Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini hadir untuk menjelaskan bagaimana Angkatan Laut Republik Indonesia menjalankan kebijakan terkait pengadaan dan pemanfaatan kapal perang yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer. Fokus perhatian dari penelitian ini mengarah pada implementasi dari kebijakan yang diambil guna memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Dengan menggunakan metode kesejarahan, penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya proses pengadaan kapal perang yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Alasan pertama berkaitan dengan maraknya gerakan-gerakan separatis di beberapa daerah yang mengancam keutuhan Republik Indonesia. Sedangkan alasan kedua berkaitan dengan tindakan Belanda yang mengabaikan kesepakatan mengenai pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Kedua faktor ini pada akhirnya membuat Presiden Sukarno menjalankan kebijakan penguatan sekaligus konfrontasi militer sebagai kekuatan penggentar. Sekalipun telah memperhatikan berbagai sudut pandang, penelitian ini masih memiliki ruang bagi pembahasan lanjutan yang mempertimbangkan pandangan-pandangan figur pemimpin lain dan pertimbangan terhadap sumber yang lebih beragam.This research present to explain how the Indonesia Navy launched a policy related to the procurement and utilization of the warships during the Parliamentary Democracy period. The focus of attention from this research is directed at the implementation of the policies taken to maintain Indonesias marine defense and security. Using the historical method, this study found the factors that led to the procurement process of warships to be used by the Indonesian Navy. The first reason relates to separatist movements in several regions which threaten the integrity of the Republic of Indonesia. While the second reason relates to the Netherlands which discusses West Irian into the lap of Indonesia. These two factors ultimately led President Sukarno to carry out a policy of strengthening while military confrontation as a deterrence power. Despite considering various points of view, this research still has room for further discussion that discusses the views of other leaders and considerations of a more diverse source."

"ABSTRAKSalah satu pendekatan dalam pengenalan objek dengan menggunakan komputer adalah pendekatan fitur. Pendekatan fitur dilakukan dengan mencari fitur-fitur penting atau keypoint-keypoint dari suatu gambar. Scale invariant feature transform (SIFT) merupakan salah satu metode yang cukup populer dalam pengenalan objek berdasarkan pendekatan fitur. Skripsi ini dibuat untuk merancang suatu program untuk mengenali objek kapal perang dengan metode SIFT dan melakukan simulasi serta analisis dari hasil program tersebut. Performa SIFT dalam mengenali objek akan diukur dari persentase kesuksesan mengenali gambar, parameter recall vs 1-precision, dan parameter F1 Score sesuai dengan nilai threshold yang divariasikan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai threshold yang paling optimal adalah senilai 0.7 dengan tingkat akurasi sebesar 83,33%.

---

ABSTRACTFeature approach is one of computerized object recognition approaches. Feature approach is done by finding important features or keypoints from an image. Scale Invariant Feature Transform (SIFT) is a popular method in object recognition based on feature approach. This thesis is created to design an object recognition program on battleship applications with SIFT method, do the simulation, and analyze the program results. SIFT?s performance on recognizing object will be measured from successful recognition percentage, recall vs 1- precision, and F1 Score parameter with variated threshold value. Simulation results show that the best threshold value is 0.7 with 83.33% accuration."

"This research explains about the right of passage regulations for foreign warship according to UNCLOS 1982 which is consist of right of innocent passage, transit passage, and archipelagic sea lane passage. Then, this research discusses about archipelagic state practice related to the right of passage regulation for foreign warship in archipelagic state, especially Indonesia and Philippines. At Last, in this research discusses about violation related to the right of passage for foreign warship in archipelagic water, in this case violation which is conducted by USS Carl Vinson USA in The Bawean Case. This chapter will analyzed the facts about that case, kind of violations conducted by USS Carl Vinson USA, and action that Indonesia should do in order that kind violation will not happen again.

---

Skripsi ini menjelaskan tentang pengaturan hak lintas kapal perang asing menurut UNCLOS 1982 yang mana terdiri dari hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas`alur laut kepulauan. Lalu skripsi ini membahas tentang praktik terkait pengaturan hak lintas kapal perang asing di Negara Kepulauan, terutama yang akan dibahas di Skripsi ini adalah Indonesia dan Filipina. Terakhir dalam Skripsi ini membahas tentang pelanggaran terkait hak lintas kapal perang asing di wilayah kepulauan dalam hal ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh USS Carl Vinson Amerika Serikat dalam Kasus Bawean. Didalam bab tersebut akan dianalisa apa saja fakta-fakta dalam kasus tersebut, pelanggaran apa saja yang dilakukan, dan juga tindakan apa saja yang dapat dilakukan Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang lagi."

"Tesis ini mengkaji kewajiban hukum internasional yang dimiliki oleh negara kepulauan terhadap kerangka kapal perang asing yang terdampar atau tenggelam di wilayah kedaulatannya. Permasalahan ini penting mengingat kompleksitas hukum maritim dan lingkungan yang berkaitan dengan penanganan bangkai kapal perang, yang dapat memiliki implikasi politik dan lingkungan yang signifikan. Penelitian ini adalah penelitian normatif, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Pendekatan hukum internasional untuk menganalisis kewajiban negara kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (UNCLOS 1982) serta praktik dan kebijakan yang relevan. Selain itu, tesis ini juga mengeksplorasi kasus-kasus studi dan tinjauan literatur untuk memahami bagaimana negara-negara kepulauan menghadapi tantangan dalam mengelola kerangka kapal perang asing sesuai dengan kewajiban mereka dalam menjaga keamanan maritim dan melindungi lingkungan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kerangka kapal perang asing oleh negara kepulauan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga berhubungan dengan aspek politik, lingkungan, dan keamanan regional. Implikasi dari kajian ini memberikan wawasan yang mendalam terhadap bagaimana negara kepulauan dapat memperkuat kerangka regulasi dan praktik yang efektif dalam menghadapi tantangan tersebut, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum laut internasional.

---

This thesis examines the international legal obligations of archipelagic states concerning the remains of foreign warships that have run aground or sunk in their sovereign territory. This issue is significant due to the complexity of maritime and environmental law associated with the handling of warship wrecks, which can have substantial political and environmental implications. This research is a normative study, utilizing document study as the data collection method, which means the data used is secondary and the analytical technique employed is content analysis. The international legal approach for analyzing the obligations of archipelagic states is based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) and relevant practices and policies. Additionally, this thesis explores case studies and literature reviews to understand how archipelagic states address the challenges of managing foreign warship remains in line with their obligations to ensure maritime security and protect the marine environment. The research findings indicate that the handling of foreign warship remains by archipelagic states is not only a legal obligation but also relates to political, environmental, and regional security aspects. The implications of this study provide deep insights into how archipelagic states can strengthen regulatory frameworks and effective practices to address these challenges, considering their rights and obligations within the context of international maritime law."