Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga merupakan suatu upaya pencegahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (?Undang-Undang Hak Cipta?), namun penetapan sementara baru dapat diterapkan setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 (?PERMA 5/2012?). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data. Karya sinematografi Soekarno yang dimohonkan oleh Rachmawati Soekarno Putri merupakan kasus pertama yang memohonkan penetapan sementara. Penelitian ini menyarankan perlu adanya suatu pengaturan pedoman penentuan jumlah uang jaminan sehingga terdapat suatu kepastian hukum bagi pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan dan perlu adanya sinkronisasi ketentuan mengenai penetapan sementara dalam Undang-Undang Hak Cipta dan PERMA 5/2012.

---

A provisional decision by the Commercial Court is a prevention action of the violation in intellectual property right, including copyright, which is regulated in Law No.19 of 2002 on Copyrights ("Copyrights Law"). However, the provisional decision could only be implemented after the issuance of PERMA No. 5 of 2012 on the Provisional Decision by the Supreme Court. The method used in this study was a normative juridical approach using qualitative methods in analyzing the data. The case involving the motion picture Soekarno that was filed by Rachmawati Sukarno Putri, the daughter of the film's subject, against the film's producer and director, was the first to ask for a provisional decision from a commercial court. The author suggests that guidelines be developed to determine the appropriate amount of monetary compensation for settlements in such cases to give plaintiffs legal certainty when petitioning for a provisional decision, also it is needed to synchronize the provisions on provisional decision under Copyrights Law and PERMA 5/2012."

"ABSTRAKSeiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini, maraknya distribusi karya sinematografi di Internet melalui situs yang bersifat User Generated Content secara tanpa hak/izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana ketentuan Undang-UndangNo.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pencegahanpendistribusian ciptaan karya sinematografi secara Illegal di Internet, Perlukah membatasi tanggung jawab Penyedia Platform User Generated Content di Indonesia terkait dengan penyebarluasan konten pelanggaranHak Cipta oleh Pengguna di dalam Platformnya, dan apakah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir Penyedia Platform User Generated Content dalam mencegahpendistribusian karya sinematografi secara illegal di dalam Platformnya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pencegahan pendistribusian karya sinematografi secara illegal di Internet diatur didalam Bab VIII UU Hak Cipta, dengan memberikan kewajiban kepadaPemerintah dalam mencegah pembuatan dan/atau penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta. Dari penelitian menunjukkan, perlunya membatasi tanggung jawab Penyedia Platform User Generated Content terkaitpelanggaran Hak Cipta yang terjadi di dalam Platformnya. Selain itu, melalui Pasal 10 UUHC, Penyedia Platform UGC diberikan akomodasi dalam mencegah pendistribusian karya sinematografi secara illegal di dalam Platformnya.

---

ABSTRACTAlong with technological developments, the distribution of cinematographic works on the Internet through the User GeneratedContent Sites without the rights/ permissions of the Author and/orCopyright Holder. The Issues that be appointed are, How The Law No. 28 of 2014 on Copyright regulate the prevention of the illegal distribution of cinematographic works on the Internet, Is it necessary to limit theresponsibility of the User Generated Content Platform Provider inIndonesia in relation to dissemination of copyright infringement content by user within its Platform, Has The Law No. 28 of 2014 on Copyright accommodated the User Generated Content Platform Provider in preventing the illegal distribution of cinematographic works within itsPlatform. This research is a Juridical Normative research with desciptiveanalysis. The data in this research is obtained from library research. The results show that the prevention of illegal distribution of cinematographic works on the Internet is regulated in Chapter VIII of the Copyright Act by giving obligations to the Government in preventing the manufacture and/or the distribution of copyright infringement content. From theresearch indicates, the need to limit the responsibility of the UserGenerated Content Platform Provider in relation to copyright infringement that occur within the Platform. In addition, based on article 10 Copyright Act, the User Generated Content Platform Provider has been accommodated to prevent the illegal distribution of cinematographic work within its platform."

