Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Febriyanti Anggraeni Tulustiana
Relasi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian : Studi kasus sengketa kebijakan support Our law enforcement and safe our neighborhood act di Negara Bagian Arizona, Amerika Serikat, Tahun 2010-2012. = Power relation between federal government and state : Case study “support our law enforcement and safe our neighborhood act” in State of Arizona, United States of America, in 2010-2012/ Febriyanti Anggraeni Tulustiana
" ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai hubungan kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian Arizona terkait dengan kebijakan Support Our Law Enforcement and Safe Our Neighborhood Act. Dalam penyelesaian tersebut, terlihatlah peranan Mahakmah Agung selaku pengadilan tertinggi untuk dapat menengahi sengketa. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan atau konsep judicial restrain, di mana konsep tersebut mejelaskan interpretasi Mahkamah Agung atas sesuatu hal yang bersumber dari Konstitusi. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa konflik yang terjadi di ... "
2014
S55727
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Ziadatur Rizqi
Judicial Restraint dan Judicial Activism dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum = Judicial Restraint and Judicial Activism in Dispute Settlement of General Election Results
" Pemilu merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara dalam memperjuangkan segala kebutuhan rakyatnya dan pencerminan dari sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu di negara Indonesia dilaksanakan secara konsisten dengan berdasar kepada asas yang dituangkan secara tegas dalam Konstitusi, yang mana dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran dari institusi pengadilan yang berkewajiban untuk bertindak imparsial serta efektif dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. MK sebagai institusi pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara PHPU, dalam praktiknya, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nilam Rahmahanjayani
Judicial restraint dan judicial activism dalam putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi = Judicial restraint and judicial activism on judicial review cases in Constitutional Court of Indonesia
" Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 berperan sebagai negative legislator. Dalam perkembangannya seringkali Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus apakah suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak tetapi juga merumuskan norma baru. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip judicial activism. Judicial Activism dipahami sebagai dinamisme para hakim ketika membuat putusan tanpa melalui batas-batas konstitusi. Namun banyaknya kritik terhadap prinsip judicial activism melahirkan doktrin judicial restraint sebagai sebuah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library