta autentik tetaplah berada di tangan Notaris, sebab tugas karyawan Notaris hanya membantu Notaris. Bentuk pertanggungjawaban pidana Notaris apabila terbukti karyawan Notaris turut andil dalam melakukan tindak pidana adalah pidana penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebab Notaris dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan Notaris dalam kedudukannya sebagai saksi instrumentair diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

As a public official, a Notary is the party responsible for authentic deeds because the deed can be the legal basis for a person's rights and obligations or property status. Mistakes in the deed made by a Notary can have serious consequences, such as revoking a person's rights or the emergence of a burden of obligation for something to someone. In carrying out his duties and positions, a Notary is generally assisted by Notary employees to prepare other things needed in the process of making authentic deeds. If a Notary is suspected of committing a crime in the form of forgery of a deed that causes losses, then it is possible that Notary employees are also involved in the practice. In this study, the Notary's liability in the event of a crime in the form of forgery of a deed is analyzed and reviewed, which in its implementation also involves Notary employees, as well as the legal protection provided to Notary employees whose Notaries commit crimes by analyzing the Supreme Court Decision No. 1209 K/Pid/2022. This study uses doctrinal and descriptive-analytical methods as its research type. The type of data used is secondary data obtained through literature searches that are processed qualitatively. The results of this study indicate that the responsibility for authentic deeds remains in the hands of the Notary, because the task of the Notary's employees is only to assist the Notary. The form of criminal liability of the Notary if it is proven that the Notary's employees participated in committing a crime is the crime of involvement in the crime of forgery of documents as regulated in Article 264 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code because the Notary is considered negligent in carrying out his duties and position. Legal protection provided to Notary employees in their position as instrumental witnesses is regulated in Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims."

"ABSTRAKSebagai pemberi kerja notaris berkewajiban mendaftarkan dirinya dan karyawannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendaftaran jaminan sosial oleh Notaris sangat diperlukan dalam melindungi karyawan dari kemungkinan resiko dalam melakukan pekerjaannya. Permasalahan dalam tesis ini yakni 1 Bagaimana kewajiban Notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan? 2 Bagaimana pelaksanaan pendaftaran bagi karyawan Notaris di Kabupaten Tangerang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, serta mengkaji sumber data sekunder yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dan untuk mendukung penelitian kepustakaan maka dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Kemudian tipe penelitian yang akan digunakan dilihat dari sudut sifatnya adalah metode penelitian deskriptif analisis. Simpulan dalam penelitian ini yakni: 1.Kewajiban notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat kurang. Belum semua notaris mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pengurus Pusat INI juga mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui MOU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PP-INI. 2.Pelaksanaan pendaftaran karyawan notaris di Kabupaten Tangerang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat minim. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada notaris dikarenakan penolakan dari anggota INI Kabupaten Tangerang.

---

ABSTRACT As public notary, They obligated to register themselves and the employee in the socialsecurity program of employment. Social Security enrolled by Notary is highlyrecomended in order to protect employees in risk assignment. The problems in this thesisare 1 How does Notary obligation to register their employees as Participant of BPJS 2 How does the implementation of registration for Notary employees in KabupatenTangerang as participant of BPJS Employment This research conducted using juridicalnormativeliterature and reviewing secondary data resources which refer to the writtenrules or positive law and other legal materials related to the problem. And to support theresearch, interviews with related parties are conducted. Therefore, in order to supportliterature research,the writer has interviewed related parties. Based on point of view, thisresearch will be using descriptive research method. This research conclude that 1. notariesawareness to enroll their employee as BPJS participant is quite inconsiderable. Not allnotaries register their employee as participants BPJS Employment as regulated law. Theexecutive of INI also take supporting action in social security implementation throughMOU between BPJS Employment with PP INI. 2. Implementation of notary employeesenrollment in Tangerang are not optimum due to lack of social security programknowledge which caused by INI rsquo s member rejection. The results suggest it needsinvolvement of Labor Ministry Supervisory Council to register Notaries and theemployees as BPJS employment participants."

"Tanggung Jawab Notaris Atas Tindakan Karyawannya Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 926/Pid.B/2016/PN.BTM Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sangat memerlukan karyawannya sebagai penunjang profesional kerjanya. Tanpa karyawan, notaris tidak dapat melaksanakan profesinya dengan cepat dan tepat waktu. Pembahasan tesis ini mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris atas tindakan karyawannya yang melakukan penggelapan uang pembayaran pajak transaksi jual beli yang dititipkan oleh para klien notaris. Metode dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penulisan tesis ini dengan Judul Tanggung Jawab Notaris Atas Tindakan Karyawannya Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 926/Pid.B/2016/PN.BTM, dan disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris tidak terbatas hanya pada akta yang dibuat, melainkan notaris juga bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya. Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Tanggal 19 Desember 2016 Nomor: 926/Pid.B/2016/PN.BTM, dua karyawan notaris JC yakni VLJG dan CAE dinyatakan telah melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan dilakukan secara terus menerus sebagaimana tertuang pada Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 , Maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata notaris JC bertanggung jawab dalam hal ini dikarenakan hubungan kerja yang terjalin diantara notaris JC dengan para karyawannya. Notaris JC mengganti seluruh kerugian uang pajak yang telah digelapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para klien.

---

Responsibility of Notary to the Action of its Employees Analysis of Batam District Court Decision Number 926 Pid.B 2016 PN.BTM Notary in exercising his her authority and obligation is very need his employees as supporting professional work. Without employees, a notary can not carry out his profession quickly and on time. The discussion of this thesis is about the form of responsibility of notary for the actions of employees who embezzle the payment of tax on sale and purchase transactions deposited by notary clients. The method in writing is normative juridical by using secondary data. Data processing is done by qualitative method that is a research procedure that produces analytical descriptive data. The writing of this thesis with the title of responsibility of the Notary for the Employee 39 s Action Analysis of the Decision of the Batam District Court No. 926 Pid.B 2016 PN.BTM , and concluded that the notary 39 s responsibility is not limited to only the deeds made, but the notary is also responsible for all acts committed by its employees. Related to the Decision of the Batam District Court of December 19, 2016 Number 926 Pid.B 2016 PN.BTM, two JC notary employees namely VLJG and CAE are declared to have committed embezzlement done by the person who controls the goods because there is a working relationship and done continuously as set forth in Article 374 of the Criminal Code in Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code jo Article 64 paragraph 1 , therefore based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code and Article 1367 Civil Code of Notary JC is responsible in this case because the working relationship is intertwined among JC notaries with employees. JC Notary substitutes all losses of tax money which has been embezzled as a form of liability to clients."