"Karakter fiksi merupakan salah satu unsur yang tidak terpisahkan dari suatu karya khususnya karya sinematografi. Suatu karakter fiksi merupakan kerja keras dan jerih payah pencipta dari hasil olah kreativitas dan imajinasinya. Karakter fiktif juga merupakan salah satu unsur utama yang mendukung tema dan konflik dalam suatu narasi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta saat ini belum mengatur secara khusus berkaitan dengan perlindungan terhadap suatu karakter fiksi. Perlindungan terhadap suatu karakter fiksi secara umum masih terhadap media dimana tempat karakter tersebut berada. Berbeda dengan Amerika Serikat, perlindungan terhadap karakter fiksi disana telah diakui dengan menerapkan standar-standar seperti Character Delineation Test dan Story Being Told Test, sehingga diperoleh kepastian perlindungan terhadapnya. Lebih lanjut, hal itu akan berpengaruh terhadap penggunaan yang wajar pada suatu karakter fiksi. Penggunaan yang wajar atau fair use merupakan salah satu doktrin sebagai bentuk pembatasan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Penggunaan yang wajar terhadap suatu karakter fiksi di Indonesia sejatinya merupakan penggunaan yang wajar terhadap suatu karya sinematografi khususnya film. Sebab karakter merupakan bagian utama dari suatu karya film yang membangun cerita dalam mendukung tema dan konflik. Sehingga penggunaan yang wajar terhadap suatu karakter fiksi termasuk di dalam penggunaan yang wajar terhadap suatu karya film. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana perlindungan dan prinsip penggunaan yang wajar terhadap suatu karakter fiksi di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta

---

Fictional characters are one of the integral elements of a work, especially a cinematographic work. A fictional character is the result of the creator's work and effort, as well as his creativity and imagination. Fictional characters are also one of the main elements that support the theme and conflict in a narrative. The current copyright law in Indonesia does not specifically regulate the protection of a fictional character. In general, the protection of a fictional character still on the media where the character is located. In contrast to the United States, the protection of fictional characters has been recognized in that country by using standards such as the character delineation test and the story being told test to ensure certainty of protection against it. Furthermore, it will affect the fair use of a fictional character. Fair use is one of the doctrines that limit the exclusive rights owned by the creator. Fair use of a fictional character in Indonesia is actually a fair use of a cinematographic work, especially a movie. Because characters are the main part of a movie, they build a story for supporting themes and conflicts. Therefore, the fair use of a fictional character is included in the fair use of a film work. By using the normative juridical research method, this paper will analyze how the protection and principle of fair use of a fictional character are addressed in the provisions of the Copyright Act."

"Pelanggaran hak cipta karya sinematografi dengan adanya situs streaming ilegal terus meningkat setiap tahunnya. Adanya situs ilegal menyebabkan kerugian bagi Pencipta selaku pihak yang memegang hak ekonomi Ciptaan. Lembaga Manajemen Kolektif dinilai dapat menjadi solusi yang memungkinkan insan perfilman untuk mengawasi pemanfaatan dari karya ciptanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelanggaran hak cipta karya sinematografi dan menganalisis efektivitas apabila dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Bidang Film. Saat ini di Indonesia belum terdapat Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus ditujukan untuk Ciptaan film, walaupun UU Hak Cipta telah menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif ditujukan untuk semua Ciptaan yang dilindungi termasuk salah satunya karya sinematografi atau film. Penelitian dilakukan dari studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia sudah memberikan perlindungan secara pidana, perdata, maupun administratif terkait pelanggaran hak cipta. Namun, masih diperlukan penegakan hukum atas peraturan ini. Di samping itu, adanya Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditelaah terlebih dahulu karena masih ada kekosongan hukum yang mengatur mengenainya. Lembaga Manajemen Kolektif di Bidang Film dapat dibentuk apabila terdapat kebutuhan di industri film yang menyatakan lembaga tersebut dapat efektif berjalan bagi Ciptaan film.

---

Copyright infringement of cinematographic works with illegal streaming sites continues to increase every year. The existence of illegal sites causes losses to the Creator as the holder of the economic rights of creation. The Collective Management Institution is considered to be a solution that allows film people to oversee the utilization of their copyrighted works. This study aims to determine the protection provided by the laws and regulations governing copyright infringement of cinematographic works and analyze the effectiveness if a Film Collective Management Institute is established. Currently, in Indonesia there is no Collective Management Institution specifically aimed at film creations, although the Copyright Act has stated that the Collective Management Institution is intended for all protected creations including one of cinematographic works or films. The research was conducted from literature studies and interviews with relevant parties. The results showed that Indonesian legislation has provided criminal, civil, and administrative protection related to copyright infringement. However, law enforcement of this regulation is still needed. In addition, the existence of a Collective Management Institution needs to be examined first because there is still a legal void governing it. The Collective Management Institution in the Film sector can be established if there is a need in the film industry that states the institution can effectively run for film creations."

"Indonesia memiliki sejarah perfilman panjang yang dimulai sebelum kemerdekaannya, dengan banyak karya sinematografi dari pita seluloid mengalami kerusakan karena usia. Pada tahun 2012, National Museum of Singapore dan World Cinema Foundation bekerja sama dengan Sinematek Indonesia untuk merestorasi film Lewat Djam Malam (1954) karya Usmar Ismail. Restorasi film tentu melibatkan aspek Hak Cipta, sehingga tulisan ini membahas apakah hasil restorasi Lewat Djam Malam dapat dikategorikan sebagai karya derivatif, serta hak dan kewajiban pelaku restorasi dan Pemegang Hak Cipta dalam praktik restorasi tersebut. Penelitian hukum doktrinal ini menyimpulkan bahwa restorasi film tidak dianggap sebagai karya derivatif berdasarkan doktrin creativity school dan modicum of creativity karena tidak ada perubahan pada materi asli. Dengan demikian, hasil restorasi film Lewat Djam Malam tidak dapat dianggap sebagai karya derivatif. Proses restorasi termasuk kegiatan Penggandaan sesuai Pasal 9 UU Hak Cipta, sehingga memerlukan izin dari Pemegang Hak Cipta. Dalam kasus ini, pelaku restorasi tetap meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta meski sudah tidak berkewajiban karena film Lewat Djam Malam sudah menjadi domain publik. Di sisi lain, Pemegang Hak Cipta atas film Lewat Djam Malam keliru menganggap bahwa pendaftaran Hak Cipta atas film tersebut dapat memperpanjang keberlakuan Hak Ciptanya. Dikarenakan Hak Cipta atas Lewat Djam Malam sudah tidak berlaku, Pemegang Hak Cipta tidak lagi memiliki wewenang untuk memberikan lisensi Hak Cipta kepada pelaku restorasi film. Lisensi yang diberikan merupakan lisensi atas penggunaan kopi fisik dan digital hasil restorasi film, bukan lisensi atas Hak Cipta.

---

Indonesia has a long history of filmmaking that began before its independence, with many cinematographic works on celluloid film deteriorating over time. In 2012, the National Museum of Singapore and the World Cinema Foundation collaborated with Sinematek Indonesia to restore the film Lewat Djam Malam (1954) by Usmar Ismail. Film restoration involves aspects of Copyright Law, thus this paper discusses whether the restoration of Lewat Djam Malam can be categorized as a derivative work, as well as the rights and obligations of the restorers and Copyright Holders in this practice. This doctrinal legal research concludes that film restoration is not considered a derivative work based creativity school and modicum of creativity doctrines, as it lacks originality or changes to the original material. The restoration process, including duplication activities according to Article 9 of the Copyright Law, requires permission from the Copyright Holder. In this case, the restorers still requested permission from the Copyright Holder even though it was not obligatory because Lewat Djam Malam had entered the public domain. On the other hand, the Copyright Holder of Lewat Djam Malam mistakenly believed that registering the Copyright could extend its validity. Since the Copyright for Lewat Djam Malam has expired, the Copyright Holder no longer has the authority to grant a Copyright license to the film restorers. The license provided is for the use of physical and digital copies of the restored film, not a Copyright license."

"ABSTRAKTesis ini memfokuskan pada Perlindungan Hak Cipta Terkait Dengan DistribusiKarya Sinematografi (Studi Kasus: Peluncuran Film X-Men Origins: Wolverine DanAyat-Ayat Cinta). Seiring dengan perkembangan teknologi, pada saat ini distribusikarya sinematografi banyak yang menyimpang. Dimana terdapat banyak karyasinematografi yang didistribusikan dengan tidak memenuhi hukum yang berlaku,dikarenakan tidak adanya pengaturan hukum yang tegas mengenai hal tersebut. Daripenelitian ini, para produser sebagai pemegang hak cipta atas karya sinematografidapat mengetahui pentingnya perjanjian lisensi dalam hal distriusi karyanya dan jugahak terkait sehubungan dengan para pelaku yang ikut berpartisipasi dalam karyatersebut.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the Protection of Copyright Related to the Distribution of WorkCinematography (Case Study: Launching Movie X-Men Origins: Wolverine AndAyat-Ayat Cinta). Along with the development of technology, the current distributionof cinematographic works much distorted. Where there are a lot of cinematographicworks are distributed to not meet the applicable law, because there is no strict legalregulation on the matter. From this research, the producers as the holder of thecopyright in a cinematographic work to determine the importance of the licenseagreement in terms of the distribution of his work and related rights in connectionwith the actors who participated in the work."